alexametrics
25.8 C
Madura
Monday, July 4, 2022

Giliran Kepala Badan Kepegawaian Diperiksa KPK

PAMEKASAN – Pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Pamekasan memunculkan beragam spekulasi. Publik menilai, pemeriksaan itu bukan hanya tindak lanjut operasi tangkap tangan (OTT) awal Agustus lalu. Tapi, ada masalah lain yang juga diusut.

Spekulasi itu semakin meyakinkan lantaran sejumlah pejabat diperiksa KPK. Di antaranya, Plt Sekkab Moh. Alwi dan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Taufikurrachman. Terbaru, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pamekasan Lukman Hedi Mahdia juga diperiksa Jumat (18/8).

Plt Bupati Khalil Asy’ari mengaku belum mengetahui secara rinci mengenai pemeriksaan itu. Berdasarkan informasi yang diterima, pemeriksaan tersebut terkait pengelolaa dana desa (DD). Yakni,  tindak lanjut OTT kasus suap awal Agustus lalu.

Pejabat yang diperiksa statusnya sebagai saksi. ”Pejabat yang sudah diperiksa masih sebagai saksi, masih sekitar apa yang terjadi itu (OTT, Red),” katanya.

Khalil memastikan pemeriksaan secara maraton tersebut tidak terkait persoalan lain. Penyidik KPK memeriksa seputar tindak lanjut dugaan kasus suap yang menyeret sejumlah nama pejabat di Pamekasan itu. ”Saya belum mengetahui secara pasti. Tapi, menurut informasi dari yang sudah diperiksa, pemeriksaan itu seputar yang sudah terjadi, dan mereka sebagai saksi,” ungkapnya.

Khalil mengaku tidak ada pemeriksaan terhadap dirinya. Jika ada pihak yang menyebut Plt bupati juga diperiksa KPK, dipastikan hanya kabar burung. ”Saya tidak diperiksa (KPK),” katanya.

Ketika dihubungi, Kepala BKPSDM Pamekasan Lukman Hedi Mahdia mengakui dirinya diperiksa KPK. Pemeriksaan dilakukan di Mapolda Jatim. ”Ini saya di Surabaya,” katanya. ”Hee, udah dulu ya,” katanya.

Baca Juga :  Satgas DD Pastikan Penyimpangan Dana Desa Terungkap

Di tempat terpisah, Jubir KPK Febri Diansyah membenarkan adanya pemeriksaan tindak lanjut OTT. Pemeriksaan itu dilakukan di Jawa Timur. Febri tidak menjelaskan materi pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat itu. ”Pemeriksaannya di sana,” kata mantan Aktivis ICW itu kepada Jawa Pos di Jakarta.

Untuk diketahui, Rabu (2/8) KPK melakukan OTT di Pamekasan. Tiga orang terjaring OTT. Mereka adalah Kajari Rudi Indra Prasetya, Kepala Inspektorat Sutjipto Utomo, dan Kabag Administrasi Inspektorat Noer Solehoddin.

Ketiganya ditangkap di rumah dinas Kajari di Jalan Panglegur dengan barang bukti (BB) uang Rp 250 juta. Hasil pengembangan, dua orang lain ditangkap. Mereka Bupati Achmad Syafii dan Kades Dasok, Kecamatan Pademawu, Agus Mulyadi. Kelimanya menjadi tahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap jual beli kasus.

Sementara itu, operasi tangkap tangan (OTT) dugaan suap penyalahgunaan dana desa (DD) oleh KPK di Pamekasan membuktikan fungsi pengawasan DPRD lemah. Jika fungsi pengawasan itu dijalankan dengan maksimal, kasus tersebut tidak akan terjadi.

”Saya tegaskan, DPRD itu kecolongan. Kalau memang tegas mengawasi, program DD bisa direalisasikan sebagaimana mestinya,” kata Zaimul Arifin selaku penasihat Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempur) kemarin (18/8).

Zaim menduga sejak awal DPRD sudah mengetahui kasus tersebut. Namun, wakil rakyat itu tidak menyikapinya dengan tegas. Karena itu, dia mengaku kecewa sebab uang negara tersebut dibiarkan untuk disalahfungsikan. ”DPRD sebelumnya tidak melakukan tindakan tegas. Misalkan memanggil atau melakkuan tindakan-tindakan lain sesuai wewenangnya,” ujarnya.

