alexametrics
28.2 C
Madura
Sunday, July 3, 2022

Partai Belum Setor Rekening Kampanye

BERDASARKAN Peraturan KPU 24/2018 yang diubah dengan PKPU 29/2018 tentang Dana Kampanye Pemilu 2019, partai peserta pemilu diwajibkan untuk membuka buku rekening khusus dana kampanye (RKDK). Sampai saat ini tak satu pun dari seluruh partai di Sampang menyetorkan bukti pembukaan buku rekening tersebut.

Ketua KPU Sampang Syamsul Muarif mengaku sudah mengirim surat edaran kepada seluruh ketua partai. Juga sudah melaksanakan pertemuan dengan seluruh ketua partai untuk menyampaikan ketentuan dan aturan tersebut. ”Tak satu pun yang menyetor dan melaporkan bahwa partai sudah membuka RKDK,” katanya.

Sesuai dengan tahapan pemilu, akhir penyetoran dan pelaporan bukti membuka RKDK itu sehari sebelum kampanye. Berarti, lanjut dia, terakhir pada 22 September 2018. Karena 22 September bertepatan hari Sabtu, kesempatan partai untuk membuka RKDK itu hanya sampai hari Jumat (21/9). Sementara batas penyetoran laporan awal dana kampanye (LADK) berakhir Minggu (23/9).

Berdasarkan pasal 67 ayat 1 PKPU 24/2018 partai politik peserta Pemilu 2019 yang tidak menyampaikan LADK akan dikenai sanksi. Yakni, pembatalan sebagai peserta Pemilu 2019 di daerah yang bersangkutan.

Baca Juga :  KH Unais Mendaftar ke PKB

Ketua DPD PAN Sampang Moh. Yanto mengakui belum membuka RKDK. Menurut dia, jika memang itu dijadikan sebagai ketentuan, maka di sisa waktu yang ada pihaknya akan segera membuka rekening tersebut. ”Kalau rekening partai sudah ada, tapi untuk rekening baru itu saya belum buat,” katanya.

Sementara itu, KPU Bangkalan mendadak memanggil semua pimpinan partai politik (parpol) untuk menggelar rapat koordinasi kemarin (19/9). Pemanggilan tersebut dalam rangka memberi tahu bakal calon legislatif (bacaleg) yang masih merangkap sebagai pegawai pemerintah dan belum menyetor SK pemberhentian.

Ketua Divisi Teknis KPU Bangkalan Badrun mengutarakan, daftar calon tetap (DCT) Pileg 2019 ditetapkan hari ini (20/9). Karena itu, semua pimpinan parpol dipanggil untuk segera menindaklanjuti para kadernya yang merangkap sebagai pegawai pemerintah. ”Kemarin itu kan ada 12 bacaleg belum setor SK pemberhentian. Sekarang baru 10 yang melayangkan SK kepada kami,” katanya.

SK dua bacaleg tersebut ditunggu hingga pukul 24.00 tadi malam. Sebab, hari ini sudah masuk penetapan DCT. ”Semua parpol sanggup menyelesaikan sekarang ini. Termasuk, dua orang yang belum setor SK pemberhentian,” ucapnya.

Baca Juga :  BRI Peduli Wujudkan Mimpi Anak Petani Tempuh Pendidikan S2

Pria asal Kecamatan Geger itu menyampaikan, yang cukup menambah pekerjaan lagi adalah bawaslu tiba-tiba memberikan rekomendasi puluhan bacaleg merangkap sebagai pegawai pemerintah. Karena itu, pihaknya melakukan kroscek dan memberi tahu semua pimpinan parpol untuk segera melayangkan SK pemberhentian. ”Dari temuan bawaslu itu, kami cek hanya ada lima orang yang merangkap sebagai pegawai pemerintah. Termasuk di dalamnya 12 bacaleg kemarin itu,” ucapnya.

Lima orang itu ada yang menjadi perangkat desa, penyuluh, anggota BPD, dan panitia pemungutan suara (PPS). ”Ternyata ada PPS yang ikut mendaftar juga. Ya langsung kami hubungi untuk mengajukan berhenti,” jelasnya.

Ketua Bawaslu Bangkalan A. Mustain Saleh mengatakan, 31 nama masuk dalam daftar calon sementara (DCS). KPU harus melakukan pencermatan ulang. ”Kami minta KPU Bangkalan mengklarifikasi kembali terkait 31 nama-nama bacaleg itu,” ucapnya.

