alexametrics
21.1 C
Madura
Monday, July 4, 2022

Pj Bupati Tak Dilantik, Pemerintahan Lumpuh

PAMEKASAN – Perjalanan roda pemerintahan di Pamekasan tertatih-tatih. Sebab, sampai sekarang pucuk pimpinan diisi pelaksana harian (Plh). Jabatan tidak berwenang mengambil kebijakan strategis. Tak ayal, dewan menyebut pemerintahan lumpuh.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Suli Faris mengatakan, jabatan Plh bupati terlalu lama. Sejak akhir masa jabatan (AMJ) Achmad Syafii-Khalil Asy’ari (Asri) pada 21 April lalu, jabatan orang nomor satu di Pamekasan itu diisi Plh.

Padahal, kewenangan Plh sangat terbatas. Pelaksana harian hanya berwenang memimpin rapat. Sementara jika ada kebijakan yang akan diambil, harus berkoordinasi dengan gubernur. ”Sebenarnya, bupatinya sekarang itu ya gubernur,” katanya.

Suli mengatakan, belum adanya pengangkatan Pj Bupati sangat berpengaruh pada berjalannya roda pemerintahan. Meski keuangan dan mutasi jabatan dilakukan sejak jauh sebelum AMJ, kebijakan seorang kepala daerah tetap dibutuhkan.

Baca Juga :  Madura Asonar Penting Dijadikan Event Tahunan

Suli mendesak Gubernur Soekarwo segera melantik Pj bupati. Dalam waktu dekat, dewan akan berkoordinasi dengan gubernur mengenai belum dilantiknya Pj bupati itu. ”Di Jawa Timur tinggal Pamekasan yang belum ada Pj bupati,” katanya.

Kepala Biro Administrasi dan Pemerintahan Pemprov Jatim Anom Surahno menyatakan, pelantikan Pj bupati Pamekasan menunggu surat keputusan (SK) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Usulan nama disampaikan oleh gubernur sejak beberapa waktu lalu. Namun, sampai sekarang SK belum turun.

Jika SK tersebut turun, pelantikan bisa langsung dilaksanakan. ”Surat usulan kami sudah ada di meja Mendagri. Semoga segera ditandatangani,” kata pria yang juga Plt kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur itu.

Baca Juga :  Pengembangan Pariwisata Miskin Inovasi

Plh Bupati Pamekasan Moh. Alwi mengatakan, pada prinsipnya pemerintah daerah menunggu SK dari Kemendagri yang bakal turun melalui gubernur. Jika SK itu terbit, pelantikan siap digelar. ”Beberapa waktu lalu, kami sempat diundang persiapan pelantikan,” tuturnya.

Alwi mengatakan, pengangkatan Pj bupati murni kewenangan gubernur. Sampai sekarang, belum diketahui siapa yang akan menjabat pucuk pemerintahan sampai September mendatang. Hanya, dia berharap yang terbaik untuk Kota Gerbang Salam.

Beberapa waktu lalu, staf Pemkab Pamekasan mencoba menanyakan kepastian pelantikan Pj bupati itu. Namun, jawaban Pemprov Jatim sama seperti semula. Yakni, meminta bersabar. ”Kami hanya menunggu dan menunggu,” jelasnya.

PAMEKASAN – Perjalanan roda pemerintahan di Pamekasan tertatih-tatih. Sebab, sampai sekarang pucuk pimpinan diisi pelaksana harian (Plh). Jabatan tidak berwenang mengambil kebijakan strategis. Tak ayal, dewan menyebut pemerintahan lumpuh.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Suli Faris mengatakan, jabatan Plh bupati terlalu lama. Sejak akhir masa jabatan (AMJ) Achmad Syafii-Khalil Asy’ari (Asri) pada 21 April lalu, jabatan orang nomor satu di Pamekasan itu diisi Plh.

Padahal, kewenangan Plh sangat terbatas. Pelaksana harian hanya berwenang memimpin rapat. Sementara jika ada kebijakan yang akan diambil, harus berkoordinasi dengan gubernur. ”Sebenarnya, bupatinya sekarang itu ya gubernur,” katanya.


Suli mengatakan, belum adanya pengangkatan Pj Bupati sangat berpengaruh pada berjalannya roda pemerintahan. Meski keuangan dan mutasi jabatan dilakukan sejak jauh sebelum AMJ, kebijakan seorang kepala daerah tetap dibutuhkan.

Baca Juga :  Ketua DPRD Pamekasan Apresiasi Buku Tora

Suli mendesak Gubernur Soekarwo segera melantik Pj bupati. Dalam waktu dekat, dewan akan berkoordinasi dengan gubernur mengenai belum dilantiknya Pj bupati itu. ”Di Jawa Timur tinggal Pamekasan yang belum ada Pj bupati,” katanya.

Kepala Biro Administrasi dan Pemerintahan Pemprov Jatim Anom Surahno menyatakan, pelantikan Pj bupati Pamekasan menunggu surat keputusan (SK) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Usulan nama disampaikan oleh gubernur sejak beberapa waktu lalu. Namun, sampai sekarang SK belum turun.

Jika SK tersebut turun, pelantikan bisa langsung dilaksanakan. ”Surat usulan kami sudah ada di meja Mendagri. Semoga segera ditandatangani,” kata pria yang juga Plt kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur itu.

Baca Juga :  Humor Pertemuan Orang Madura dengan Gus Dur

Plh Bupati Pamekasan Moh. Alwi mengatakan, pada prinsipnya pemerintah daerah menunggu SK dari Kemendagri yang bakal turun melalui gubernur. Jika SK itu terbit, pelantikan siap digelar. ”Beberapa waktu lalu, kami sempat diundang persiapan pelantikan,” tuturnya.

Alwi mengatakan, pengangkatan Pj bupati murni kewenangan gubernur. Sampai sekarang, belum diketahui siapa yang akan menjabat pucuk pemerintahan sampai September mendatang. Hanya, dia berharap yang terbaik untuk Kota Gerbang Salam.

Beberapa waktu lalu, staf Pemkab Pamekasan mencoba menanyakan kepastian pelantikan Pj bupati itu. Namun, jawaban Pemprov Jatim sama seperti semula. Yakni, meminta bersabar. ”Kami hanya menunggu dan menunggu,” jelasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/