Baca Juga :  Wabup Pamekasan Berharap JPRM Konsisten Kawal Otonomi Daerah

Dia berharap kasus penyalahgunaan DD di Desa Dasok menjadi evaluasi DPRD. Ke depan pengawasan harus lebih dimaksimalkan. ”Fungsi yang melekat pada diri anggota DPRD untuk mengawasi kinerja eksekutif,” terangnya.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail menjelaskan, pengawasan relisasi DD dilakukan dengan berkoordinasi dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD). Selain itu dengan pihak kecamatan. ”Kita sudah keliling ke 13 kecamatan untuk memberikan sosialisasi tentang penggunaan desa. Imbauan kita sudah dilakukan sejak 2015 mengenai transparansi anggaran untuk direalisasikan,” ungkapnya.

Menurut dia, semua pihak juga perlu mengawasi. Seperti badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai organisasi struktural yang melekat di desa. BPD juga memiliki fungsi pengawasan berkenaan dengan program-program di desa. ”Masyarakat juga perlu terlibat dalam pengawasan,” kata Ismail.

Dia mengakui komisi I tidak fokus pada pengawasan desa. Ada tugas-tugas lain seperti pembahasan anggaran dan acara-acara komisi. Berkenaan dengan kasus di Dasok, politikus Partai Demokrat itu sebelumnya memang sudah mendengar. Namun pihaknya tidak bertindak dengan alasan pengawas internal auditor adalah inspektorat.

”Kita sering koordinasi dengan inspektorat. Maka, kita minta laporan-laporan di masyarakat untuk segera ditindaklanjuti. Saat itu, tidak hanya di Dasok, tapi juga ada beberapa desa lainnya,” terangnya.

Pihaknya sudah meminta inspektorat melakukan audit internal. Sebab DPRD hanya memiliki fungsi pengawasan. ”Kita tidak memiliki kewenangan. Kita hanya pengawasan,” pungkasnya.

PAMEKASAN – Pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Pamekasan memunculkan beragam spekulasi. Publik menilai, pemeriksaan itu bukan hanya tindak lanjut operasi tangkap tangan (OTT) awal Agustus lalu. Tapi, ada masalah lain yang juga diusut.

Spekulasi itu semakin meyakinkan lantaran sejumlah pejabat diperiksa KPK. Di antaranya, Plt Sekkab Moh. Alwi dan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Taufikurrachman. Terbaru, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pamekasan Lukman Hedi Mahdia juga diperiksa Jumat (18/8).

Plt Bupati Khalil Asy’ari mengaku belum mengetahui secara rinci mengenai pemeriksaan itu. Berdasarkan informasi yang diterima, pemeriksaan tersebut terkait pengelolaa dana desa (DD). Yakni,  tindak lanjut OTT kasus suap awal Agustus lalu.


Pejabat yang diperiksa statusnya sebagai saksi. ”Pejabat yang sudah diperiksa masih sebagai saksi, masih sekitar apa yang terjadi itu (OTT, Red),” katanya.

Khalil memastikan pemeriksaan secara maraton tersebut tidak terkait persoalan lain. Penyidik KPK memeriksa seputar tindak lanjut dugaan kasus suap yang menyeret sejumlah nama pejabat di Pamekasan itu. ”Saya belum mengetahui secara pasti. Tapi, menurut informasi dari yang sudah diperiksa, pemeriksaan itu seputar yang sudah terjadi, dan mereka sebagai saksi,” ungkapnya.

Khalil mengaku tidak ada pemeriksaan terhadap dirinya. Jika ada pihak yang menyebut Plt bupati juga diperiksa KPK, dipastikan hanya kabar burung. ”Saya tidak diperiksa (KPK),” katanya.

Ketika dihubungi, Kepala BKPSDM Pamekasan Lukman Hedi Mahdia mengakui dirinya diperiksa KPK. Pemeriksaan dilakukan di Mapolda Jatim. ”Ini saya di Surabaya,” katanya. ”Hee, udah dulu ya,” katanya.

