alexametrics
24.4 C
Madura
Tuesday, August 9, 2022

Pembangunan Kantor DPRD Pamekasan Gagal

PAMEKASAN – Rencana pembangunan Kantor DPRD Pamekasan tahun ini dipastikan gagal. Lahan tidak tersedia. Akibatnya, anggaran Rp 950 juta untuk penunjang pembangunan itu tidak terserap dan harus dikembalikan ke kas daerah (kasda).

Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Hosnan Ahmadi mengatakan, pembangunan kantor dewan itu digelorakan sejak beberapa tahun lalu. Bahkan, tahun ini direncanakan sudah ada pembangunan. Tak ayal, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menyediakan anggaran Rp 950 juta.

Pembangunan kantor dewan gagal karena ketersediaan lahan. Pemerintah belum menemukan lahan yang cocok untuk dibangun kantor parlemen itu. Hosnan menyampaikan, ada sejumlah pilihan lahan milik pemerintah. Namun, lahan tersebut dinilai kurang strategis.

Sebab, kanan kiri lokasi itu milik masyarakat. Kemudian, ada satu lahan lain yang akses jalan masuknya milik warga. Pembangunan kantor dewan tersebut tidak bisa dipaksakan menggunakan lahan milik pemerintah. Diupayakan, akan membeli tanah milik masyarakat. ”Lahan ini yang menjadi kendala,” katanya Senin (16/10).

Baca Juga :  Partai Golkar Target Dapat Sepuluh Kursi

Hosnan menyampaikan, pada 2018 akan fokus mencari lahan. Tahun berikutnya, pembangunan mulai digarap. Sebab, selama berpuluh tahun, wakil rakyat tidak memiliki kantor secara mandiri. ”Harus segera menemukan lahan,” kata mantan ketua komisi II itu.

Kendala lahan juga diutarakan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Pamekasan Muharram beberapa waktu lalu. Menurut dia, pemerintah mencari lahan untuk pembangunan kantor dewan. Pemerintah bersama legislatif mencari lokasi terbaik dari berbagai aspek. ”Masih mencari lahan,” katanya. 

PAMEKASAN – Rencana pembangunan Kantor DPRD Pamekasan tahun ini dipastikan gagal. Lahan tidak tersedia. Akibatnya, anggaran Rp 950 juta untuk penunjang pembangunan itu tidak terserap dan harus dikembalikan ke kas daerah (kasda).

Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Hosnan Ahmadi mengatakan, pembangunan kantor dewan itu digelorakan sejak beberapa tahun lalu. Bahkan, tahun ini direncanakan sudah ada pembangunan. Tak ayal, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menyediakan anggaran Rp 950 juta.

Pembangunan kantor dewan gagal karena ketersediaan lahan. Pemerintah belum menemukan lahan yang cocok untuk dibangun kantor parlemen itu. Hosnan menyampaikan, ada sejumlah pilihan lahan milik pemerintah. Namun, lahan tersebut dinilai kurang strategis.


Sebab, kanan kiri lokasi itu milik masyarakat. Kemudian, ada satu lahan lain yang akses jalan masuknya milik warga. Pembangunan kantor dewan tersebut tidak bisa dipaksakan menggunakan lahan milik pemerintah. Diupayakan, akan membeli tanah milik masyarakat. ”Lahan ini yang menjadi kendala,” katanya Senin (16/10).

Baca Juga :  Pendidikan dan Pariwisata Jadi Atensi Dewan

Hosnan menyampaikan, pada 2018 akan fokus mencari lahan. Tahun berikutnya, pembangunan mulai digarap. Sebab, selama berpuluh tahun, wakil rakyat tidak memiliki kantor secara mandiri. ”Harus segera menemukan lahan,” kata mantan ketua komisi II itu.

Kendala lahan juga diutarakan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Pamekasan Muharram beberapa waktu lalu. Menurut dia, pemerintah mencari lahan untuk pembangunan kantor dewan. Pemerintah bersama legislatif mencari lokasi terbaik dari berbagai aspek. ”Masih mencari lahan,” katanya. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/