alexametrics
22.1 C
Madura
Wednesday, May 25, 2022

Pengembangan Wisata Terganjal Regulasi

PAMEKASAN – Pengembangan pariwisata diprediksi tidak berjalan maksimal. Pemicunya, belum ada regulasi yang melindungi usaha kepariwisataan itu. Pamekasan belum memiliki peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang industri pariwisata.

Pengamat pariwisata Ahmad Faidlal Rahman mengatakan, regulasi yang melindungi usaha pariwisata sangat penting. Sebab, payung hukum itu menjadi dasar pelaku usaha pariwisata dalam menjalankan bisnisnya. Perda kepariwisataan di dalamnya juga membahas mengenai skala dan bentuk usaha.

Poin tersebut membantu pelaku usaha dalam mengurus dokumen perizinan. ”Sangat disayangkan, karena regulasi itu menjadi dasar pengembangan pariwisata,” katanya Sabtu (16/12).

Perda pariwisata juga menjadi ujung tombak pengembangan industri pariwisata. Investor tidak akan berani menanamkan modal di daerah yang belum memiliki payung hukum pengembangan destinasi wisata. Jika terjadi gangguan di lapangan, pemodal tidak memiliki perlindungan.

Baca Juga :  Polres Pamekasan Tahan Mantan Kades Bujur Timur

Dengan demikian, sebelum daerah memiliki regulasi mengikat, investor tidak bisa masuk. ”Perda ini sangat penting,” terang Ketua Prodi Manajemen Perhotelan Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya, Malang, itu.

Pria kelahiran Bluto, Sumenep, itu berharap, regulasi kepariwisataan segera digarap. Di samping itu, pemerintah bisa melakukan pendekatan dengan para pemodal agar tertarik untuk andil mengembangkan sektor pariwisata.

Dengan demikian, sembari proses penyusunan regulasi berjalan, sudah ada calon investor yang siap menanamkan modal. ”Pengembangan sektor pariwisata akan berdampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat,” katanya.

Alumni Ponpes Al-Amien, Prenduan, itu menyampaikan, pengembangan pariwisata tidak bisa lepas dari peran swasta. Jika hanya mengandalkan dana pemerintah, sulit memaksimalkan pengembangan sumber daya yang ada. Sebab, dana pemerintah terbatas.

Baca Juga :  Pengembangan Wisata Terganggu Bekas Jembatan

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Pamekasan Achmad Sjaifudin mengatakan, perda tentang kepariwisataan memang belum ada. Tetapi, rencana penyusunan regulasi itu mulai digarap dan dikonsultasikan dengan sejumlah instansi.

Achmad mengatakan, disparbud baru dibentuk 2017. Dengan demikian, program kerjanya dimulai dari nol. Meski demikian, dia komitmen untuk memajukan dan mengembangkan pariwisata. ”Kami mohon dukungan semua pihak dalam mengembangkan pariwisata,” tandasnya.

PAMEKASAN – Pengembangan pariwisata diprediksi tidak berjalan maksimal. Pemicunya, belum ada regulasi yang melindungi usaha kepariwisataan itu. Pamekasan belum memiliki peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang industri pariwisata.

Pengamat pariwisata Ahmad Faidlal Rahman mengatakan, regulasi yang melindungi usaha pariwisata sangat penting. Sebab, payung hukum itu menjadi dasar pelaku usaha pariwisata dalam menjalankan bisnisnya. Perda kepariwisataan di dalamnya juga membahas mengenai skala dan bentuk usaha.

Poin tersebut membantu pelaku usaha dalam mengurus dokumen perizinan. ”Sangat disayangkan, karena regulasi itu menjadi dasar pengembangan pariwisata,” katanya Sabtu (16/12).


Perda pariwisata juga menjadi ujung tombak pengembangan industri pariwisata. Investor tidak akan berani menanamkan modal di daerah yang belum memiliki payung hukum pengembangan destinasi wisata. Jika terjadi gangguan di lapangan, pemodal tidak memiliki perlindungan.

Baca Juga :  Pantai Talang Siring Pamekasan akan Dilengkapi Fasilitas Perahu

Dengan demikian, sebelum daerah memiliki regulasi mengikat, investor tidak bisa masuk. ”Perda ini sangat penting,” terang Ketua Prodi Manajemen Perhotelan Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya, Malang, itu.

Pria kelahiran Bluto, Sumenep, itu berharap, regulasi kepariwisataan segera digarap. Di samping itu, pemerintah bisa melakukan pendekatan dengan para pemodal agar tertarik untuk andil mengembangkan sektor pariwisata.

Dengan demikian, sembari proses penyusunan regulasi berjalan, sudah ada calon investor yang siap menanamkan modal. ”Pengembangan sektor pariwisata akan berdampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat,” katanya.

Alumni Ponpes Al-Amien, Prenduan, itu menyampaikan, pengembangan pariwisata tidak bisa lepas dari peran swasta. Jika hanya mengandalkan dana pemerintah, sulit memaksimalkan pengembangan sumber daya yang ada. Sebab, dana pemerintah terbatas.

Baca Juga :  Aktivis Minta Disparbud Tak Antikritik

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Pamekasan Achmad Sjaifudin mengatakan, perda tentang kepariwisataan memang belum ada. Tetapi, rencana penyusunan regulasi itu mulai digarap dan dikonsultasikan dengan sejumlah instansi.

Achmad mengatakan, disparbud baru dibentuk 2017. Dengan demikian, program kerjanya dimulai dari nol. Meski demikian, dia komitmen untuk memajukan dan mengembangkan pariwisata. ”Kami mohon dukungan semua pihak dalam mengembangkan pariwisata,” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/