alexametrics
26.5 C
Madura
Sunday, July 3, 2022

Peran Bupati (Nonaktif) Syafii Masih Dibutuhkan

PAMEKASAN – Pemerintah pusat melalui gubernur Jatim resmi mengangkat Wabup Pamekasan Khalil Asy’ari sebagai pelaksana tugas (Plt) bupati. Jabatan Plt itu disandang selama Bupati (nonaktif) Achmad Syafii menjalani proses hukum.

Meski kursi orang nomor satu di Pemkab Pamekasan sudah diisi Plt, peran Syafii masih dibutuhkan. Sebab, kebijakan yang bakal diambil Plt harus dikoordinasikan dengan Syafii.

Khalil mengatakan, pemerintah pusat memberikan tugas tambahan menjadi Plt bupati. Sementara bupati definitif tetap dijabat Syafii. ”Bupatinya tetap karena ada halangan, ditunjuklah Plt,” katanya Selasa (15/8).

Penunjukan Plt tidak bakal mengubah program yang sudah berjalan. Justru, program-program di tiap organisasi perangkat daerah (OPD) akan lebih dimaksimalkan.

Mengenai kewenangan Plt bupati, Khalil akan menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. Seperti pesan Gubernur Soekarwo saat penyerahan SK, kebijakan yang diambil harus dikoordinasikan dengan bupati nonaktif.

”Apa yang dilakukan di sini (kebijakan yang diambil Plt bupati) harus dikoordinasikan dengan bupati. Yang jelas, pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” katanya di sela-sela pemusnahan BB narkoba di Mapolres Pamekasan.

Hingga kemarin, koordinasi langsung dengan Syafii belum bisa dilakukan. Komunikasi seputar pemerintahan dan pribadi dilakukan melalui perantara orang-orang yang mendampingi Syafii di Jakarta.

Baca Juga :  Berbaur Siapkan Saksi dan Data Valid

Khalil mengaku, dalam waktu dekat ada agenda bertemu dengan Syafii. Berbagai hal bakal dibicarakan. Termasuk, jalannya pemerintahan di Kota Gerbang Salam. ”Insya Allah setelah kesibukan 17 Agustus akan bertemu,” katanya.

Mengenai keraguan batasan kewenangan Plt bupati, Khalil belum bisa menjelaskan secara rinci. Jika pada perjalanannya ada kendala, dia akan berkonsultasi kepada Pemprov Jatim dan pemerintah pusat.

Terkait apakah Khalil bakal menjadi bupati definitif, politikus PPP itu juga belum bisa memastikan. Sebab, pengangkatan Plt bupati menjadi bupati definitif merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat.

Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto menyatakan, pada prinsipnya, tugas bupati definitif bisa dilaksanakan Plt bupati. Hanya, memang ada beberapa kebijakan yang harus dikonsultasikan kepada Mendagri.

Yakni, pengangkatan pejabat atau pemberhentian pejabat di lingkungan Pemkab Pamekasan wajib dilaporkan kepada Mendagri. ”Kalau urusan teken-teken (tanda tangan, Red) bisa dilakukan Plt bupati. Kecuali lelang jabatan harus dilaporkan ke Kemendagri,” jelasnya.

Baca Juga :  HZF Jalani Sidang Perdana, Keluarga Korban Tak Diberi Tahu

Untuk diketahui, sejak Senin (14/8) Wabup Khalil Asy’ari resmi menjabat Plt bupati. Sebab, Bupati Achmad Syafii diberhentikan sementara karena menjadi tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Syafii diduga terlibat kasus suap terhadap Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya. Syafii sudah sekitar dua pekan berada di tahanan KPK.

Syafii memiliki riwayat penyakit jantung dan saraf kejepit di leher. Makdir Ismail selaku kuasa hukum menjelaskan, pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada KPK supaya Syafii diperiksa dokter.

”Yang bersangkutan (Syafii, Red) sudah lama menderita penyakit. Kami mengajukan agar diperiksa atau ditangani oleh dokter yang selama ini menanganinya,” ujar dia.

Namun, sampai saat ini belum ada respons dari KPK. Dia berharap permohonan itu dikabulkan oleh KPK agar penyakit yang diderita Syafii tidak kambuh. ”Masih menunggu respons KPK,” ucapnya.

Mengenai kasus yang dihadapi Syafii, Makdir belum bisa banyak berkomentar. Dia mengaku belum bisa bertemu Syafii. Kata dia, hingga kini Syafii belum pernah diperiksa sebagai tersangka. Syafii baru diperiksa sebagai saksi.

