24.4 C
Madura
Sunday, May 28, 2023

Masa Jabatan Enam Tahun Terlalu Pendek

Tuntutan Dikabulkan, Kades Janji Bekerja Lebih Baik

JAKARTA, Jawa Pos Radar Madura – Upaya ribuan kepala desa (Kades) yang menggelar aksi di gedung DPR RI, Jakarta, tidak sia-sia. Sebab, wakil rakyat mengabulkan tuntutan mereka. Yakni, perpanjangan masa jabatan klebun dari enam menjadi sembilan tahun dan periodesisi.

Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep Miskun Legiyono menyampaikan, massa dalam domonstrasi itu lebih dari 35 ribu. ”Awalnya diprediksi berjumlah 30 ribu orang. Tapi, setelah dilihat dari daftar hadir, ternyata mencapai 35 ribu lebih massa aksi,” ungkapnya kemarin (17/1).

Pria yang menjabat Kades Pangarangan, Kecamatan Sumenep, itu menuturkan, demonstrasi dimulai pukul 07.00 di depan gedung DPR RI. Perwakilan Kades dari masing-masing daerah bergantian menyampaikan orasi.

Kemudian, sejumlah anggota DPR menemui massa aksi. Pukul 10.00–12.30 perwakilan Kades dari setiap provinsi masuk gedung DPR RIuntuk melakukan audiensi bersama anggota legislatif. ”Ada 20 orang yang masuk. Dari setiap provinsi perwakilan satu orang,” ucapnya.

Baca Juga :  Perbankan Punya Peran Krusial di Sektor Pendidikan

Legiyono menjelaskan, proses audiensi dihadiri empat anggota fraksi. Antara lain, Fraksi PDI Perjuangan, PKB, PAN, dan Gerindra. Tidak ada satu pun yang menolak. Mereka menyatakan sepakat untuk mengabulkan tuntutan. ”Tuntutan kami masuk Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2023. Bahkan, langsung akan disahkan tahun ini juga,” paparnya.

Setelah melaksanakan audiensi, semua anggota DPR RI yang hadir keluar bersama-sama perwakilan Kades se-Indonesia untuk menemui massa aksi. Kemudian, hasil kesepakatan langsung diumumkan saat itu juga. Karena tuntutan dikabulkan, semua Kades dari setiap provinsi membuat kesepakatan melaksanakan program kerja dengan baik. ”Bahkan, kami sudah sepakat untuk terus berupaya lebih maksimal melaksanakan kegiatan serta pembangunan di daerah masing-masing,” ujarnya.

Baca Juga :  Momon Hambat Pengunduran Diri Mohni

Hal yang sama disampaikan Ketua AKD Bangkalan As’ad Haris Nasution. Menurut dia, melalui aksi itu, aspirasi klebun diterima. Namun, pengesahannya masih menunggu prosedur. ”Kami bersyukur aspirasi dari teman-teman Kades diterima. Semoga direvisi tahun ini juga,” harapnya.

Menurut As’ad, masa jabatan Kades enam tahun dinilai terlalu pendek sehingga kinerja Kades tak maksimal. Banyak Kades justru fokus menyelesaikan persoalan-persoalan akibat  persaingan politik saat pemilihan kepala desa.

Pihaknya mengajak semua Kades di Bangkalan semakin bersemangat untuk bekerja. Terutama dalam pembangunan desa. ”Kami mengajak kepada semua kepala desa, manakala aspirasi perubahan UU tentang Desa sudah disahkan, mari kita tunjukkan dengan kinerja. Buktikan, jika kita peduli terhadap desa dan juga warganya,” tegasnya. (bus/han/han)

JAKARTA, Jawa Pos Radar Madura – Upaya ribuan kepala desa (Kades) yang menggelar aksi di gedung DPR RI, Jakarta, tidak sia-sia. Sebab, wakil rakyat mengabulkan tuntutan mereka. Yakni, perpanjangan masa jabatan klebun dari enam menjadi sembilan tahun dan periodesisi.

Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep Miskun Legiyono menyampaikan, massa dalam domonstrasi itu lebih dari 35 ribu. ”Awalnya diprediksi berjumlah 30 ribu orang. Tapi, setelah dilihat dari daftar hadir, ternyata mencapai 35 ribu lebih massa aksi,” ungkapnya kemarin (17/1).

Pria yang menjabat Kades Pangarangan, Kecamatan Sumenep, itu menuturkan, demonstrasi dimulai pukul 07.00 di depan gedung DPR RI. Perwakilan Kades dari masing-masing daerah bergantian menyampaikan orasi.


Kemudian, sejumlah anggota DPR menemui massa aksi. Pukul 10.00–12.30 perwakilan Kades dari setiap provinsi masuk gedung DPR RIuntuk melakukan audiensi bersama anggota legislatif. ”Ada 20 orang yang masuk. Dari setiap provinsi perwakilan satu orang,” ucapnya.

Baca Juga :  Momon Hambat Pengunduran Diri Mohni

Legiyono menjelaskan, proses audiensi dihadiri empat anggota fraksi. Antara lain, Fraksi PDI Perjuangan, PKB, PAN, dan Gerindra. Tidak ada satu pun yang menolak. Mereka menyatakan sepakat untuk mengabulkan tuntutan. ”Tuntutan kami masuk Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2023. Bahkan, langsung akan disahkan tahun ini juga,” paparnya.

Setelah melaksanakan audiensi, semua anggota DPR RI yang hadir keluar bersama-sama perwakilan Kades se-Indonesia untuk menemui massa aksi. Kemudian, hasil kesepakatan langsung diumumkan saat itu juga. Karena tuntutan dikabulkan, semua Kades dari setiap provinsi membuat kesepakatan melaksanakan program kerja dengan baik. ”Bahkan, kami sudah sepakat untuk terus berupaya lebih maksimal melaksanakan kegiatan serta pembangunan di daerah masing-masing,” ujarnya.

Baca Juga :  Plt Bupati Mohni Aspirasikan Siltap Kades dan Perangkat Desa Naik

Hal yang sama disampaikan Ketua AKD Bangkalan As’ad Haris Nasution. Menurut dia, melalui aksi itu, aspirasi klebun diterima. Namun, pengesahannya masih menunggu prosedur. ”Kami bersyukur aspirasi dari teman-teman Kades diterima. Semoga direvisi tahun ini juga,” harapnya.

- Advertisement -

Menurut As’ad, masa jabatan Kades enam tahun dinilai terlalu pendek sehingga kinerja Kades tak maksimal. Banyak Kades justru fokus menyelesaikan persoalan-persoalan akibat  persaingan politik saat pemilihan kepala desa.

Pihaknya mengajak semua Kades di Bangkalan semakin bersemangat untuk bekerja. Terutama dalam pembangunan desa. ”Kami mengajak kepada semua kepala desa, manakala aspirasi perubahan UU tentang Desa sudah disahkan, mari kita tunjukkan dengan kinerja. Buktikan, jika kita peduli terhadap desa dan juga warganya,” tegasnya. (bus/han/han)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/