alexametrics
21 C
Madura
Wednesday, July 6, 2022

Belasan ASN Indisipliner Dipecat

SAMPANG – Sebanyak 17 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sampang diberhentikan dengan tidak hormat. Belasan abdi negara tersebut melanggar aturan disiplin pegawai. Tahun ini jumlah ASN dipecat menurun dibandingkan 2016 yang mencapai 58 orang.

Kasubid Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Sampang Rully Arifin Aldi mengatakan, 17 ASN tersebut layak diberhentikan. Mereka melanggar Peraturan Pemerintah (PP) 53/2010 tentang Disiplin PNS. Pelanggaran yang dilakukan kebanyakan tidak masuk kerja lebih dari 46 hari dalam setahun.

”Sikap indisipliner membuktikan ASN tersebut tidak menghargai pekerjaannya sebagai abdi negara. Mayoritas mereka berasal dari dinas pendidikan (disdik) dan dinas kesehatan (dinkes),” ungkapnya.

Ada juga ASN yang diberhentikan karena melakukan tindak pidana khusus jabatan dan tindak pidana umum. Misalnya, kasus narkoba dan kasus yang hukumannya di atas dua tahun penjara. ASN yang melakukan tindak pidana umum dan dihukum dua tahun atau lebih, diberhentikan secara tidak hormat.

Baca Juga :  Diam-Diam Kejari Bidik Program Kambing Etawa

”Ada tiga kasus yang tidak bisa ditoleransi bagi ASN. Yakni, terlibat kasus narkoba, korupsi, dan makar,” terang Rully Jumat (15/12).

Selain 17 ASN yang diberhentikan, ada enam lainnya yang diberikan sanksi penurunan pangkat setingkat lebih rendah dari sebelumnya dan penundaan kenaikan pangkat selama tiga tahun. Dia berharap, sanksi yang diberikan kepada ASN tersebut menjadi pelajaran bagi pegawai lainnya untuk memenuhi kewajibannya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Sebagai abdi negara, salah satunya harus disiplin masuk kerja dan disiplin menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawab. ”Sebelum dipecat, mereka sudah diberikan sanksi ringan, sedang, dan berat. Sejak Januari sampai September 2017, ada 30 ASN indisipliner,” sebutnya.

Menurut Rully, pihaknya sudah berupaya agar ASN di Sampang disiplin dalam bekerja. Salah satunya, melakukan pembinaan kepada pegawai di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Selain itu, memasang absensi fingerprint dan meminta agar kepala OPD lebih ketat melakukan pengawasan terhadap bawahannya. Tujuannya, agar angka ASN indisipliner bisa ditekan.

Baca Juga :  Ra Bir Ali Perkuat Komunikasi Politik

Dia melanjutkan, pengawasan terhadap ASN perlu lebih dimaksimalkan. Pihaknya perlu mendapat dukungan dari semua kepala dinas. ASN yang nakal harus dilaporkan karena mengingkari janji dan sumpah jabatan.

Pihaknya bisa segera memberlakukan tindakan dan memberi sanksi sesuai aturan jika ada laporan. ”Pengawasan kedisiplinan itu sangat penting agar ASN tidak lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai abdi negara,” katanya.

Bagaimana jika ada kepala dinas melindungi? Pihaknya tidak akan tebang pilih dalam memberikan sanksi. Termasuk kepada kepala dinas yang melanggar peraturan. Sebab, sebagai pimpinan, seharusnya kepala dinas bisa memberikan contoh baik dan membimbing bawahannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik.

”Kami kesulitan melakukan pemantauan. Makanya, kami harap pengawasan diperketat di internal dinas masing-masing. Jangan sampai ada kepala dinas justru melindungi bawahan yang lalai dari tugas,” pungkas Rully.

SAMPANG – Sebanyak 17 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sampang diberhentikan dengan tidak hormat. Belasan abdi negara tersebut melanggar aturan disiplin pegawai. Tahun ini jumlah ASN dipecat menurun dibandingkan 2016 yang mencapai 58 orang.

Kasubid Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Sampang Rully Arifin Aldi mengatakan, 17 ASN tersebut layak diberhentikan. Mereka melanggar Peraturan Pemerintah (PP) 53/2010 tentang Disiplin PNS. Pelanggaran yang dilakukan kebanyakan tidak masuk kerja lebih dari 46 hari dalam setahun.

”Sikap indisipliner membuktikan ASN tersebut tidak menghargai pekerjaannya sebagai abdi negara. Mayoritas mereka berasal dari dinas pendidikan (disdik) dan dinas kesehatan (dinkes),” ungkapnya.


Ada juga ASN yang diberhentikan karena melakukan tindak pidana khusus jabatan dan tindak pidana umum. Misalnya, kasus narkoba dan kasus yang hukumannya di atas dua tahun penjara. ASN yang melakukan tindak pidana umum dan dihukum dua tahun atau lebih, diberhentikan secara tidak hormat.

Baca Juga :  JPRM-Kemenag Siapkan Bazar Takjil dan Pesantren Jurnalistik

”Ada tiga kasus yang tidak bisa ditoleransi bagi ASN. Yakni, terlibat kasus narkoba, korupsi, dan makar,” terang Rully Jumat (15/12).

Selain 17 ASN yang diberhentikan, ada enam lainnya yang diberikan sanksi penurunan pangkat setingkat lebih rendah dari sebelumnya dan penundaan kenaikan pangkat selama tiga tahun. Dia berharap, sanksi yang diberikan kepada ASN tersebut menjadi pelajaran bagi pegawai lainnya untuk memenuhi kewajibannya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Sebagai abdi negara, salah satunya harus disiplin masuk kerja dan disiplin menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawab. ”Sebelum dipecat, mereka sudah diberikan sanksi ringan, sedang, dan berat. Sejak Januari sampai September 2017, ada 30 ASN indisipliner,” sebutnya.

Menurut Rully, pihaknya sudah berupaya agar ASN di Sampang disiplin dalam bekerja. Salah satunya, melakukan pembinaan kepada pegawai di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Selain itu, memasang absensi fingerprint dan meminta agar kepala OPD lebih ketat melakukan pengawasan terhadap bawahannya. Tujuannya, agar angka ASN indisipliner bisa ditekan.

Baca Juga :  Ternyata Adik Ipar Korban

Dia melanjutkan, pengawasan terhadap ASN perlu lebih dimaksimalkan. Pihaknya perlu mendapat dukungan dari semua kepala dinas. ASN yang nakal harus dilaporkan karena mengingkari janji dan sumpah jabatan.

Pihaknya bisa segera memberlakukan tindakan dan memberi sanksi sesuai aturan jika ada laporan. ”Pengawasan kedisiplinan itu sangat penting agar ASN tidak lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai abdi negara,” katanya.

Bagaimana jika ada kepala dinas melindungi? Pihaknya tidak akan tebang pilih dalam memberikan sanksi. Termasuk kepada kepala dinas yang melanggar peraturan. Sebab, sebagai pimpinan, seharusnya kepala dinas bisa memberikan contoh baik dan membimbing bawahannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik.

”Kami kesulitan melakukan pemantauan. Makanya, kami harap pengawasan diperketat di internal dinas masing-masing. Jangan sampai ada kepala dinas justru melindungi bawahan yang lalai dari tugas,” pungkas Rully.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/