alexametrics
19 C
Madura
Thursday, June 30, 2022

Persoalkan Penghitungan Suara, Cakades Datangi DPRD

PAMEKASAN – Pemilihan Kepala Desa (Pikades) Kacok, Kecamatan Palengaan, menuai protes. Kubu salah satu cakades menilai ada kecurangan dalam proses penghitungan suara. Protes itu disampaikan ke Komisi I DPRD Pamekasan, Selasa (17/10).

Mereka tiba di markas wakil rakyat sekitar pukul 10.00. Kedatangan mereka dipimpin Mohammad Jubri, cakades yang merasa dirugikan. Sebagian masuk menggelar audiensi. Puluhan warga yang lain berada di area kantor dewan. 

Jubri mengatakan, kedatangannya ke DPRD Pamekasan untuk mencari keadilan. Sebagai cakades dia merasa dirugikan dengan sejumlah kejanggalan. ”Cukup banyak kejanggalan menurut kami,” katanya.

Dijelaskan, pelipatan surat suara seperti ada permainan. Ketika warga mencoblos, tanpa disadari akan tembus ke bagian kertas lainnya. Meski tidak mengenai gambar cakades lainnya, panitia menganggap tidak sah.

Baca Juga :  Dewan Kritik Bunga Pinjaman Modal

Ada 210 suara yang dinilai tidak sah. Sekitar 70 persen suara yang tidak sah diklaim milik Jubri. ”Warga tidak sadar di bawahnya ada lipatan surat suara. Akhirnya coblosannya tembus,” katanya.

Kemudian, sosialisasi tahapan pilkades juga tidak berjalan baik. Pemberian pemahaman kepada warga mengenai suara sah dan tidak sah sama sekali tidak disosialisasikan. Mekanisme pemungutan suara di lapangan juga tidak ada penjelasan. Masyarakat dibiarkan memilih sesuai pengetahuannya sendiri. ”Nanti bisa kita buktikan, tidak ada sosialisasi sama sekali,” katanya.

Lalu, penghitungan yang dilakukan panitia juga janggal. Panitia langsung menghitung tanpa mengumumkan jumlah pengguna hak pilih dan yang tidak hadir. ”Kami ke sini mencari keadilan,” katanya.

Baca Juga :  BK Sidang Sekretaris Komisi I

Komisi I menerbitkan rekomendasi kepada pimpinan dewan agar persoalan itu ditindaklanjuti di tingkat panitia pilkades kabupaten. Nanti pimpinan yang membicarakan bersama forpimda.

Kabid Pemberdayaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan Muttaqin pernah mengatakan, sengketa pilkades diajukan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). Rekomendasi pengadilan akan menjadi acuan pemerintah menindaklanjuti.

PAMEKASAN – Pemilihan Kepala Desa (Pikades) Kacok, Kecamatan Palengaan, menuai protes. Kubu salah satu cakades menilai ada kecurangan dalam proses penghitungan suara. Protes itu disampaikan ke Komisi I DPRD Pamekasan, Selasa (17/10).

Mereka tiba di markas wakil rakyat sekitar pukul 10.00. Kedatangan mereka dipimpin Mohammad Jubri, cakades yang merasa dirugikan. Sebagian masuk menggelar audiensi. Puluhan warga yang lain berada di area kantor dewan. 

Jubri mengatakan, kedatangannya ke DPRD Pamekasan untuk mencari keadilan. Sebagai cakades dia merasa dirugikan dengan sejumlah kejanggalan. ”Cukup banyak kejanggalan menurut kami,” katanya.


Dijelaskan, pelipatan surat suara seperti ada permainan. Ketika warga mencoblos, tanpa disadari akan tembus ke bagian kertas lainnya. Meski tidak mengenai gambar cakades lainnya, panitia menganggap tidak sah.

Baca Juga :  Polres Siapkan 1.900 Personel Amankan Pilkades Serentak

Ada 210 suara yang dinilai tidak sah. Sekitar 70 persen suara yang tidak sah diklaim milik Jubri. ”Warga tidak sadar di bawahnya ada lipatan surat suara. Akhirnya coblosannya tembus,” katanya.

Kemudian, sosialisasi tahapan pilkades juga tidak berjalan baik. Pemberian pemahaman kepada warga mengenai suara sah dan tidak sah sama sekali tidak disosialisasikan. Mekanisme pemungutan suara di lapangan juga tidak ada penjelasan. Masyarakat dibiarkan memilih sesuai pengetahuannya sendiri. ”Nanti bisa kita buktikan, tidak ada sosialisasi sama sekali,” katanya.

Lalu, penghitungan yang dilakukan panitia juga janggal. Panitia langsung menghitung tanpa mengumumkan jumlah pengguna hak pilih dan yang tidak hadir. ”Kami ke sini mencari keadilan,” katanya.

Baca Juga :  Penghasilan Dewan Makin Besar, Tunjangan Kendaraan Rp 10 Juta

Komisi I menerbitkan rekomendasi kepada pimpinan dewan agar persoalan itu ditindaklanjuti di tingkat panitia pilkades kabupaten. Nanti pimpinan yang membicarakan bersama forpimda.

Kabid Pemberdayaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan Muttaqin pernah mengatakan, sengketa pilkades diajukan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). Rekomendasi pengadilan akan menjadi acuan pemerintah menindaklanjuti.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/