alexametrics
19.5 C
Madura
Tuesday, August 9, 2022

Penyidik Polres Sampang Bripka Eko Prasetyo Utomo Dilaporkan ke Propam

SAMPANG – Kinerja Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sampang dalam menangani kasus hukum disoal. Misalnya, saat menangani kasus tukar guling tanah yang dialami Hafiluddin, 44, warga Jalan Permata Selong, Kelurahan Gunung Sekar, Sampang.

Senin (15/10) dia bersama kuasa hukumnya melaporkan Bripka Eko Prasetyo Utomo, anggota penyidik pembantu Satreskrim Polres Sampang, ke Propam Polda Jawa timur (Jatim). Terlapor dianggap melanggar kode etik profesi Polri (KEPP) atau disiplin dalam menangani laporan polisi.

Hafiluddin menuturkan, pelaporan tersebut berawal sejak kasus hukum menimpanya pada 2014. Saat itu dia melakukan transaksi tukar guling tanah dengan Imam Gazali, warga Jalan Samsul Arifin, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang.

Tanah tersebut seluas 1.890 meter persegi. Lokasi di Desa Patarongan, Kecamatan Torjun. Sementara luas tanah Imam Gazali 1.292 meter persegi di Kelurahan Gunung Sekar.

Semua proses tukar guling dilakukan sesuai dengan prosedur. Yakni, melibatkan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau notaris dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sampang. Imam harus membayar uang tambahan Rp 250 juta. Namun, saat itu masih dibayar Rp 200 juta.

”Semua proses berjalan lancar. Tanah saya tidak bermasalah atau dalam jamiman bank. Jadi, sejak saat itu tanah saya menjadi milik Imam. Begitu juga sebaliknya, tanah Imam menjadi milik saya,” paparnya, Selasa (16/10).

Baca Juga :  Laba BNI Tahun 2021 Tembus 232,2 Persen

Namun tidak lama kemudian, Imam melaporkan dirinya ke Polres Sampang dengan dugaan penipuan dan memberikan keterangan palsu terkait hak kepemilikan tanah tersebut. Tanahnya dianggap bermasalah dan merupakan bekas tanah yayasan.

”Saya dipanggil ke polres sebagai saksi. Di situ saya bilang kalau tanah itu tidak bermasalah dan semua proses tukar guling dilakukan sesuai dengan peraturan,” klaimnya.

Selang dua tahun kemudian atau pada 2017, pihak polres menangkap istrinya, Siti Sakiroh, di rumah dan menahannya selama tujuh hari. Polisi juga menyita sertifikat tanah yang ditukar tersebut.

Karena tidak terima atas penahanan itu, dirinya mendatangi Imam untuk meminta tukar guling tanah agar dibatalkan. Dia dan Imam sepakat membatalkan penukaran tersebut dan mengembalikan semuanya. Teramsuk, uang Rp 200 juta juga telah dikembalikan.

Setelah itu, istrinya dilepas. Tetapi, polisi masih meminta uang jaminan Rp 50 juta. ”Uang itu diterima anggota penyidik pembantu Satreskrim Bripka Eko Prasetyo Utomo. Sampai sekarang, kasus ini belum ada kejelasan dan sertifikat tanah juga masih ditahan,” ungkap dia.

Abd. Kadir selaku kuasa hukum Hafiluddin mengatakan, proses tukar-menukar tanah antara kliennya dengan Imam Gazali dilakukan sesuai dengan prosedur dan memiliki ligitimasi hukum yang jelas. Karena itu, polisi seharusnya profesional menangani kasus tersebut.

Baca Juga :  Laporan Dugaan Money Politics Pada Pilkada Bangkalan Dihentikan

”Orang ditahan seharusnya dimulai dari surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Ini tidak ada,” katanya bernada protes.

”Selain itu, apakah penyitaan sertifikat tanah dan uang jaminan sudah berdasarkan perintah dari pengadilan negeri (PN),” sambungnya.

Pada September 2018, pihaknya hampir setiap minggu mendatangi mapolres dan menanyakan kepada penyidik tentang perkembangan kasus tersebut dan kapan diselesaikan. Kapolres mengarahkan agar pihaknya membuat surat perdamaian.

Apalagi, kliennya sudah mengembalikan uang kepada Imam. Tetapi, Imam tidak mau menandatangani surat perjanjian perdamaian tersebut. Karena itu, pihaknya melapor ke Propam Polda Jatim.

Menanggapi itu, Kasatreskrim Polres Sampang AKP Hery Kusnanto menyampaikan, perkara tersebut masih diselidiki. Selain itu, sudah ada perjanjian damai antarpihak terkait. ”Sertifikat itu kami tahan karena akan dibalik nama ke pemilik semula,” terangnya.

Terkait dengan penangkapan Siti Sakiroh, pihaknya mengklaim bahwa tindakan tersebut sudah memenuhi prosedur. Pada saat akan dilakukan penangkapan terhadap Hafiluddin, yang bersangkutan tidak ada di tempat atau kabur. Dengan begitu, pihaknya menangkap istrinya.

”Tidak jadi masalah jika kami dilaporkan ke propam. Itu hak mereka. Mengenai uang jaminan Rp 50 juta itu, nanti kami kroscek ke anggota termasuk akan memanggil Hafiluddin,” tukasnya. 

