alexametrics
25.2 C
Madura
Tuesday, August 16, 2022

NP Sudah Turun, Bupati Tak Kunjung Teken SK 348 CPNS

BANGKALAN – Keinginan 348 calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk segera mendapatkan SK tertahan. Sebab, hingga Rabu (15/11) SK tersebut belum diteken oleh Bupati Bangkalan Muh. Makmun Ibnu Fuad. Padahal Mei lalu, nota persetujuan (NP) dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sudah turun.

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Bangkalan Moh. Gufron mengatakan, penandatanganan SK 348 CPNS merupakan kewenangan bupati. BKPSDA hanya menyiapkan dan membantu bupati.

”Berkas SK sudah. Petikannya juga sudah. SK sudah kami siapkan. Tinggal nunggu diteken bupati,” ujar Gufron. Menurut dia, urusan SK diteken atau tidak oleh bupati, pihaknya tidak bisa melakukan intervensi.

Namun, dia mengklaim, tidak lama lagi SK bagi 348 CPNS akan ditandatangani oleh bupati. ”Kami menunggu kabar. Kalau SK sudah diteken bupati, langsung ditindaklanjuti,” katanya.

Baca Juga :  Separo Pimpinan OPD Absen

Meski hingga kini 348 CPNS belum mendapat SK, tapi gaji mereka tetap diberikan. Sebab, itu merupakan hak CPNS. ”Karena masih calon PNS, gajinya ya 80 persen dulu. Baru ketika sudah PNS, dibayarkan 100 persen,” ucapnya.

Namun, lanjut Gufron, para CPNS tersebut tidak perlu khawatir dan cemas. Mereka sudah bisa dipastikan menjadi PNS. Lagi pula, mereka sudah mengikuti prajabatan. ”Tinggal menunggu SK untuk berubah jadi PNS,” terangnya.

Apabila SK sudah diteken bupati, secepatnya BKPSDA akan memberi tahu para CPNS. ”Tidak akan sampai 2018,” ucapnya.

Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan Mahmudi kecewa SK ratusan CPNS belum diteken bupati. ”Harus segera diteken. Itu merupakan hak CPNS,” desaknya.

Baca Juga :  Tangkap Mantan Satpam Kampus

Bila bupati tetap belum tanda tangan, berdampak pada hak-hak yang mestinya diterima CPNS. Selain itu juga menyangkut pelaksanaan APBD Bangkalan 2018. ”Misalnya soal gaji dan tunjangan, kan harus ter-cover di APBD 2018,” tuturnya.

Untuk itu, bupati harus segera meneken SK tersebut. Sebab, APBD Bangkalan 2018 kini sedang dibahas. Bahkan, pembahasan sudah di tingkat komisi-komisi. ”Nasib ratusan CPNS itu harus diperhatikan,” pungkasnya.

BANGKALAN – Keinginan 348 calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk segera mendapatkan SK tertahan. Sebab, hingga Rabu (15/11) SK tersebut belum diteken oleh Bupati Bangkalan Muh. Makmun Ibnu Fuad. Padahal Mei lalu, nota persetujuan (NP) dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sudah turun.

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Bangkalan Moh. Gufron mengatakan, penandatanganan SK 348 CPNS merupakan kewenangan bupati. BKPSDA hanya menyiapkan dan membantu bupati.

”Berkas SK sudah. Petikannya juga sudah. SK sudah kami siapkan. Tinggal nunggu diteken bupati,” ujar Gufron. Menurut dia, urusan SK diteken atau tidak oleh bupati, pihaknya tidak bisa melakukan intervensi.


Namun, dia mengklaim, tidak lama lagi SK bagi 348 CPNS akan ditandatangani oleh bupati. ”Kami menunggu kabar. Kalau SK sudah diteken bupati, langsung ditindaklanjuti,” katanya.

Baca Juga :  Separo Pimpinan OPD Absen

Meski hingga kini 348 CPNS belum mendapat SK, tapi gaji mereka tetap diberikan. Sebab, itu merupakan hak CPNS. ”Karena masih calon PNS, gajinya ya 80 persen dulu. Baru ketika sudah PNS, dibayarkan 100 persen,” ucapnya.

Namun, lanjut Gufron, para CPNS tersebut tidak perlu khawatir dan cemas. Mereka sudah bisa dipastikan menjadi PNS. Lagi pula, mereka sudah mengikuti prajabatan. ”Tinggal menunggu SK untuk berubah jadi PNS,” terangnya.

Apabila SK sudah diteken bupati, secepatnya BKPSDA akan memberi tahu para CPNS. ”Tidak akan sampai 2018,” ucapnya.

- Advertisement -

Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan Mahmudi kecewa SK ratusan CPNS belum diteken bupati. ”Harus segera diteken. Itu merupakan hak CPNS,” desaknya.

Baca Juga :  Pemkab Bangkalan Quatrick Raih Opini WTP

Bila bupati tetap belum tanda tangan, berdampak pada hak-hak yang mestinya diterima CPNS. Selain itu juga menyangkut pelaksanaan APBD Bangkalan 2018. ”Misalnya soal gaji dan tunjangan, kan harus ter-cover di APBD 2018,” tuturnya.

Untuk itu, bupati harus segera meneken SK tersebut. Sebab, APBD Bangkalan 2018 kini sedang dibahas. Bahkan, pembahasan sudah di tingkat komisi-komisi. ”Nasib ratusan CPNS itu harus diperhatikan,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/