alexametrics
21.1 C
Madura
Wednesday, July 6, 2022

Pembahasan RPJMD Dikebut

PAMEKASAN – Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) segera dibahas. Dewan membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas dokumen tersebut. Waktu yang disediakan relatif singkat, yakni 25 hari.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Suli Faris mengatakan, pansus RPJMD masih tahap pembentukan. Pimpinan dewan meminta seluruh fraksi mengutus anggotanya untuk menjadi bagian dari panitia yang bakal membahas dokumen pembangunan lima tahunan itu.

Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Pamekasan menjadwalkan, pembahasan awal dimulai Senin pekan depan. Seluruh rangkaian pembahasan ditarget selesai pada 20 Februari mendatang.

Suli menyampaikan, draf RPJMD diterima dari eksekutif. Dewan mengebut pembahasan tersebut. Sesuai ketentuan, bupati hanya memiliki waktu enam bulan pasca dilantik untuk menetapkan dokumen penting itu.

Baca Juga :  PKL Sampang Tunggu Tempat Baru

Waktu 25 hari yang dijadwalkan dinilai cukup. Dia yakin pembahasannya akan maksimal. Sebab, jika dirasa tidak cukup, pembahasan bakal digelar siang dan malam hari.

Pembahasan itu dikebut lantaran banyak agenda lain yang harus dibahas. Apalagi, pada tahun politik, sangat banyak agenda yang harus dilakukan. ”Pembahasannya kami lakukan secara maraton,” katanya kemarin (17/1).

Politikus PBB itu menyampaikan, RPJMD hanya membahas program gelondongan sesuai visi dan misi bupati. Sementara program secara detail, dibahas setiap tahun melalui kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS).

Dengan demikian, pembahasan RPJMD tidak membutuhkan waktu lama. Dewan, jelas Suli Faris, hanya menyinkronkan antara program yang diusulkan esekutif dengan kebutuhan riil masyarakat Pamekasan.

Baca Juga :  Impor Garam, DPRD Pamekasan Temui DPR RI

Aktivis Lembaga Kajian Kebijakan Pemerintah (LKKP) Pamekasan Zahrul Anam mengatakan, pembahasan RPJMD itu harus maksimal. Sebab, menyangkut kepentingan masyarakat Kota Gerbang Salam.

KUA-PPAS tidak akan mengakomodasi program bupati jika tidak memiliki cantolan di RPJMD. Oleh karena itu, pembahasan tersebut harus benar-benar sesuai dengan visi misi bupati dan kebutuhan riil masyarakat.

”Kalau waktu 25 hari dinilai cukup, tidak masalah. Intinya, RPJMD itu harus mengakomodasi kebutuhan masyarakat,” tandasnya. 

PAMEKASAN – Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) segera dibahas. Dewan membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas dokumen tersebut. Waktu yang disediakan relatif singkat, yakni 25 hari.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Suli Faris mengatakan, pansus RPJMD masih tahap pembentukan. Pimpinan dewan meminta seluruh fraksi mengutus anggotanya untuk menjadi bagian dari panitia yang bakal membahas dokumen pembangunan lima tahunan itu.

Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Pamekasan menjadwalkan, pembahasan awal dimulai Senin pekan depan. Seluruh rangkaian pembahasan ditarget selesai pada 20 Februari mendatang.


Suli menyampaikan, draf RPJMD diterima dari eksekutif. Dewan mengebut pembahasan tersebut. Sesuai ketentuan, bupati hanya memiliki waktu enam bulan pasca dilantik untuk menetapkan dokumen penting itu.

Baca Juga :  AKD Disahkan Tengah Malam Mantan Ketua Dewan Jadi Anggota Biasa

Waktu 25 hari yang dijadwalkan dinilai cukup. Dia yakin pembahasannya akan maksimal. Sebab, jika dirasa tidak cukup, pembahasan bakal digelar siang dan malam hari.

Pembahasan itu dikebut lantaran banyak agenda lain yang harus dibahas. Apalagi, pada tahun politik, sangat banyak agenda yang harus dilakukan. ”Pembahasannya kami lakukan secara maraton,” katanya kemarin (17/1).

Politikus PBB itu menyampaikan, RPJMD hanya membahas program gelondongan sesuai visi dan misi bupati. Sementara program secara detail, dibahas setiap tahun melalui kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS).

Dengan demikian, pembahasan RPJMD tidak membutuhkan waktu lama. Dewan, jelas Suli Faris, hanya menyinkronkan antara program yang diusulkan esekutif dengan kebutuhan riil masyarakat Pamekasan.

Baca Juga :  Rekomendasikan Blacklist 10 Rekanan

Aktivis Lembaga Kajian Kebijakan Pemerintah (LKKP) Pamekasan Zahrul Anam mengatakan, pembahasan RPJMD itu harus maksimal. Sebab, menyangkut kepentingan masyarakat Kota Gerbang Salam.

KUA-PPAS tidak akan mengakomodasi program bupati jika tidak memiliki cantolan di RPJMD. Oleh karena itu, pembahasan tersebut harus benar-benar sesuai dengan visi misi bupati dan kebutuhan riil masyarakat.

”Kalau waktu 25 hari dinilai cukup, tidak masalah. Intinya, RPJMD itu harus mengakomodasi kebutuhan masyarakat,” tandasnya. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/