alexametrics
20.6 C
Madura
Friday, August 12, 2022

Bingung DAK Tak Cair, DPRD Bangkalan Akan Datangi Kemenkeu

BANGKALAN – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memastikan tidak akan mentransfer dana alokasi khusus (DAK). Keputusan itu berlaku ke pemerintah daerah yang terlambat melaporkan realisasi kegiatan tiap triwulan. Dua organisasi perangkat daerah (OPD) di Bangkalan merasakan dampaknya.

Yakni, dinas PU dan penataan ruang (PUPR) serta dinas kesehatan (dinkes). Dua instansi ini mengajukan permohonan perpanjangan laporan realisasi kegiatan ke Kemenkeu. Bahkan, DPRD bakal menuju Jakarta untuk mempertanyakan keputusan pemerintah pusat itu.

Ketua Komisi C DPRD Bangkalan Suyitno mengatakan, nasib tujuh proyek di dinas PUPR akan diketahui Senin (23/10). Namun, untuk memastikan dan mengetahui akar masalahnya, pihaknya perlu mendatangi Kemenkeu.

”Tujuh paket itu kan katanya tidak bisa dilanjutkan karena anggarannya tidak ada. Apakah benar begitu, kami berencana akan kesana (Kemenkeu, Red),” ujarnya Rabu (18/10).

Upaya ini dilakukan agar ada kepastian. Sebab, paket-paket tersebut sebagian besar sudah dilelang dan tinggal digarap. Persoalan berikutnya, Kadis PUPR Roosli Soeliharjono dan Kabid Bina Marga Yudistiro sulit dihubungi. Bahkan, dikabarkan mengundurkan diri.

”Sejak santer mengundurkan diri, sekarang nomor Kabid dan Kadisnya tidak bisa dihubungi. Kalau begini, ini semakin runyam,” ucapnya.

Menurut dia, kondisi seperti ini justru menambah masalah. Karena itu, sudah seyogianya para pimpinan di dinas PUPR bekerja seperti semula. ”Semoga saja Senin depan ini ada kabar baik,” katanya.

Baca Juga :  Terdakwa Pemerkosa, Perampokan, dan Pembunuh, Didakwa Pasal Berlapis

Apabila nanti anggaran tujuh paket tersebut ternyata ada dan tidak hangus, Yudistiro dan Roosli Soeliharjono tidak boleh menghilang. Sebab, segala urusan administrasi, mereka sangat punya peran. ”Lagi pula, biar pembangunan di Bangkalan berlanjut,” imbuhnya.

Sejak santer dikabarkan mengundurkan diri, Yudistiro dan Roosli Soeliharjono memang sulit dihubungi. Nomor telepon seluler (ponsel) mereka yang biasa dihubungi tidak aktif.

Terpisah, Sekkab Bangkalan Eddy Moeljono meminta pejabat yang mengusulkan pengunduran diri tetap tidak boleh lepas tanggung jawab. Mereka harus bekerja seperti biasa sebelum ada keputusan final dari bupati. ”Itu saran kami supaya program kegiatan yang sudah ada tidak terbengkalai,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Bangkalan Syamsul Arifin mengaku, kini menunggu jawaban dari Kemenkeu. ”Insya Allah aman kok. Menunggu jawaban Kemenkeu,” ucapnya singkat.

Seperti diberitakan, banyak program yang kontrak lelangnya melebihi 31 Agustus. Sebagian baru selesai September. Atas dasar itu, Kemenkeu tidak akan menyalurkan DAK ke Pemkab Bangkalan.

Keputusan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang perubahan atas PMK 50. Lelang kegiatan belum selesai atau serapan tidak sampai 75 persen hingga 31 Agustus, dana tidak akan kami transfer.

Baca Juga :  Menyoal Independensi Pesantren

Sebelum turun PMK 112/2017, pada 2016 menggunakan PMK 48. Dalam PMK 48, tidak ada batas waktu dan persyaratan pencapaian output dan penyerapan dana. Dengan demikian, banyak kegiatan fisik menumpuk di akhir tahun dan berdampak pada kualitas.

Dikeluarkanlah PMK 112/2017 sebagaimana diubah dari PMK 50. Tujuannya, agar daerah tidak telat dalam mengeksekusi anggaran yang sudah disediakan.

Anggaran tujuh kegiatan peningkatan dan pemeliharaan jalan dinas PUPR yang tidak bisa dilanjutkan Rp 34.810.000.000. Perinciannya, peningkatan Jalan Tanjungbumi–Bungkeng Rp 2.940.000.000. Program ini sudah selesai dilelang. Kemudian, pemeliharaan berkala Jalan Tanah Merah–Kombangan Rp 3.750.000.000.

Program fisik ini juga sudah dilelang. Kegiatan yang juga sudah dilelang adalah peningkatan Jalan Mrecah–Binoh Rp 3.460.000.000. Empat program lain dalam penandatanganan kontrak. Antara lain, peningkatan Jalan Paterongan–Suwaan Rp 5.980.000.000. Kemudian, peningkatan Jalan Tlokoh–Konang Rp 4.640.000.000. Lalu, peningkatan Jalan Macajah–Tlangoh–Tagungguh Rp 4.840.000.000. Terakhir adalah peningkatan Jalan Campor–Landak Rp 9.200.000.000.

