alexametrics
20.2 C
Madura
Tuesday, June 28, 2022

Kejari Dalami Dugaan Pemotongan Dana

Pemilu 2019 sudah selesai. Namun, masih ada sejumlah persoalan yang belum tuntas. Di Bangkalan, caleg DPR RI bakal memolisikan komisioner KPU. Sementara di Kota Bahari, Kejari Sampang mendalami dugaan pemotongan dana pelaksanaan pemilu.

 

LAPORAN dugaan adanya tindak pidana korupsi (tipikor) dalam penggunaan dana pemilihan umum (pemilu) ditindaklanjuti Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang. Korps Adhyaksa bakal memeriksa panitia pemilihan kecamatan (PPK) di 14 kecamatan.

Kepastian itu disampaikan langusng Kasipidsus Kejari Sampang Edi Sutomo kemarin (19/7).

Pihaknya memastikan seluruh laporan yang masuk ke lembaganya pasti ditindaklanjuti.

Menurut Edi, untuk kasus dugaan pemotongan dana pemilu masih dalam tahap penyelidikan.

”Pasti kami tindak lanjuti. Kami akan panggil seluruh terlapor untuk dimintai keterangan,” janjinya.

Baca Juga :  Nur Asia Sandiaga Ajak Warga Tak Golput

Namun, Edi belum bisa memberikan penjelasan secara rinci. ”Belum ada tersangkanya, kami masih bekerja. Nanti akan kami sampaikan jika sudah lengkap,” ujarnya.

Berdasarkan laporan yang masuk kejari, yang terlibat dalam pemotongan dana pelaksanaan pemilu adalah PPK di 14 Kecamatan. ”Sementara tim investigasi kami menyelesaikan tujuh kecamatan,” ungkap Edi.

Ketua DPRD Sampang Juhari mendukung upaya pengusutan dugaan adanya tipikor dalam dana Pemilu 2019 di Sampang. Dewan juga banyak menerima laporan bahwa dana yang dicairkan ke bawah tidak sesuai ketentuan. ”Intinya kami mendukung, karena banyak yang dipotong dana pemilu ini,” bebernya.

Misalkan, anggaran pembuatan tenda atau tempat pemungutan suara (TPS) dan makan minum (mamin) yang banyak dipotong. Sesuai rencana anggaran belanja (RAB), kata Juhari, honor honor ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) Rp 550 ribu, anggota Rp 500 ribu, linmas Rp 400 ribu, pembuatan TPS Rp 1,6 juta, dan ATK serta konsumsi KPPS Rp 44.000 x 27 orang.

Baca Juga :  Ini yang Akan Dilakukan Ra Momon setelah Tak Jadi Bupati

”Usut sampai tuntas kasus itu, karena anggarannya banyak sekali. PPK Se-Kabupaten Sampang,” desaknya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU Sampang Addy Imansyah mengatakan, pihaknya sudah melaksanakan supervisi ke lapangan berkaitan dengan penggunaan anggaran. Menurut dia, semuanya sudah sesuai aturan.

”Kami menggunakan anggaran itu sudah sesuai dengan aturan dan juknis (petunjuk teknis) yang ada,” sergahnya. Terkait dugaan adanya pemotongan, Addy meminta supaya dikonfrontasi dengan alat bukti yang ada. Tidak bisa lantas tudingan tersebut menyebar bebas ke publik. 

Pemilu 2019 sudah selesai. Namun, masih ada sejumlah persoalan yang belum tuntas. Di Bangkalan, caleg DPR RI bakal memolisikan komisioner KPU. Sementara di Kota Bahari, Kejari Sampang mendalami dugaan pemotongan dana pelaksanaan pemilu.

 

LAPORAN dugaan adanya tindak pidana korupsi (tipikor) dalam penggunaan dana pemilihan umum (pemilu) ditindaklanjuti Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang. Korps Adhyaksa bakal memeriksa panitia pemilihan kecamatan (PPK) di 14 kecamatan.


Kepastian itu disampaikan langusng Kasipidsus Kejari Sampang Edi Sutomo kemarin (19/7).

Pihaknya memastikan seluruh laporan yang masuk ke lembaganya pasti ditindaklanjuti.

Menurut Edi, untuk kasus dugaan pemotongan dana pemilu masih dalam tahap penyelidikan.

”Pasti kami tindak lanjuti. Kami akan panggil seluruh terlapor untuk dimintai keterangan,” janjinya.

Baca Juga :  Kejari Beralasan Tersangka Korupsi Kambing Etawa Belum Diinterogasi

Namun, Edi belum bisa memberikan penjelasan secara rinci. ”Belum ada tersangkanya, kami masih bekerja. Nanti akan kami sampaikan jika sudah lengkap,” ujarnya.

Berdasarkan laporan yang masuk kejari, yang terlibat dalam pemotongan dana pelaksanaan pemilu adalah PPK di 14 Kecamatan. ”Sementara tim investigasi kami menyelesaikan tujuh kecamatan,” ungkap Edi.

Ketua DPRD Sampang Juhari mendukung upaya pengusutan dugaan adanya tipikor dalam dana Pemilu 2019 di Sampang. Dewan juga banyak menerima laporan bahwa dana yang dicairkan ke bawah tidak sesuai ketentuan. ”Intinya kami mendukung, karena banyak yang dipotong dana pemilu ini,” bebernya.

Misalkan, anggaran pembuatan tenda atau tempat pemungutan suara (TPS) dan makan minum (mamin) yang banyak dipotong. Sesuai rencana anggaran belanja (RAB), kata Juhari, honor honor ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) Rp 550 ribu, anggota Rp 500 ribu, linmas Rp 400 ribu, pembuatan TPS Rp 1,6 juta, dan ATK serta konsumsi KPPS Rp 44.000 x 27 orang.

Baca Juga :  Menyoal Independensi Pesantren

”Usut sampai tuntas kasus itu, karena anggarannya banyak sekali. PPK Se-Kabupaten Sampang,” desaknya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU Sampang Addy Imansyah mengatakan, pihaknya sudah melaksanakan supervisi ke lapangan berkaitan dengan penggunaan anggaran. Menurut dia, semuanya sudah sesuai aturan.

”Kami menggunakan anggaran itu sudah sesuai dengan aturan dan juknis (petunjuk teknis) yang ada,” sergahnya. Terkait dugaan adanya pemotongan, Addy meminta supaya dikonfrontasi dengan alat bukti yang ada. Tidak bisa lantas tudingan tersebut menyebar bebas ke publik. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/