alexametrics
23.1 C
Madura
Monday, July 4, 2022

Menyoroti Kinerja Timgar Pemkab dan Banggar DPRD

Politik anggaran pasti mewarnai setiap pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). Karena itu, butuh pengawasan ekstra dari semua elemen agar eksekutif dan legislatif tidak main mata.

 

RANCANGAN Peraturan daerah (raperda) tentang RAPBD 2020 di Sampang mulai dibahas. Tiga tahapan paripurna sudah dilalui. Yakni, nota penjelasan bupati, pandangan umum (PU) fraksi-fraksi, serta jawaban bupati atas PU fraksi tersebut.

Wakil Ketua DPRD Sampang Amin Arif Tirtana mengatakan, setelah tiga tahapan itu selesai, berikutnya adalah pembahasan di tingkat komisi. Pembahasan ini yang paling menentukan RAPBD 2020.

Sebab, legislatif dan eksekutif akan membahas bersama rancangan yang sudah disusun oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). ”Sekarang tinggal pembahasan di tingkat komisi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra,” kata Amin Arif Tirtana kemarin (15/10).

Pembahasan di tingkat komisi ini diperkirakan butuh waktu yang cukup lama. Karena itulah pihaknya meminta agar tiap komisi bisa membelejeti RAPBD 2020 secara teliti. Terlebih RAPBD ini akan menentukan pembangunan Sampang tahun depan.

”Di komisi ini kalau tidak keliru kurang lebih satu minggu lebih pembahasannya,” terang politikus PPP itu.

Ada beberapa sektor yang dia apresiasi dari RAPBD 2020. Salah satunya yakni peningkatan target pendapatan asli daerah (PAD). Jika pada PAD 2019 dipatok Rp 149,9 miliar, tahun depan ditarget Rp 195,9 miliar.

Angka peningkatan ini cukup signifikan. Tetapi, bisa saja target tersebut berubah ketika dibahas di komisi. Sebab, legislatif akan meminta rasionalisasi dari target tersebut kepada eksekutif.

Baca Juga :  Kritisi Realisasi Anggaran

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sampang Alan Kaisan meminta eksekutif lebih serius lagi mengalokasikan anggaran. Sebab, dia melihat masih ada program-program yang terkesan copy paste dari tahun sebelumnya. Itu bisa terjadi di banyak OPD.

”Misalnya, di dinas pendidikan ada anggaran sekitar Rp 755 juta dengan kegiatan yang sama seperti tahun sebelumnya. Programnya sama. Anggarannya juga sama. Nilainya hanya beda tipis,” beber Alan.

Ada pula program-program yang dinilai perlu ditinjau ulang. Misalnya, di dinas perdagangan dan perindustrian (disperdagprin), menurut dia, ada anggaran sekitar Rp 722 juta. Anggaran tersebut hanya digunakan untuk mempromosikan produk daerah. Padahal jika anggaran sebesar itu digunakan untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) pelaku industri, dampaknya akan berbeda.

     Sementara di Kota Keris, RAPBD 2020 tak kunjung dibahas. Padahal, alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD sudah terbentuk.

Ketua DPRD Sumenep Abd. Hamid Ali Munir menyampaikan, penetapan waktu pembahasan sudah dibicarakan di badan musyawarah (bamus). Seluruh agenda kedewanan sudah disampaikan pada rapat yang digelar Senin (14/10).

Penentuan pembahasan RPABD berlangsung alot. Sebab, sebagian anggota bamus meminta agar rancangan tersebut dibahas terlebih dahulu di tingkat komisi.

Padahal secara aturan, cukup dibahas tim anggaran (timgar) pemkab dan badan anggaran (banggar) DPRD. Akibat perbedaan pendapat tersebut, penentuan agenda pembahasan RAPBD 2020 terjadi tarik ulur antaranggota bamus.

Baca Juga :  Pemkab Tetap Anggarkan BTT

”Kami merasa kesulitan menentukan. Ada usulan untuk melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminta petunjuk,” ujarnya.

”Kami sudah bersurat untuk mendapat jawaban resmi. Biar nanti bisa jadi acuan,” ucap wakil rakyat lima periode itu.

Hasil konsultasi dengan kementerian nantinya yang akan menjadi landasan penentuan waktu pembahasan. Politikus PKB itu mengaku sudah berupaya memberikan pemahaman berdasar aturan jika RAPBD cukup dibahas timgar dan banggar. Namun, sebagian anggota pada rapat bamus berbeda pandangan.

”Dari sekian banyak OPD dengan anggaran yang banyak, membutuhkan waktu cukup lama. Dibahas timgar-banggar saja membutuhkan waktu lama. Apalagi di komisi,” kata Hamid.

Dia menerangkan, nilai RAPBD 2020 meningkat daripada sebelumnya. Hal itu dikarenakan pendapatan daerah dari dana alokasi khusus (DAK) juga meningkat. Pada 2018, APBD Sumenep mencapai Rp 2,4 triliun. Sedangkan di 2020 diperkirakan mencapai angka Rp 2,8 triliun.

”Perkiraan segitu. Kami belum membahas dan melihatnya lebih lanjut,” paparnya saat dikonfirmasi.

Sekkab Sumenep Edy Rasiyadi mengaku eksekutif sudah siap membahas RAPBD 2020. Hanya, pihaknya masih menunggu ketentuan waktu pembahasan dari banggar.

Edy berharap pembahasan segera dilaksanakan. Mengingat, waktu cukup mepet akhir tahun. ”Lebih cepat, lebih baik sehingga bisa lebih banyak waktu untuk membahas RAPBD 2020. Agar lebih matang,” tukasnya.

