alexametrics
22.4 C
Madura
Monday, August 15, 2022

Sekkab Dibiarkan Tetap Plt, Wabup Mutasi 148 Pejabat

PAMEKASAN – Sekretaris kabupaten (Sekkab) dipastikan diisi pelaksana tugas (Plt) hingga jabatan Achmad Syafii-Khalil Asy’ari (Asri) sebagai bupati-Wabup Pamekasan berakhir. Pada kesempatan mutasi jabatan terakhir Selasa (17/10), tidak ada pengangkatan Sekkab definitif.

Jabatan Asri akan berakhir 21 April 2018. Artinya, per 21 Oktober 2017 pemkab tidak bisa melakukan mutasi jabatan. Itu sesuai dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Wabup Pamekasan Khalil Asy’ari mengatakan, mutasi terhadap 148 pejabat struktural eselon III dan IV kemarin merupakan yang terakhir di 2017. Dipastikan tidak akan ada mutasi jabatan lagi hingga kepemimpinan Asri berakhir. ”Ini (mutasi) terakhir,” katanya.

Sesuai regulasi, enam bulan sebelum jabatan berakhir, bupati-Wabup dilarang melakukan mutasi. ”Per 21 Oktober, kami sudah tidak bisa melakukan mutasi,” ungkap Khalil Asy’ari.

Baca Juga :  Korupsi Banyak Terjadi di Pemerintah Desa

Mengenai jabatan Sekkab, harus menunggu bupati dan Wabup Pamekasan yang baru. Sebab, tidak memungkinkan pengangkatan Sekkab dilakukan pada sisa masa pemerintahan Asri. Mengingat, butuh proses panjang untuk mengangkat Sekkab definitif.

Pengangkatan Sekkab harus melalui lelang terbuka. Prosesnya membutuhkan waktu cukup lama. Dengan demikian, karena keterbatasan waktu, pemkab memutuskan jabatan Sekkab diisi Plt. ”Sampai ada bupati yang baru,” katanya.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail sangat menyayangkan jabatan Sekkab tetap diisi Plt. Alasannya, kewenangan pejabat pelaksana tugas terbatas. Jika hendak mengambil kebijakan, harus dikonsultasikan ke sejumlah pihak.

Menurut dia, apabila pemerintah serius menggelar lelang jabatan Sekkab, bisa terpenuhi sebelum ambang batas kewenangan mutasi berakhir. Sebab, sejak jabatan Sekkab diisi Plt, proses lelang berjalan.

Pemkab sudah membentuk panitia lelang jabatan Sekkab. Bahkan, informasi terbaru, komisi aparatur sipil negara (KASN) turun ke Pamekasan untuk menindaklanjuti lelang jabatan itu. ”Sayangnya, sampai sekarang lelang jabatan tidak digelar,” katanya.

Baca Juga :  Sehari Setelah Vonis, Ruang Kerja Bupati Terbakar

Dengan demikian, menjadi pertanyaan bagi legislatif mengapa posisi Sekkab definitif dibiarkan kosong. Padahal, tugas dan kewenangannya sangat berpengaruh terhadap performa kinerja aparatur sipil negara (ASN).

Ismail mengaku tidak bisa berbuat banyak. Sebab, kesempatan terakhir mengangkat Sekkab definitif tidak dimanfaatkan dengan baik. Dia hanya berharap, dengan jabatan Sekkab diisi Plt, performa pemerintahan dalam melayani masyarakat tidak terganggu.

”Sekarang mau berbuat apa. Sudah tidak ada waktu untuk melakukan mutasi. Sisa waktu tiga hari ke depan saya sangat pesimistis bisa dimanfaatkan untuk lelang jabatan Sekkab,” tandasnya.

Untuk diketahui, kursi jabatan Sekkab Pamekasan kosong sejak Asyhar pensiun pada 1 Juni 2017. Semenjak kosong, Mohammad Alwi ditunjuk sebagai Plt Sekkab. Sampai terpilih bupati dan wabup Pamekasan yang baru, Alwi akan mengisi posisi Plt Sekkab.

