21.4 C
Madura
Friday, June 2, 2023

Proyek Gedung DPRD-Rumdin Bupati Gagal Digelar

BANGKALAN – Harapan dewan untuk memiliki gedung baru tidak bisa terwujud. Begitu pun dengan keinginan bupati untuk merehab rumah dinasnya (rumdin). Sebab, dua proyek miliaran ini dipastikan gagal dilaksanakan tahun ini.

Tercatat, dalam APBD, gedung DPRD dianggarkan sebesar Rp 15 miliar. Sementara untuk rehab rumdin bupati senilai Rp 3,7 miliar. Total pagu anggarannya mencapai Rp 18,7 miliar. Namun, dalam pembahasan APBD Perubahan 2017, dua anggaran untuk proyek tersebut dibatalkan dan dialihkan ke kegiatan lainnya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Bangkalan Ach. Fauzan membenarkan gedung DPRD dan rehab rumdin bupati tidak bisa dilanjutkan. Sebab, dalam pembahasan perubahan anggaran keuangan (PAK) 2017, pagu anggaran dialihkan ke kegiatan lain.

Baca Juga :  Angin Puting Beliung Terjang Puluhan Rumah

”Untuk gedung DPRD, lahannya belum ada. Nah, yang rumdin, ya begitulah,” ucap Fauzan kemarin (17/10).

Anggaran dialihkan pada program apa? Fauzan mengaku, jika tidak salah untuk kenaikan gaji DPRD, anggaran pilkada, panwaslu, utang BPJS, dan bayar utang rumah sakit. Namun kini semua pengalihan anggaran itu tengah difasilitasi gubernur Jawa Timur.

”Setelah hasil fasilitasi dari gubernur turun, langsung diparipurnakan,” ujarnya.

Menurut Fauzan, hasil keputusan akhir mengenai rencana rumdin bupati, yaitu hanya bangun interior. Artinya, tidak dilakukan rehab secara keseluruhan. ”Paling hanya dianggarkan Rp 500 jutaan. Itu pun untuk interior saja,” terangnya.

Apakah tahun depan tetap dianggarkan? Fauzan belum bisa memastikan. Sebab itu menjadi kewenangan antara tim anggaran (timgar) pemkab dan badan anggaran (banggar) DPRD. ”Ya, itu urusan nanti. Yang penting semuanya sudah siap, pasti kembali dianggarkan,” ucapnya.

Baca Juga :  Proyek SPAM Diduga Jadi Bancakan, Pemuda Lapor Kejari

Dikonfirmasi terpisah, Anggota Komisi C DPRD Bangkalan Musawwir mengatakan, proyek tersebut lebih baik memang tidak dilanjutkan. Sebab dari sisi kesiapan belum maksimal. Daripada ngotot dibangun, lalu bermasalah di kemudian hari, mending tidak usah. Dialihkan ke kegiatan lain yang dianggap kebutuhannya mendesak.

”Setuju tidak dilanjutkan karena berpotensi bermasalah. Menurut saya ini langkah yang tepat,” akunya. 

BANGKALAN – Harapan dewan untuk memiliki gedung baru tidak bisa terwujud. Begitu pun dengan keinginan bupati untuk merehab rumah dinasnya (rumdin). Sebab, dua proyek miliaran ini dipastikan gagal dilaksanakan tahun ini.

Tercatat, dalam APBD, gedung DPRD dianggarkan sebesar Rp 15 miliar. Sementara untuk rehab rumdin bupati senilai Rp 3,7 miliar. Total pagu anggarannya mencapai Rp 18,7 miliar. Namun, dalam pembahasan APBD Perubahan 2017, dua anggaran untuk proyek tersebut dibatalkan dan dialihkan ke kegiatan lainnya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Bangkalan Ach. Fauzan membenarkan gedung DPRD dan rehab rumdin bupati tidak bisa dilanjutkan. Sebab, dalam pembahasan perubahan anggaran keuangan (PAK) 2017, pagu anggaran dialihkan ke kegiatan lain.


Baca Juga :  Hendak Pulang, Dibacok Orang Tak Dikenal

”Untuk gedung DPRD, lahannya belum ada. Nah, yang rumdin, ya begitulah,” ucap Fauzan kemarin (17/10).

Anggaran dialihkan pada program apa? Fauzan mengaku, jika tidak salah untuk kenaikan gaji DPRD, anggaran pilkada, panwaslu, utang BPJS, dan bayar utang rumah sakit. Namun kini semua pengalihan anggaran itu tengah difasilitasi gubernur Jawa Timur.

”Setelah hasil fasilitasi dari gubernur turun, langsung diparipurnakan,” ujarnya.

Menurut Fauzan, hasil keputusan akhir mengenai rencana rumdin bupati, yaitu hanya bangun interior. Artinya, tidak dilakukan rehab secara keseluruhan. ”Paling hanya dianggarkan Rp 500 jutaan. Itu pun untuk interior saja,” terangnya.

- Advertisement -

Apakah tahun depan tetap dianggarkan? Fauzan belum bisa memastikan. Sebab itu menjadi kewenangan antara tim anggaran (timgar) pemkab dan badan anggaran (banggar) DPRD. ”Ya, itu urusan nanti. Yang penting semuanya sudah siap, pasti kembali dianggarkan,” ucapnya.

Baca Juga :  Proyek SPAM Diduga Jadi Bancakan, Pemuda Lapor Kejari

Dikonfirmasi terpisah, Anggota Komisi C DPRD Bangkalan Musawwir mengatakan, proyek tersebut lebih baik memang tidak dilanjutkan. Sebab dari sisi kesiapan belum maksimal. Daripada ngotot dibangun, lalu bermasalah di kemudian hari, mending tidak usah. Dialihkan ke kegiatan lain yang dianggap kebutuhannya mendesak.

”Setuju tidak dilanjutkan karena berpotensi bermasalah. Menurut saya ini langkah yang tepat,” akunya. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/