Baca Juga :  Cegah Penyimpangan, Peran Pendamping Desa Harus Dipacu

Di tempat terpisah, Jubir KPK Febri Diansyah membenarkan adanya pemeriksaan tindak lanjut OTT. Pemeriksaan itu dilakukan di Jawa Timur. Febri tidak menjelaskan materi pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat itu. ”Pemeriksaannya di sana,” kata mantan Aktivis ICW itu kepada Jawa Pos di Jakarta.

Untuk diketahui, Rabu (2/8) KPK melakukan OTT di Pamekasan. Tiga orang terjaring OTT. Mereka adalah Kajari Rudi Indra Prasetya, Kepala Inspektorat Sutjipto Utomo, dan Kabag Administrasi Inspektorat Noer Solehoddin.

Ketiganya ditangkap di rumah dinas Kajari di Jalan Panglegur dengan barang bukti (BB) uang Rp 250 juta. Hasil pengembangan, dua orang lain ditangkap. Mereka Bupati Achmad Syafii dan Kades Dasok, Kecamatan Pademawu, Agus Mulyadi. Kelimanya menjadi tahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap jual beli kasus.

Sementara itu, operasi tangkap tangan (OTT) dugaan suap penyalahgunaan dana desa (DD) oleh KPK di Pamekasan membuktikan fungsi pengawasan DPRD lemah. Jika fungsi pengawasan itu dijalankan dengan maksimal, kasus tersebut tidak akan terjadi.

”Saya tegaskan, DPRD itu kecolongan. Kalau memang tegas mengawasi, program DD bisa direalisasikan sebagaimana mestinya,” kata Zaimul Arifin selaku penasihat Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempur) kemarin (18/8).

Zaim menduga sejak awal DPRD sudah mengetahui kasus tersebut. Namun, wakil rakyat itu tidak menyikapinya dengan tegas. Karena itu, dia mengaku kecewa sebab uang negara tersebut dibiarkan untuk disalahfungsikan. ”DPRD sebelumnya tidak melakukan tindakan tegas. Misalkan memanggil atau melakkuan tindakan-tindakan lain sesuai wewenangnya,” ujarnya.

Baca Juga :  Dinas PU Bina Marga Konsisten Realisasikan Terobosan Baru

Dia berharap kasus penyalahgunaan DD di Desa Dasok menjadi evaluasi DPRD. Ke depan pengawasan harus lebih dimaksimalkan. ”Fungsi yang melekat pada diri anggota DPRD untuk mengawasi kinerja eksekutif,” terangnya.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail menjelaskan, pengawasan relisasi DD dilakukan dengan berkoordinasi dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD). Selain itu dengan pihak kecamatan. ”Kita sudah keliling ke 13 kecamatan untuk memberikan sosialisasi tentang penggunaan desa. Imbauan kita sudah dilakukan sejak 2015 mengenai transparansi anggaran untuk direalisasikan,” ungkapnya.

Menurut dia, semua pihak juga perlu mengawasi. Seperti badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai organisasi struktural yang melekat di desa. BPD juga memiliki fungsi pengawasan berkenaan dengan program-program di desa. ”Masyarakat juga perlu terlibat dalam pengawasan,” kata Ismail.

Dia mengakui komisi I tidak fokus pada pengawasan desa. Ada tugas-tugas lain seperti pembahasan anggaran dan acara-acara komisi. Berkenaan dengan kasus di Dasok, politikus Partai Demokrat itu sebelumnya memang sudah mendengar. Namun pihaknya tidak bertindak dengan alasan pengawas internal auditor adalah inspektorat.

”Kita sering koordinasi dengan inspektorat. Maka, kita minta laporan-laporan di masyarakat untuk segera ditindaklanjuti. Saat itu, tidak hanya di Dasok, tapi juga ada beberapa desa lainnya,” terangnya.

Pihaknya sudah meminta inspektorat melakukan audit internal. Sebab DPRD hanya memiliki fungsi pengawasan. ”Kita tidak memiliki kewenangan. Kita hanya pengawasan,” pungkasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/