BANGKALAN – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memastikan tidak akan mentransfer dana alokasi khusus (DAK). Keputusan itu berlaku ke pemerintah daerah yang terlambat melaporkan realisasi kegiatan tiap triwulan. Dua organisasi perangkat daerah (OPD) di Bangkalan merasakan dampaknya.

Yakni, dinas PU dan penataan ruang (PUPR) serta dinas kesehatan (dinkes). Dua instansi ini mengajukan permohonan perpanjangan laporan realisasi kegiatan ke Kemenkeu. Bahkan, DPRD bakal menuju Jakarta untuk mempertanyakan keputusan pemerintah pusat itu.

Ketua Komisi C DPRD Bangkalan Suyitno mengatakan, nasib tujuh proyek di dinas PUPR akan diketahui Senin (23/10). Namun, untuk memastikan dan mengetahui akar masalahnya, pihaknya perlu mendatangi Kemenkeu.


”Tujuh paket itu kan katanya tidak bisa dilanjutkan karena anggarannya tidak ada. Apakah benar begitu, kami berencana akan kesana (Kemenkeu, Red),” ujarnya Rabu (18/10).

Upaya ini dilakukan agar ada kepastian. Sebab, paket-paket tersebut sebagian besar sudah dilelang dan tinggal digarap. Persoalan berikutnya, Kadis PUPR Roosli Soeliharjono dan Kabid Bina Marga Yudistiro sulit dihubungi. Bahkan, dikabarkan mengundurkan diri.

”Sejak santer mengundurkan diri, sekarang nomor Kabid dan Kadisnya tidak bisa dihubungi. Kalau begini, ini semakin runyam,” ucapnya.

Menurut dia, kondisi seperti ini justru menambah masalah. Karena itu, sudah seyogianya para pimpinan di dinas PUPR bekerja seperti semula. ”Semoga saja Senin depan ini ada kabar baik,” katanya.

Baca Juga :  DAK Mandek, Kadis dan Kabid PUPR Mundur

Apabila nanti anggaran tujuh paket tersebut ternyata ada dan tidak hangus, Yudistiro dan Roosli Soeliharjono tidak boleh menghilang. Sebab, segala urusan administrasi, mereka sangat punya peran. ”Lagi pula, biar pembangunan di Bangkalan berlanjut,” imbuhnya.

Sejak santer dikabarkan mengundurkan diri, Yudistiro dan Roosli Soeliharjono memang sulit dihubungi. Nomor telepon seluler (ponsel) mereka yang biasa dihubungi tidak aktif.

Terpisah, Sekkab Bangkalan Eddy Moeljono meminta pejabat yang mengusulkan pengunduran diri tetap tidak boleh lepas tanggung jawab. Mereka harus bekerja seperti biasa sebelum ada keputusan final dari bupati. ”Itu saran kami supaya program kegiatan yang sudah ada tidak terbengkalai,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Bangkalan Syamsul Arifin mengaku, kini menunggu jawaban dari Kemenkeu. ”Insya Allah aman kok. Menunggu jawaban Kemenkeu,” ucapnya singkat.

Seperti diberitakan, banyak program yang kontrak lelangnya melebihi 31 Agustus. Sebagian baru selesai September. Atas dasar itu, Kemenkeu tidak akan menyalurkan DAK ke Pemkab Bangkalan.

Keputusan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang perubahan atas PMK 50. Lelang kegiatan belum selesai atau serapan tidak sampai 75 persen hingga 31 Agustus, dana tidak akan kami transfer.

Baca Juga :  Terdakwa Pemerkosa, Perampokan, dan Pembunuh, Didakwa Pasal Berlapis

Sebelum turun PMK 112/2017, pada 2016 menggunakan PMK 48. Dalam PMK 48, tidak ada batas waktu dan persyaratan pencapaian output dan penyerapan dana. Dengan demikian, banyak kegiatan fisik menumpuk di akhir tahun dan berdampak pada kualitas.

Dikeluarkanlah PMK 112/2017 sebagaimana diubah dari PMK 50. Tujuannya, agar daerah tidak telat dalam mengeksekusi anggaran yang sudah disediakan.

Anggaran tujuh kegiatan peningkatan dan pemeliharaan jalan dinas PUPR yang tidak bisa dilanjutkan Rp 34.810.000.000. Perinciannya, peningkatan Jalan Tanjungbumi–Bungkeng Rp 2.940.000.000. Program ini sudah selesai dilelang. Kemudian, pemeliharaan berkala Jalan Tanah Merah–Kombangan Rp 3.750.000.000.

Program fisik ini juga sudah dilelang. Kegiatan yang juga sudah dilelang adalah peningkatan Jalan Mrecah–Binoh Rp 3.460.000.000. Empat program lain dalam penandatanganan kontrak. Antara lain, peningkatan Jalan Paterongan–Suwaan Rp 5.980.000.000. Kemudian, peningkatan Jalan Tlokoh–Konang Rp 4.640.000.000. Lalu, peningkatan Jalan Macajah–Tlangoh–Tagungguh Rp 4.840.000.000. Terakhir adalah peningkatan Jalan Campor–Landak Rp 9.200.000.000.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/