BERDASARKAN Peraturan KPU 24/2018 yang diubah dengan PKPU 29/2018 tentang Dana Kampanye Pemilu 2019, partai peserta pemilu diwajibkan untuk membuka buku rekening khusus dana kampanye (RKDK). Sampai saat ini tak satu pun dari seluruh partai di Sampang menyetorkan bukti pembukaan buku rekening tersebut.

Ketua KPU Sampang Syamsul Muarif mengaku sudah mengirim surat edaran kepada seluruh ketua partai. Juga sudah melaksanakan pertemuan dengan seluruh ketua partai untuk menyampaikan ketentuan dan aturan tersebut. ”Tak satu pun yang menyetor dan melaporkan bahwa partai sudah membuka RKDK,” katanya.

Sesuai dengan tahapan pemilu, akhir penyetoran dan pelaporan bukti membuka RKDK itu sehari sebelum kampanye. Berarti, lanjut dia, terakhir pada 22 September 2018. Karena 22 September bertepatan hari Sabtu, kesempatan partai untuk membuka RKDK itu hanya sampai hari Jumat (21/9). Sementara batas penyetoran laporan awal dana kampanye (LADK) berakhir Minggu (23/9).


Berdasarkan pasal 67 ayat 1 PKPU 24/2018 partai politik peserta Pemilu 2019 yang tidak menyampaikan LADK akan dikenai sanksi. Yakni, pembatalan sebagai peserta Pemilu 2019 di daerah yang bersangkutan.

Baca Juga :  APK Tak Kelar Rugikan Parpol

Ketua DPD PAN Sampang Moh. Yanto mengakui belum membuka RKDK. Menurut dia, jika memang itu dijadikan sebagai ketentuan, maka di sisa waktu yang ada pihaknya akan segera membuka rekening tersebut. ”Kalau rekening partai sudah ada, tapi untuk rekening baru itu saya belum buat,” katanya.

Sementara itu, KPU Bangkalan mendadak memanggil semua pimpinan partai politik (parpol) untuk menggelar rapat koordinasi kemarin (19/9). Pemanggilan tersebut dalam rangka memberi tahu bakal calon legislatif (bacaleg) yang masih merangkap sebagai pegawai pemerintah dan belum menyetor SK pemberhentian.

Ketua Divisi Teknis KPU Bangkalan Badrun mengutarakan, daftar calon tetap (DCT) Pileg 2019 ditetapkan hari ini (20/9). Karena itu, semua pimpinan parpol dipanggil untuk segera menindaklanjuti para kadernya yang merangkap sebagai pegawai pemerintah. ”Kemarin itu kan ada 12 bacaleg belum setor SK pemberhentian. Sekarang baru 10 yang melayangkan SK kepada kami,” katanya.

SK dua bacaleg tersebut ditunggu hingga pukul 24.00 tadi malam. Sebab, hari ini sudah masuk penetapan DCT. ”Semua parpol sanggup menyelesaikan sekarang ini. Termasuk, dua orang yang belum setor SK pemberhentian,” ucapnya.

Baca Juga :  UMKM Semakin Tangguh, Fundamental BRI Semakin Kuat

Pria asal Kecamatan Geger itu menyampaikan, yang cukup menambah pekerjaan lagi adalah bawaslu tiba-tiba memberikan rekomendasi puluhan bacaleg merangkap sebagai pegawai pemerintah. Karena itu, pihaknya melakukan kroscek dan memberi tahu semua pimpinan parpol untuk segera melayangkan SK pemberhentian. ”Dari temuan bawaslu itu, kami cek hanya ada lima orang yang merangkap sebagai pegawai pemerintah. Termasuk di dalamnya 12 bacaleg kemarin itu,” ucapnya.

Lima orang itu ada yang menjadi perangkat desa, penyuluh, anggota BPD, dan panitia pemungutan suara (PPS). ”Ternyata ada PPS yang ikut mendaftar juga. Ya langsung kami hubungi untuk mengajukan berhenti,” jelasnya.

Ketua Bawaslu Bangkalan A. Mustain Saleh mengatakan, 31 nama masuk dalam daftar calon sementara (DCS). KPU harus melakukan pencermatan ulang. ”Kami minta KPU Bangkalan mengklarifikasi kembali terkait 31 nama-nama bacaleg itu,” ucapnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/