alexametrics
30.2 C
Madura
Monday, July 4, 2022

Kades-Wakil Ketua BPD Desa Gunung Maddah Tersangka Prona

SAMPANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang mengembangkan penyelidikan dugaan pungutan liar (pungli) Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) 2014 dan 2015 di Desa Gunung Maddah. Kasus tersebut kini sudah tahap penyidikan dan menjerat dua tersangka.

Bahkan, dua tersangka dimaksud langsung ditahan oleh Korps Adhyaksa. Yaitu, Kepala Desa (Kades) Gunung Maddah A. Zubaidi dan Mulasim selaku wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gudung Maddah.

Terungkap, yang diduga melakukan pungli Prona adalah Mulasim. Namun, dugaan pungli itu atas dasar perintah Kades A. Zubaidi. Dua tersangka itu diperiksa sejak pukul 09.00 Senin (15/1). Masing-masing tersangka menjalani pemeriksaan selama 1,5 jam.

Usai diperiksa, kedua tersangka digiring ke mobil tahanan milik kejari sekitar pukul 12.19. ”Awalnya mereka (A. Zubaidi dan Mulasim, Red) saksi. Setelah pemeriksaan, yang bersangkutan kami tetapkan sebagai tersangka dan langsung kami tahan,” kata Kasipidsus Kejari Sampang Yudie Arieanto Tri Santosa mewakili Kajari Sampang Setyo Utomo.

Baca Juga :  Kejari Perpanjang Penahanan Dua Tersangka Prona

Yudie mengungkapkan, tersangka diduga melakukan pemungutan Rp 900 ribu untuk setiap pengurusan sertifikat tanah melalui Prona. Secara keseluruhan, ada 205 sertifikat tanah yang diajukan melalui Prona di Desa Gunung Maddah.

”Tersangka ditahan selama 20 hari untuk pemeriksaan lebih lanjut,” tegas dia. Sebelum menetapkan tersangka, penyidik kejari memeriksa sekitar 25 saksi dan mendalami kuitansi pembayaran pengurusan sertifikat tanah melalui Prona.

Sementara itu, Arman Syaputra mengaku diminta mendampingi kedua tersangka oleh Kejari Sampang. ”Ketika terlapor jadi tersangka, perlu didampingi. Saya diminta ke kejaksaan. Sebab, tersangka tidak punya pengacara,” ujarnya. ”Saya tahu kasus ini setelah ditelepon pihak kejaksaan,” tukasnya.

Untuk diketahui, pada 2014 Desa Gunung Maddah menerima jatah 205 pembuatan sertifikat tanah melalui Prona. Pada 2015, desa yang dipimpin A. Zubaidi itu menerima 301 pembuatan sertifikat tanah. Diduga, ada pungli Rp 900 ribu, Rp 1 juta, dan Rp 1,2 juta kepada 205 warga yang mengurus sertifikat tanah.

Baca Juga :  Penyelenggara Terancam Pidana

SAMPANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang mengembangkan penyelidikan dugaan pungutan liar (pungli) Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) 2014 dan 2015 di Desa Gunung Maddah. Kasus tersebut kini sudah tahap penyidikan dan menjerat dua tersangka.

Bahkan, dua tersangka dimaksud langsung ditahan oleh Korps Adhyaksa. Yaitu, Kepala Desa (Kades) Gunung Maddah A. Zubaidi dan Mulasim selaku wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gudung Maddah.

Terungkap, yang diduga melakukan pungli Prona adalah Mulasim. Namun, dugaan pungli itu atas dasar perintah Kades A. Zubaidi. Dua tersangka itu diperiksa sejak pukul 09.00 Senin (15/1). Masing-masing tersangka menjalani pemeriksaan selama 1,5 jam.


Usai diperiksa, kedua tersangka digiring ke mobil tahanan milik kejari sekitar pukul 12.19. ”Awalnya mereka (A. Zubaidi dan Mulasim, Red) saksi. Setelah pemeriksaan, yang bersangkutan kami tetapkan sebagai tersangka dan langsung kami tahan,” kata Kasipidsus Kejari Sampang Yudie Arieanto Tri Santosa mewakili Kajari Sampang Setyo Utomo.

Baca Juga :  Penyelenggara Terancam Pidana

Yudie mengungkapkan, tersangka diduga melakukan pemungutan Rp 900 ribu untuk setiap pengurusan sertifikat tanah melalui Prona. Secara keseluruhan, ada 205 sertifikat tanah yang diajukan melalui Prona di Desa Gunung Maddah.

”Tersangka ditahan selama 20 hari untuk pemeriksaan lebih lanjut,” tegas dia. Sebelum menetapkan tersangka, penyidik kejari memeriksa sekitar 25 saksi dan mendalami kuitansi pembayaran pengurusan sertifikat tanah melalui Prona.

Sementara itu, Arman Syaputra mengaku diminta mendampingi kedua tersangka oleh Kejari Sampang. ”Ketika terlapor jadi tersangka, perlu didampingi. Saya diminta ke kejaksaan. Sebab, tersangka tidak punya pengacara,” ujarnya. ”Saya tahu kasus ini setelah ditelepon pihak kejaksaan,” tukasnya.

Untuk diketahui, pada 2014 Desa Gunung Maddah menerima jatah 205 pembuatan sertifikat tanah melalui Prona. Pada 2015, desa yang dipimpin A. Zubaidi itu menerima 301 pembuatan sertifikat tanah. Diduga, ada pungli Rp 900 ribu, Rp 1 juta, dan Rp 1,2 juta kepada 205 warga yang mengurus sertifikat tanah.

Baca Juga :  Bine Dunnya Akherat
- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/