Politik anggaran pasti mewarnai setiap pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). Karena itu, butuh pengawasan ekstra dari semua elemen agar eksekutif dan legislatif tidak main mata.

 

RANCANGAN Peraturan daerah (raperda) tentang RAPBD 2020 di Sampang mulai dibahas. Tiga tahapan paripurna sudah dilalui. Yakni, nota penjelasan bupati, pandangan umum (PU) fraksi-fraksi, serta jawaban bupati atas PU fraksi tersebut.


Wakil Ketua DPRD Sampang Amin Arif Tirtana mengatakan, setelah tiga tahapan itu selesai, berikutnya adalah pembahasan di tingkat komisi. Pembahasan ini yang paling menentukan RAPBD 2020.

Sebab, legislatif dan eksekutif akan membahas bersama rancangan yang sudah disusun oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). ”Sekarang tinggal pembahasan di tingkat komisi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra,” kata Amin Arif Tirtana kemarin (15/10).

Pembahasan di tingkat komisi ini diperkirakan butuh waktu yang cukup lama. Karena itulah pihaknya meminta agar tiap komisi bisa membelejeti RAPBD 2020 secara teliti. Terlebih RAPBD ini akan menentukan pembangunan Sampang tahun depan.

”Di komisi ini kalau tidak keliru kurang lebih satu minggu lebih pembahasannya,” terang politikus PPP itu.

Ada beberapa sektor yang dia apresiasi dari RAPBD 2020. Salah satunya yakni peningkatan target pendapatan asli daerah (PAD). Jika pada PAD 2019 dipatok Rp 149,9 miliar, tahun depan ditarget Rp 195,9 miliar.

Angka peningkatan ini cukup signifikan. Tetapi, bisa saja target tersebut berubah ketika dibahas di komisi. Sebab, legislatif akan meminta rasionalisasi dari target tersebut kepada eksekutif.

Baca Juga :  Pengunjung Bazar takjil Dihibur dengan Musik

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sampang Alan Kaisan meminta eksekutif lebih serius lagi mengalokasikan anggaran. Sebab, dia melihat masih ada program-program yang terkesan copy paste dari tahun sebelumnya. Itu bisa terjadi di banyak OPD.

”Misalnya, di dinas pendidikan ada anggaran sekitar Rp 755 juta dengan kegiatan yang sama seperti tahun sebelumnya. Programnya sama. Anggarannya juga sama. Nilainya hanya beda tipis,” beber Alan.

Ada pula program-program yang dinilai perlu ditinjau ulang. Misalnya, di dinas perdagangan dan perindustrian (disperdagprin), menurut dia, ada anggaran sekitar Rp 722 juta. Anggaran tersebut hanya digunakan untuk mempromosikan produk daerah. Padahal jika anggaran sebesar itu digunakan untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) pelaku industri, dampaknya akan berbeda.

     Sementara di Kota Keris, RAPBD 2020 tak kunjung dibahas. Padahal, alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD sudah terbentuk.

Ketua DPRD Sumenep Abd. Hamid Ali Munir menyampaikan, penetapan waktu pembahasan sudah dibicarakan di badan musyawarah (bamus). Seluruh agenda kedewanan sudah disampaikan pada rapat yang digelar Senin (14/10).

Penentuan pembahasan RPABD berlangsung alot. Sebab, sebagian anggota bamus meminta agar rancangan tersebut dibahas terlebih dahulu di tingkat komisi.

Padahal secara aturan, cukup dibahas tim anggaran (timgar) pemkab dan badan anggaran (banggar) DPRD. Akibat perbedaan pendapat tersebut, penentuan agenda pembahasan RAPBD 2020 terjadi tarik ulur antaranggota bamus.

Baca Juga :  Melindungi Nurani dari Tindakan Koruptif

”Kami merasa kesulitan menentukan. Ada usulan untuk melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminta petunjuk,” ujarnya.

”Kami sudah bersurat untuk mendapat jawaban resmi. Biar nanti bisa jadi acuan,” ucap wakil rakyat lima periode itu.

Hasil konsultasi dengan kementerian nantinya yang akan menjadi landasan penentuan waktu pembahasan. Politikus PKB itu mengaku sudah berupaya memberikan pemahaman berdasar aturan jika RAPBD cukup dibahas timgar dan banggar. Namun, sebagian anggota pada rapat bamus berbeda pandangan.

”Dari sekian banyak OPD dengan anggaran yang banyak, membutuhkan waktu cukup lama. Dibahas timgar-banggar saja membutuhkan waktu lama. Apalagi di komisi,” kata Hamid.

Dia menerangkan, nilai RAPBD 2020 meningkat daripada sebelumnya. Hal itu dikarenakan pendapatan daerah dari dana alokasi khusus (DAK) juga meningkat. Pada 2018, APBD Sumenep mencapai Rp 2,4 triliun. Sedangkan di 2020 diperkirakan mencapai angka Rp 2,8 triliun.

”Perkiraan segitu. Kami belum membahas dan melihatnya lebih lanjut,” paparnya saat dikonfirmasi.

Sekkab Sumenep Edy Rasiyadi mengaku eksekutif sudah siap membahas RAPBD 2020. Hanya, pihaknya masih menunggu ketentuan waktu pembahasan dari banggar.

Edy berharap pembahasan segera dilaksanakan. Mengingat, waktu cukup mepet akhir tahun. ”Lebih cepat, lebih baik sehingga bisa lebih banyak waktu untuk membahas RAPBD 2020. Agar lebih matang,” tukasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/