PAMEKASAN – Sekretaris kabupaten (Sekkab) dipastikan diisi pelaksana tugas (Plt) hingga jabatan Achmad Syafii-Khalil Asy’ari (Asri) sebagai bupati-Wabup Pamekasan berakhir. Pada kesempatan mutasi jabatan terakhir Selasa (17/10), tidak ada pengangkatan Sekkab definitif.

Jabatan Asri akan berakhir 21 April 2018. Artinya, per 21 Oktober 2017 pemkab tidak bisa melakukan mutasi jabatan. Itu sesuai dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Wabup Pamekasan Khalil Asy’ari mengatakan, mutasi terhadap 148 pejabat struktural eselon III dan IV kemarin merupakan yang terakhir di 2017. Dipastikan tidak akan ada mutasi jabatan lagi hingga kepemimpinan Asri berakhir. ”Ini (mutasi) terakhir,” katanya.


Sesuai regulasi, enam bulan sebelum jabatan berakhir, bupati-Wabup dilarang melakukan mutasi. ”Per 21 Oktober, kami sudah tidak bisa melakukan mutasi,” ungkap Khalil Asy’ari.

Baca Juga :  GajiĀ PPK-PPS Tembus Rp 7,6 Miliar

Mengenai jabatan Sekkab, harus menunggu bupati dan Wabup Pamekasan yang baru. Sebab, tidak memungkinkan pengangkatan Sekkab dilakukan pada sisa masa pemerintahan Asri. Mengingat, butuh proses panjang untuk mengangkat Sekkab definitif.

Pengangkatan Sekkab harus melalui lelang terbuka. Prosesnya membutuhkan waktu cukup lama. Dengan demikian, karena keterbatasan waktu, pemkab memutuskan jabatan Sekkab diisi Plt. ”Sampai ada bupati yang baru,” katanya.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail sangat menyayangkan jabatan Sekkab tetap diisi Plt. Alasannya, kewenangan pejabat pelaksana tugas terbatas. Jika hendak mengambil kebijakan, harus dikonsultasikan ke sejumlah pihak.

- Advertisement -

Menurut dia, apabila pemerintah serius menggelar lelang jabatan Sekkab, bisa terpenuhi sebelum ambang batas kewenangan mutasi berakhir. Sebab, sejak jabatan Sekkab diisi Plt, proses lelang berjalan.

Pemkab sudah membentuk panitia lelang jabatan Sekkab. Bahkan, informasi terbaru, komisi aparatur sipil negara (KASN) turun ke Pamekasan untuk menindaklanjuti lelang jabatan itu. ”Sayangnya, sampai sekarang lelang jabatan tidak digelar,” katanya.

Baca Juga :  Selidiki Dugaan Kades Terlibat Politik Praktis

Dengan demikian, menjadi pertanyaan bagi legislatif mengapa posisi Sekkab definitif dibiarkan kosong. Padahal, tugas dan kewenangannya sangat berpengaruh terhadap performa kinerja aparatur sipil negara (ASN).

Ismail mengaku tidak bisa berbuat banyak. Sebab, kesempatan terakhir mengangkat Sekkab definitif tidak dimanfaatkan dengan baik. Dia hanya berharap, dengan jabatan Sekkab diisi Plt, performa pemerintahan dalam melayani masyarakat tidak terganggu.

”Sekarang mau berbuat apa. Sudah tidak ada waktu untuk melakukan mutasi. Sisa waktu tiga hari ke depan saya sangat pesimistis bisa dimanfaatkan untuk lelang jabatan Sekkab,” tandasnya.

Untuk diketahui, kursi jabatan Sekkab Pamekasan kosong sejak Asyhar pensiun pada 1 Juni 2017. Semenjak kosong, Mohammad Alwi ditunjuk sebagai Plt Sekkab. Sampai terpilih bupati dan wabup Pamekasan yang baru, Alwi akan mengisi posisi Plt Sekkab.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/