alexametrics
21.1 C
Madura
Wednesday, August 10, 2022

Oknum Aparat Desa Terancam Pidana

BANGKALAN – Kasus penurunan alat peraga kampanye (APK) milik calon anggota legislatif (caleg) oleh oknum aparat Desa Kendaban, Kecamatan Tanah Merah, terus menggelinding. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bangkalan memastikan bahwa perbuatan oknum tersebut masuk ranah pidana pemilu.

AKP itu milik caleg DPRD Bangkalan Musawwir. Anggota dewan itu maju dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Bangkalan Mashuri menegaskan, perbuatan oknum aparat desa tersebut masuk ranah pidana pemilu. Itu berdasar telaah yang dilakukan dengan pihak kepolisian dan kejaksaan.

”Kesepahaman kita (Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan) tetap kita lanjutkan ke pidana pemilu,” ungkap dia kepada Jawa Pos Radar Madura kemarin (17/1).

Bawaslu langsung melakukan kajian kasus setelah menerima laporan penurunan APK Senin (14/1). Dari hasil kajian itu, pihaknya melaksanakan rapat pleno. Hasilnya, kasus tersebut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiel untuk ditindaklanjuti.

Baca Juga :  Ketua Bawaslu Bangkalan: Terbukti Politik Uang, Caleg Didiskualifikasi

Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Bangkalan juga telah mengumpulkan bukti-bukti kuat perihal tindak pidana pemilu tersebut. Hal itu berdasar barang bukti yang dikumpulkan gakumdu dengan mendatangi tempat APK terakhir dipasang.

”Kami tidak hanya mengumpulkan bukti dari pelapor, terlapor, dan saksi. Kami juga mengumpulkan bukti untuk memastikan kasus itu masuk ranah pidana atau bukan,” kata Mashuri.

Apakah akan ada mediasi? Mashuri mengaku tidak memiliki kewenangan untuk memediasi pelapor dan terlapor. Menurut dia, pelaku bisa lolos dari jeratan hukum bila pelapor mencabut laporannya.

”Yang penting, formil dan materielnya terpenuhi, kami jalankan. Bukan ranah kami untuk memediasi,” tegasnya.

Bawaslu akan memanggil pelapor dan saksi hari ini (18/1) untuk dimintai klarifikasi lanjutan setelah mengajukan laporan. Sementara pemanggilan terhadap terlapor direncanakan Senin mendatang (21/1).

Baca Juga :  Logistik Pemilu Belum Lengkap

”Dalam penanganan pidana pemilu, kami diberi kewenangan in absentia. Jadi kalau terlapor tidak hadir, tetap kami lanjutkan,” terangnya.

Di tempat terpisah, Musawwir membenarkan telah mendapat pemanggilan dari Bawaslu hari ini. Dia memastikan akan memenuhi pemanggilan sebagai pelapor dengan didampingi penasihat hukum.

Anggota Komisi C DPRD Bangkalan itu menyampaikan, belum ada permintaan maaf dari pelapor kepada dirinya. Musawwir bakal mencabut laporan jika ada iktikad baik dari terlapor.

”Kalau merasa salah dan meminta maaf serta tidak akan mengulangi lagi, akan selesai,” tukasnya.

Sekadar diketahui, Musawwir didampingi penasihat hukumnya melaporkan perilaku oknum aparat desa yang diduga mencabut APK miliknya Senin (14/1). Musawwir telah berkoordinasi dengan pihak kepala desa, tetapi menemui jalan buntu. Akhirnya, dia memilih melaporkan kejadian itu pada Bawaslu. (jup)

BANGKALAN – Kasus penurunan alat peraga kampanye (APK) milik calon anggota legislatif (caleg) oleh oknum aparat Desa Kendaban, Kecamatan Tanah Merah, terus menggelinding. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bangkalan memastikan bahwa perbuatan oknum tersebut masuk ranah pidana pemilu.

AKP itu milik caleg DPRD Bangkalan Musawwir. Anggota dewan itu maju dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Bangkalan Mashuri menegaskan, perbuatan oknum aparat desa tersebut masuk ranah pidana pemilu. Itu berdasar telaah yang dilakukan dengan pihak kepolisian dan kejaksaan.


”Kesepahaman kita (Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan) tetap kita lanjutkan ke pidana pemilu,” ungkap dia kepada Jawa Pos Radar Madura kemarin (17/1).

Bawaslu langsung melakukan kajian kasus setelah menerima laporan penurunan APK Senin (14/1). Dari hasil kajian itu, pihaknya melaksanakan rapat pleno. Hasilnya, kasus tersebut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiel untuk ditindaklanjuti.

Baca Juga :  Pelanggaran 2 TPS Berpotensi Pidana

Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Bangkalan juga telah mengumpulkan bukti-bukti kuat perihal tindak pidana pemilu tersebut. Hal itu berdasar barang bukti yang dikumpulkan gakumdu dengan mendatangi tempat APK terakhir dipasang.

”Kami tidak hanya mengumpulkan bukti dari pelapor, terlapor, dan saksi. Kami juga mengumpulkan bukti untuk memastikan kasus itu masuk ranah pidana atau bukan,” kata Mashuri.

Apakah akan ada mediasi? Mashuri mengaku tidak memiliki kewenangan untuk memediasi pelapor dan terlapor. Menurut dia, pelaku bisa lolos dari jeratan hukum bila pelapor mencabut laporannya.

”Yang penting, formil dan materielnya terpenuhi, kami jalankan. Bukan ranah kami untuk memediasi,” tegasnya.

Bawaslu akan memanggil pelapor dan saksi hari ini (18/1) untuk dimintai klarifikasi lanjutan setelah mengajukan laporan. Sementara pemanggilan terhadap terlapor direncanakan Senin mendatang (21/1).

Baca Juga :  PAN Resmi Rekom Baddrut Tamam, Saatnya Rakyat Jadi Pemenang

”Dalam penanganan pidana pemilu, kami diberi kewenangan in absentia. Jadi kalau terlapor tidak hadir, tetap kami lanjutkan,” terangnya.

Di tempat terpisah, Musawwir membenarkan telah mendapat pemanggilan dari Bawaslu hari ini. Dia memastikan akan memenuhi pemanggilan sebagai pelapor dengan didampingi penasihat hukum.

Anggota Komisi C DPRD Bangkalan itu menyampaikan, belum ada permintaan maaf dari pelapor kepada dirinya. Musawwir bakal mencabut laporan jika ada iktikad baik dari terlapor.

”Kalau merasa salah dan meminta maaf serta tidak akan mengulangi lagi, akan selesai,” tukasnya.

Sekadar diketahui, Musawwir didampingi penasihat hukumnya melaporkan perilaku oknum aparat desa yang diduga mencabut APK miliknya Senin (14/1). Musawwir telah berkoordinasi dengan pihak kepala desa, tetapi menemui jalan buntu. Akhirnya, dia memilih melaporkan kejadian itu pada Bawaslu. (jup)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/