 

SAMPANG – Kinerja Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sampang dalam menangani kasus hukum disoal. Misalnya, saat menangani kasus tukar guling tanah yang dialami Hafiluddin, 44, warga Jalan Permata Selong, Kelurahan Gunung Sekar, Sampang.

Senin (15/10) dia bersama kuasa hukumnya melaporkan Bripka Eko Prasetyo Utomo, anggota penyidik pembantu Satreskrim Polres Sampang, ke Propam Polda Jawa timur (Jatim). Terlapor dianggap melanggar kode etik profesi Polri (KEPP) atau disiplin dalam menangani laporan polisi.

Hafiluddin menuturkan, pelaporan tersebut berawal sejak kasus hukum menimpanya pada 2014. Saat itu dia melakukan transaksi tukar guling tanah dengan Imam Gazali, warga Jalan Samsul Arifin, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang.


Tanah tersebut seluas 1.890 meter persegi. Lokasi di Desa Patarongan, Kecamatan Torjun. Sementara luas tanah Imam Gazali 1.292 meter persegi di Kelurahan Gunung Sekar.

Semua proses tukar guling dilakukan sesuai dengan prosedur. Yakni, melibatkan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau notaris dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sampang. Imam harus membayar uang tambahan Rp 250 juta. Namun, saat itu masih dibayar Rp 200 juta.

”Semua proses berjalan lancar. Tanah saya tidak bermasalah atau dalam jamiman bank. Jadi, sejak saat itu tanah saya menjadi milik Imam. Begitu juga sebaliknya, tanah Imam menjadi milik saya,” paparnya, Selasa (16/10).

Baca Juga :  Dahulukan Salat daripada Bicara Jangkrik

Namun tidak lama kemudian, Imam melaporkan dirinya ke Polres Sampang dengan dugaan penipuan dan memberikan keterangan palsu terkait hak kepemilikan tanah tersebut. Tanahnya dianggap bermasalah dan merupakan bekas tanah yayasan.

”Saya dipanggil ke polres sebagai saksi. Di situ saya bilang kalau tanah itu tidak bermasalah dan semua proses tukar guling dilakukan sesuai dengan peraturan,” klaimnya.

Selang dua tahun kemudian atau pada 2017, pihak polres menangkap istrinya, Siti Sakiroh, di rumah dan menahannya selama tujuh hari. Polisi juga menyita sertifikat tanah yang ditukar tersebut.

Karena tidak terima atas penahanan itu, dirinya mendatangi Imam untuk meminta tukar guling tanah agar dibatalkan. Dia dan Imam sepakat membatalkan penukaran tersebut dan mengembalikan semuanya. Teramsuk, uang Rp 200 juta juga telah dikembalikan.

Setelah itu, istrinya dilepas. Tetapi, polisi masih meminta uang jaminan Rp 50 juta. ”Uang itu diterima anggota penyidik pembantu Satreskrim Bripka Eko Prasetyo Utomo. Sampai sekarang, kasus ini belum ada kejelasan dan sertifikat tanah juga masih ditahan,” ungkap dia.

Abd. Kadir selaku kuasa hukum Hafiluddin mengatakan, proses tukar-menukar tanah antara kliennya dengan Imam Gazali dilakukan sesuai dengan prosedur dan memiliki ligitimasi hukum yang jelas. Karena itu, polisi seharusnya profesional menangani kasus tersebut.

Baca Juga :  Laba BNI Tahun 2021 Tembus 232,2 Persen

”Orang ditahan seharusnya dimulai dari surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Ini tidak ada,” katanya bernada protes.

”Selain itu, apakah penyitaan sertifikat tanah dan uang jaminan sudah berdasarkan perintah dari pengadilan negeri (PN),” sambungnya.

Pada September 2018, pihaknya hampir setiap minggu mendatangi mapolres dan menanyakan kepada penyidik tentang perkembangan kasus tersebut dan kapan diselesaikan. Kapolres mengarahkan agar pihaknya membuat surat perdamaian.

Apalagi, kliennya sudah mengembalikan uang kepada Imam. Tetapi, Imam tidak mau menandatangani surat perjanjian perdamaian tersebut. Karena itu, pihaknya melapor ke Propam Polda Jatim.

Menanggapi itu, Kasatreskrim Polres Sampang AKP Hery Kusnanto menyampaikan, perkara tersebut masih diselidiki. Selain itu, sudah ada perjanjian damai antarpihak terkait. ”Sertifikat itu kami tahan karena akan dibalik nama ke pemilik semula,” terangnya.

Terkait dengan penangkapan Siti Sakiroh, pihaknya mengklaim bahwa tindakan tersebut sudah memenuhi prosedur. Pada saat akan dilakukan penangkapan terhadap Hafiluddin, yang bersangkutan tidak ada di tempat atau kabur. Dengan begitu, pihaknya menangkap istrinya.

”Tidak jadi masalah jika kami dilaporkan ke propam. Itu hak mereka. Mengenai uang jaminan Rp 50 juta itu, nanti kami kroscek ke anggota termasuk akan memanggil Hafiluddin,” tukasnya. 

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/