alexametrics
28.5 C
Madura
Saturday, August 13, 2022

MK Sarankan Madura Ajukan Otonomi Khusus

JAKARTA – Keinginan menjadikan Madura sebagai provinsi melalui judicial review UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah kandas. Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin Arief Hidayat menolak gugatan tersebut Kamis (19/10). Keinginan itu masih bisa ditempuh melalui jalan lain.

Sidang putusan permohonan provinsi Madura dimulai pukul 11.00 hingga pukul 13.00. Sembilan hakim MK hadir semua dalam ruang sidang. Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (PNP3M) dan penerima kuasa pimpinan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) juga memadati ruang sidang.

Ketua Umum PNP3M Achmad Zaini mengatakan, hasil sidang MK terkait permohonan pembentukan provinsi Madura ditolak. Namun demikian, hakim menyarankan untuk mengajukan otonomi khusus dan pemekaran wilayah. ”Kami disarankan untuk mengajukan otonomi khusus atau daerah istimewa dan pemekaran wilayah,” ujarnya.

Keputusan ini merupakan kewenangan MK yang tidak bisa diganggu gugat. Namun, upaya untuk menjadi Madura sebagai provinsi baru tidak akan pupus. Pihaknya bersama masyarakat Madura lain akan tetap berjuang.

Baca Juga :  DPRD Pamekasan Siap Mendukung Wacana Madura Jadi Provinsi

”Karena memang Madura sangat layak jadi provinsi. Tapi, hakim MK berkata lain. Ya kami terima keputusan tersebut,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Tim Judicial Review Provinsi Madura Deni Setya Bagus Yuherawan mengatakan, saran dari hakim MK akan ditempuh. Mengajukan otonomi khusus atau daerah istimewa dan pemekaran wilayah pasti dilaksanakan. Terlebih dahulu pihaknya akan melaporkan hasil sidang ini kepada masyarakat Madura. Dalam hal ini, Aliansi Ulama Madura (Auma), Badan Silaturahmi Ulama Madura (Basra), empat kepala daerah dan ketua DPRD, AKD se-Madura, serta elemen yang lain.

”Nanti kami kumpulkan dulu pihak-pihak prinsipil pembentukan provinsi Madura. Hasil ini harus kami laporkan,” ucap Deni saat dihubungi.

Menurut Deni, hakim menolak gugatan ini karena menganggap tidak beralasan menurut hukum. Keputusan tersebut tentu sudah menjadi kewenangan hakim. Namun, saran hakim nantinya akan ditempuh.

Baca Juga :  Provinsi Madura Tunggu Ketok Palu Hakim MK

”Dua langkah ini akan kami tempuh. Baik mengajukan daerah istimewa seperti yang dilakukan Aceh, DKI, Jogja, dan Papua. Atau memilih melakukan pemekaran wilayah,” terang Deni.

Artinya, kata Deni, yang memungkinkan dan lebih cepat akan dilakukan. Atau dua langkah ditempuh secara bersamaan. ”Intinya, mana lebih cepat. Yang jelas, kami tidak akan berhenti untuk memperjuangkan ini,” tegasnya.

Pembantu rektor I bidang akademik UTM Bangkalan itu menambahkan, prinsipnya, upaya ini sudah optimal. Hanya, hasil sidang kali ini belum berpihak terhadap cita-cita masyarakat Madura. ”Tidak akan berhenti sampai di sini. Mohon doanya dari masyarakat Madura,” pintanya. 

JAKARTA – Keinginan menjadikan Madura sebagai provinsi melalui judicial review UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah kandas. Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin Arief Hidayat menolak gugatan tersebut Kamis (19/10). Keinginan itu masih bisa ditempuh melalui jalan lain.

Sidang putusan permohonan provinsi Madura dimulai pukul 11.00 hingga pukul 13.00. Sembilan hakim MK hadir semua dalam ruang sidang. Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (PNP3M) dan penerima kuasa pimpinan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) juga memadati ruang sidang.

Ketua Umum PNP3M Achmad Zaini mengatakan, hasil sidang MK terkait permohonan pembentukan provinsi Madura ditolak. Namun demikian, hakim menyarankan untuk mengajukan otonomi khusus dan pemekaran wilayah. ”Kami disarankan untuk mengajukan otonomi khusus atau daerah istimewa dan pemekaran wilayah,” ujarnya.


Keputusan ini merupakan kewenangan MK yang tidak bisa diganggu gugat. Namun, upaya untuk menjadi Madura sebagai provinsi baru tidak akan pupus. Pihaknya bersama masyarakat Madura lain akan tetap berjuang.

Baca Juga :  Ketua Umum PPP Janji Kawal Pembentukan Provinsi Madura

”Karena memang Madura sangat layak jadi provinsi. Tapi, hakim MK berkata lain. Ya kami terima keputusan tersebut,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Tim Judicial Review Provinsi Madura Deni Setya Bagus Yuherawan mengatakan, saran dari hakim MK akan ditempuh. Mengajukan otonomi khusus atau daerah istimewa dan pemekaran wilayah pasti dilaksanakan. Terlebih dahulu pihaknya akan melaporkan hasil sidang ini kepada masyarakat Madura. Dalam hal ini, Aliansi Ulama Madura (Auma), Badan Silaturahmi Ulama Madura (Basra), empat kepala daerah dan ketua DPRD, AKD se-Madura, serta elemen yang lain.

”Nanti kami kumpulkan dulu pihak-pihak prinsipil pembentukan provinsi Madura. Hasil ini harus kami laporkan,” ucap Deni saat dihubungi.

- Advertisement -

Menurut Deni, hakim menolak gugatan ini karena menganggap tidak beralasan menurut hukum. Keputusan tersebut tentu sudah menjadi kewenangan hakim. Namun, saran hakim nantinya akan ditempuh.

Baca Juga :  BNI dan LPEI Siapkan Penjaminan untuk Kredit UMKM Ekspor

”Dua langkah ini akan kami tempuh. Baik mengajukan daerah istimewa seperti yang dilakukan Aceh, DKI, Jogja, dan Papua. Atau memilih melakukan pemekaran wilayah,” terang Deni.

Artinya, kata Deni, yang memungkinkan dan lebih cepat akan dilakukan. Atau dua langkah ditempuh secara bersamaan. ”Intinya, mana lebih cepat. Yang jelas, kami tidak akan berhenti untuk memperjuangkan ini,” tegasnya.

Pembantu rektor I bidang akademik UTM Bangkalan itu menambahkan, prinsipnya, upaya ini sudah optimal. Hanya, hasil sidang kali ini belum berpihak terhadap cita-cita masyarakat Madura. ”Tidak akan berhenti sampai di sini. Mohon doanya dari masyarakat Madura,” pintanya. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/