alexametrics
21.2 C
Madura
Wednesday, July 6, 2022

PKB Gagal Ganti Ketua Dewan

SUMENEP – Pupus sudah harapan DPC PKB Sumenep untuk mengganti Ketua DPRD Herman Dali Kusuma dengan Dulsiam. Batas waktu yang tersedia untuk menggelar sidang paripurna sudah berakhir. Pada sidang paripurna terbaru, Jumat malam (15/2), surat reposisi ketua DPRD tidak dibacakan.

Mulai hari ini, 50 anggota DPRD Sumenep memasuki masa reses atau serap aspirasi. Para wakil rakyat selama sepekan hari kerja akan berada di daerah pemilihan (dapil) untuk menyapa konstituen.

Paling cepat wakil rakyat akan kembali masuk kantor pada 25–26 Februari. ”Mulai Senin (hari ini, Red) agenda DPRD adalah reses,” kata Kabag Humas dan Publikasi DPRD Sumenep Siswahyudi Bintoro kemarin (17/2). ”Reses berlangsung selama enam hari kerja,” tambahnya.

Ketika para wakil rakyat kembali ke kantor, sisa jabatan sudah kurang dari enam bulan. Sebab, DPRD Sumenep periode 2014–2019 dilantik pada 21 Agustus 2014. Masa jabatan mereka juga akan berakhir di tanggal yang sama tahun ini, yakni 21 Agustus.

Baca Juga :  Oknum Guru Edarkan Narkoba Langsung Dipecat

Sesuai regulasi, pergantian pimpinan DPRD bisa dilakukan sekurang-kurangnya enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Dengan demikian, setelah masa reses sidang paripurna, sudah tidak bisa membacakan surat dari fraksi PKB terkait pergantian ketua DPRD. ”Sepertinya sudah tidak akan ada pergantian ketua DPRD,” jelas Bintoro.

Tidak terlaksananya pergantian ketua DPRD membuat Ketua Fraksi PKB Abdul Hamid Ali Munir kecewa. Menurutnya, fraksi PKB sudah bekerja maksimal untuk menjalankan amanat partai. Tapi faktanya, upaya yang dilakukan tidak membuahkan hasil. ”Ini pekerjaan yang menyita waktu. Tapi pada akhirnya fraksi-fraksi lain tidak mendukung langkah kami,” kata Hamid.

Fraksi PKB sudah pasrah terkait pergantian ketua DPRD. Rencana pergantian dilakukan berdasarkan keputusan partai. Harapannya, kepemimpinan DPRD Sumenep semakin segar dan lebih baik.

Baca Juga :  Polemik Pengangkatan Direksi PT Sumekar Belum Usai

Tetapi karena batas waktu sudah berakhir, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih, mayoritas anggota dewan terlihat tidak menginginkan adanya pergantian. ”Ya biarlah rakyat yang menilai. Mau apa lagi kalau sudah begini keadaannya,” tukas Hamid.

Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma mengaku sudah tidak terlalu memikirkan pergantian dirinya. Dia akan fokus pada tugas-tugas kelembagaan. Apalagi saat ini sudah memasuki bulan-bulan politik, di mana konsentrasi para wakil rakyat akan terpecah. Di satu sisi memikirkan tugas-tugas di legislatif, di saat yang bersamaan harus mengurus pemenangan di dapil masing-masing.

”Tahun ini kita banyak tugas yang harus diselesaikan. Baik program legislasi, pengawasan, dan semacamnya,” kata dia. ”Daripada terus-menerus bicara soal reposisi, lebih baik fokus bekerja dan bekerja untuk menjadikan Sumenep lebih baik,” tukasnya.

SUMENEP – Pupus sudah harapan DPC PKB Sumenep untuk mengganti Ketua DPRD Herman Dali Kusuma dengan Dulsiam. Batas waktu yang tersedia untuk menggelar sidang paripurna sudah berakhir. Pada sidang paripurna terbaru, Jumat malam (15/2), surat reposisi ketua DPRD tidak dibacakan.

Mulai hari ini, 50 anggota DPRD Sumenep memasuki masa reses atau serap aspirasi. Para wakil rakyat selama sepekan hari kerja akan berada di daerah pemilihan (dapil) untuk menyapa konstituen.

Paling cepat wakil rakyat akan kembali masuk kantor pada 25–26 Februari. ”Mulai Senin (hari ini, Red) agenda DPRD adalah reses,” kata Kabag Humas dan Publikasi DPRD Sumenep Siswahyudi Bintoro kemarin (17/2). ”Reses berlangsung selama enam hari kerja,” tambahnya.


Ketika para wakil rakyat kembali ke kantor, sisa jabatan sudah kurang dari enam bulan. Sebab, DPRD Sumenep periode 2014–2019 dilantik pada 21 Agustus 2014. Masa jabatan mereka juga akan berakhir di tanggal yang sama tahun ini, yakni 21 Agustus.

Baca Juga :  Herman Tak Masuk Bursa Ketua DPRD Lagi Ini Penyebabnya

Sesuai regulasi, pergantian pimpinan DPRD bisa dilakukan sekurang-kurangnya enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Dengan demikian, setelah masa reses sidang paripurna, sudah tidak bisa membacakan surat dari fraksi PKB terkait pergantian ketua DPRD. ”Sepertinya sudah tidak akan ada pergantian ketua DPRD,” jelas Bintoro.

Tidak terlaksananya pergantian ketua DPRD membuat Ketua Fraksi PKB Abdul Hamid Ali Munir kecewa. Menurutnya, fraksi PKB sudah bekerja maksimal untuk menjalankan amanat partai. Tapi faktanya, upaya yang dilakukan tidak membuahkan hasil. ”Ini pekerjaan yang menyita waktu. Tapi pada akhirnya fraksi-fraksi lain tidak mendukung langkah kami,” kata Hamid.

Fraksi PKB sudah pasrah terkait pergantian ketua DPRD. Rencana pergantian dilakukan berdasarkan keputusan partai. Harapannya, kepemimpinan DPRD Sumenep semakin segar dan lebih baik.

Baca Juga :  Ronaldinho Beri Airlangga Jersey Tim Nasional Brasil Berwarna Kuning

Tetapi karena batas waktu sudah berakhir, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih, mayoritas anggota dewan terlihat tidak menginginkan adanya pergantian. ”Ya biarlah rakyat yang menilai. Mau apa lagi kalau sudah begini keadaannya,” tukas Hamid.

Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma mengaku sudah tidak terlalu memikirkan pergantian dirinya. Dia akan fokus pada tugas-tugas kelembagaan. Apalagi saat ini sudah memasuki bulan-bulan politik, di mana konsentrasi para wakil rakyat akan terpecah. Di satu sisi memikirkan tugas-tugas di legislatif, di saat yang bersamaan harus mengurus pemenangan di dapil masing-masing.

”Tahun ini kita banyak tugas yang harus diselesaikan. Baik program legislasi, pengawasan, dan semacamnya,” kata dia. ”Daripada terus-menerus bicara soal reposisi, lebih baik fokus bekerja dan bekerja untuk menjadikan Sumenep lebih baik,” tukasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/