alexametrics
26.2 C
Madura
Saturday, July 2, 2022

Fungsi Kontrol Dewan Terhadap Eksekutif Lemah

BANGKALAN – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI sudah memastikan dana alokasi khusus (DAK) Rp 22,1 miliar untuk Bangkalan hangus. Kondisi tersebut membuat banyak pihak kecewa. Salah satunya Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim).

Direktur Jaka Jatim Mathur Husyairi menilai, hangusnya DAK itu harus diakui bahwa roda pemerintahan di Kabupaten Bangkalan masih jauh dari ideal. Sebab, peristiwa ini bukan hanya sekarang, tahun sebelumnya juga mengalami hal serupa.

”Harus segera dibenahi agar masyarakat tidak jadi korban,” desak Mathur, Kamis (19/10).

DAK hangus, lanjut dia, juga tidak sepenuhnya menjadi kesalahan pihak eksekutif. Namun, fungsi kontrol legislatif juga patut dipertanyakan. Sebab, apabila pengawasan dewan maksimal, otomatis eksekutif bekerja tidak sembarangan.

Baca Juga :  Bupati Tak Teken, Dana Bebas Rp 81 Miliar Juga Tak Cair

”Kontrol dewan di Bangkalan itu mandul. Buktinya, DAK hangus tiap tahun. Terus kemana selama ini kehadiran dewan yang katanya wakil rakyat, kok tidak terlihat,” tudingnya.

Padahal, tegas Mathur, anggota DPRD digaji untuk menjalankan amanah dari rakyat. Salah satunya, fungsi kontrol pada setiap pekerjaan yang berlangsung. ”Bisa seperti ini karena kontrol dewan tidak optimal alias kecolongan,” ujarnya.

Dia berharap dewan kembali menjalankan tugas sesuai tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. ”Insya Allah kalau dewannya benar dan serius bekerja, eksekutif juga akan hati-hati dan pasti kerja maksimal,” katanya.

Anggota Komisi C DPRD Bangkalan Musawwir menegaskan, fungsi pengawasan sudah optimal. Bahkan, sesekali melakukan inspeksi mendadak sejumlah kegiatan. Namun, apa pun yang selama ini menjadi masukan, kritikan, dan imbauan dewan kerap kali tidak diindahkan oleh eksekutif.

Baca Juga :  PNS Dilarang Nge-Like Paslon di Medsos

”Kami sudah maksimal dalam memberikan pengawasan. Tapi, lagi-lagi sering tidak diindahkan. Karena itu, teman-teman anggota yang lain juga malas. Ya, beginilah Bangkalan,” sergahnya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim Benny Sampirwanto mengatakan, untuk bisa menghasilkan roda pemerintahan yang baik, eksekutif dan legislatif harus bekerja bareng dan saling mengingatkan. Tujuannya, supaya setiap program kegiatan yang sudah direncanakan dapat terealiasi dengan maksimal.

”Baik itu menggunakan DAK atau sumber dana lainnya. Eksekutif dan legislatif harus bergandeng tangan membangun daerah yang lebih baik dan maju,” jelasnya. 

BANGKALAN – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI sudah memastikan dana alokasi khusus (DAK) Rp 22,1 miliar untuk Bangkalan hangus. Kondisi tersebut membuat banyak pihak kecewa. Salah satunya Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim).

Direktur Jaka Jatim Mathur Husyairi menilai, hangusnya DAK itu harus diakui bahwa roda pemerintahan di Kabupaten Bangkalan masih jauh dari ideal. Sebab, peristiwa ini bukan hanya sekarang, tahun sebelumnya juga mengalami hal serupa.

”Harus segera dibenahi agar masyarakat tidak jadi korban,” desak Mathur, Kamis (19/10).


DAK hangus, lanjut dia, juga tidak sepenuhnya menjadi kesalahan pihak eksekutif. Namun, fungsi kontrol legislatif juga patut dipertanyakan. Sebab, apabila pengawasan dewan maksimal, otomatis eksekutif bekerja tidak sembarangan.

Baca Juga :  PNS Dilarang Nge-Like Paslon di Medsos

”Kontrol dewan di Bangkalan itu mandul. Buktinya, DAK hangus tiap tahun. Terus kemana selama ini kehadiran dewan yang katanya wakil rakyat, kok tidak terlihat,” tudingnya.

Padahal, tegas Mathur, anggota DPRD digaji untuk menjalankan amanah dari rakyat. Salah satunya, fungsi kontrol pada setiap pekerjaan yang berlangsung. ”Bisa seperti ini karena kontrol dewan tidak optimal alias kecolongan,” ujarnya.

Dia berharap dewan kembali menjalankan tugas sesuai tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. ”Insya Allah kalau dewannya benar dan serius bekerja, eksekutif juga akan hati-hati dan pasti kerja maksimal,” katanya.

Anggota Komisi C DPRD Bangkalan Musawwir menegaskan, fungsi pengawasan sudah optimal. Bahkan, sesekali melakukan inspeksi mendadak sejumlah kegiatan. Namun, apa pun yang selama ini menjadi masukan, kritikan, dan imbauan dewan kerap kali tidak diindahkan oleh eksekutif.

Baca Juga :  Buka Cabang di Amsterdam, Ekspansi BNI Dipuji DPR

”Kami sudah maksimal dalam memberikan pengawasan. Tapi, lagi-lagi sering tidak diindahkan. Karena itu, teman-teman anggota yang lain juga malas. Ya, beginilah Bangkalan,” sergahnya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim Benny Sampirwanto mengatakan, untuk bisa menghasilkan roda pemerintahan yang baik, eksekutif dan legislatif harus bekerja bareng dan saling mengingatkan. Tujuannya, supaya setiap program kegiatan yang sudah direncanakan dapat terealiasi dengan maksimal.

”Baik itu menggunakan DAK atau sumber dana lainnya. Eksekutif dan legislatif harus bergandeng tangan membangun daerah yang lebih baik dan maju,” jelasnya. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/