PAMEKASAN – Pemerintah pusat melalui gubernur Jatim resmi mengangkat Wabup Pamekasan Khalil Asy’ari sebagai pelaksana tugas (Plt) bupati. Jabatan Plt itu disandang selama Bupati (nonaktif) Achmad Syafii menjalani proses hukum.

Meski kursi orang nomor satu di Pemkab Pamekasan sudah diisi Plt, peran Syafii masih dibutuhkan. Sebab, kebijakan yang bakal diambil Plt harus dikoordinasikan dengan Syafii.

Khalil mengatakan, pemerintah pusat memberikan tugas tambahan menjadi Plt bupati. Sementara bupati definitif tetap dijabat Syafii. ”Bupatinya tetap karena ada halangan, ditunjuklah Plt,” katanya Selasa (15/8).


Penunjukan Plt tidak bakal mengubah program yang sudah berjalan. Justru, program-program di tiap organisasi perangkat daerah (OPD) akan lebih dimaksimalkan.

Mengenai kewenangan Plt bupati, Khalil akan menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. Seperti pesan Gubernur Soekarwo saat penyerahan SK, kebijakan yang diambil harus dikoordinasikan dengan bupati nonaktif.

”Apa yang dilakukan di sini (kebijakan yang diambil Plt bupati) harus dikoordinasikan dengan bupati. Yang jelas, pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” katanya di sela-sela pemusnahan BB narkoba di Mapolres Pamekasan.

Hingga kemarin, koordinasi langsung dengan Syafii belum bisa dilakukan. Komunikasi seputar pemerintahan dan pribadi dilakukan melalui perantara orang-orang yang mendampingi Syafii di Jakarta.

Baca Juga :  Kapolres Sumenep Perintahkan Tembak Debt Collector

Khalil mengaku, dalam waktu dekat ada agenda bertemu dengan Syafii. Berbagai hal bakal dibicarakan. Termasuk, jalannya pemerintahan di Kota Gerbang Salam. ”Insya Allah setelah kesibukan 17 Agustus akan bertemu,” katanya.

Mengenai keraguan batasan kewenangan Plt bupati, Khalil belum bisa menjelaskan secara rinci. Jika pada perjalanannya ada kendala, dia akan berkonsultasi kepada Pemprov Jatim dan pemerintah pusat.

Terkait apakah Khalil bakal menjadi bupati definitif, politikus PPP itu juga belum bisa memastikan. Sebab, pengangkatan Plt bupati menjadi bupati definitif merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat.

Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto menyatakan, pada prinsipnya, tugas bupati definitif bisa dilaksanakan Plt bupati. Hanya, memang ada beberapa kebijakan yang harus dikonsultasikan kepada Mendagri.

Yakni, pengangkatan pejabat atau pemberhentian pejabat di lingkungan Pemkab Pamekasan wajib dilaporkan kepada Mendagri. ”Kalau urusan teken-teken (tanda tangan, Red) bisa dilakukan Plt bupati. Kecuali lelang jabatan harus dilaporkan ke Kemendagri,” jelasnya.

Baca Juga :  Ra Latif Target Menang 80 Persen

Untuk diketahui, sejak Senin (14/8) Wabup Khalil Asy’ari resmi menjabat Plt bupati. Sebab, Bupati Achmad Syafii diberhentikan sementara karena menjadi tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Syafii diduga terlibat kasus suap terhadap Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya. Syafii sudah sekitar dua pekan berada di tahanan KPK.

Syafii memiliki riwayat penyakit jantung dan saraf kejepit di leher. Makdir Ismail selaku kuasa hukum menjelaskan, pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada KPK supaya Syafii diperiksa dokter.

”Yang bersangkutan (Syafii, Red) sudah lama menderita penyakit. Kami mengajukan agar diperiksa atau ditangani oleh dokter yang selama ini menanganinya,” ujar dia.

Namun, sampai saat ini belum ada respons dari KPK. Dia berharap permohonan itu dikabulkan oleh KPK agar penyakit yang diderita Syafii tidak kambuh. ”Masih menunggu respons KPK,” ucapnya.

Mengenai kasus yang dihadapi Syafii, Makdir belum bisa banyak berkomentar. Dia mengaku belum bisa bertemu Syafii. Kata dia, hingga kini Syafii belum pernah diperiksa sebagai tersangka. Syafii baru diperiksa sebagai saksi.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Delapan PMI Positif Covid-19

JPS Kurang 234 Penerima

Artikel Terbaru

/