alexametrics
26.5 C
Madura
Wednesday, June 29, 2022

Aneh, Kejari Tutup-tutupi Tersangka Kasus Pengadaan Kambing Etawa

BANGKALAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan telah menaikkan status dugaan korupsi pengadaan kambing etawa ke penyidikan, Senin (2/7) lalu. Anehnya, hingga saat ini Korps Adhyaksa masih menutup-nutupi siapa saja tersangka kasus tersebut.

Pengadaan kambing etawa merupakan program badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan pada 2017 lalu. Realisasinya tersebar di 273 desa se-Kota Salak. Total anggaran Rp 9.213.750.000.

Hasil pemeriksaan penyidik, tiap desa dianggarkan Rp 33.750.000. Perinciannya, Rp 13.750.000 untuk membeli empat kambing etawa betina (termasuk di dalamnya Rp 800 ribu biaya transportasi). Dana ini bersumber dari APBD 2017.

Lalu, Rp 10 juta membeli satu ekor kambing etawa jantan (termasuk di dalamnya Rp 800 ribu untuk biaya transportasi) dan Rp 10 juta untuk pembuatan kandang. Dana ini bersumber dari APBDes 2017 masing-masing desa.

Baca Juga :  Pemotor Nekat Masuk Area CFD, JPRM Minta Polisi Tindak Tegas

Kejanggalan realisasi prograam tersebut, biaya transportasi dianggarkan dobel. Penyidik telah melakukan pemeriksaan kepada banyak pihak. Di antaranya, pihak DPMD dan BPKAD  Bangkalan, swasta atau rekanan, tim anggaran (timgar) pemkab, dan badan anggaran (banggar) DPRD.

Penyidik juga melakukan pemeriksaan kepada kepala desa (Kades) dan badan usaha milik desa (BUMDes). Pemeriksaan dilakukan secara maraton dan bergantian.

Kepala Kejari Bangkalan Badrut Tamam enggan menyebut nama saat ditanya siapa saja tersangka kasus tersebut Rabu (14/11). Dia hanya memastikan bahwa pasti ada tersangka tanpa mengungkapkan nama.

Selain itu, hasil penyidikan yang dilakukan. ada beberapa kepala desa (Kades) dan badan usaha milik desa (BUMDes) mengembalikan kerugian negara akibat mark-up biaya pembuatan kandang. Badrut lag-lagi enggan menyebutkan secara terperinci berapa Kades dan BUMDes tersebut. ”Kalau secara teknis, saya tidak hafal. Itu bagian penyidik,” dalihnya.

Baca Juga :  Kejari Bidik Kasus Baru

Menurut dia, dengan adanya beberapa Kades dan BUMDes mengembalikan kelebihan bayar pembuatan kandang, itu menunjukkan ada yang tak beres dari realisasi program kambing etawa. ”Kami tidak bisa terlalu vulgar memberikan komentar, yang jelas pasti kami optimalkan,” janjinya.

Badrut menegaskan telah memerintah penyidik untuk secepatnya melengkapi dan menyempurnakan hasil penyidikan. Dengan demikian, dalam waktu dekat bisa diumumkan. ”Kita liat saja hasil penyidikan, segera mungkin kita selesaikan. Insyaallah secepatnya,” kata pria asal Pamekasan itu. 

BANGKALAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan telah menaikkan status dugaan korupsi pengadaan kambing etawa ke penyidikan, Senin (2/7) lalu. Anehnya, hingga saat ini Korps Adhyaksa masih menutup-nutupi siapa saja tersangka kasus tersebut.

Pengadaan kambing etawa merupakan program badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan pada 2017 lalu. Realisasinya tersebar di 273 desa se-Kota Salak. Total anggaran Rp 9.213.750.000.

Hasil pemeriksaan penyidik, tiap desa dianggarkan Rp 33.750.000. Perinciannya, Rp 13.750.000 untuk membeli empat kambing etawa betina (termasuk di dalamnya Rp 800 ribu biaya transportasi). Dana ini bersumber dari APBD 2017.


Lalu, Rp 10 juta membeli satu ekor kambing etawa jantan (termasuk di dalamnya Rp 800 ribu untuk biaya transportasi) dan Rp 10 juta untuk pembuatan kandang. Dana ini bersumber dari APBDes 2017 masing-masing desa.

Baca Juga :  Anak 14 Tahun Jadi Tersangka Kasus Narkoba

Kejanggalan realisasi prograam tersebut, biaya transportasi dianggarkan dobel. Penyidik telah melakukan pemeriksaan kepada banyak pihak. Di antaranya, pihak DPMD dan BPKAD  Bangkalan, swasta atau rekanan, tim anggaran (timgar) pemkab, dan badan anggaran (banggar) DPRD.

Penyidik juga melakukan pemeriksaan kepada kepala desa (Kades) dan badan usaha milik desa (BUMDes). Pemeriksaan dilakukan secara maraton dan bergantian.

Kepala Kejari Bangkalan Badrut Tamam enggan menyebut nama saat ditanya siapa saja tersangka kasus tersebut Rabu (14/11). Dia hanya memastikan bahwa pasti ada tersangka tanpa mengungkapkan nama.

Selain itu, hasil penyidikan yang dilakukan. ada beberapa kepala desa (Kades) dan badan usaha milik desa (BUMDes) mengembalikan kerugian negara akibat mark-up biaya pembuatan kandang. Badrut lag-lagi enggan menyebutkan secara terperinci berapa Kades dan BUMDes tersebut. ”Kalau secara teknis, saya tidak hafal. Itu bagian penyidik,” dalihnya.

Baca Juga :  Bakar Uang Palsu Ratusan Juta Rupiah

Menurut dia, dengan adanya beberapa Kades dan BUMDes mengembalikan kelebihan bayar pembuatan kandang, itu menunjukkan ada yang tak beres dari realisasi program kambing etawa. ”Kami tidak bisa terlalu vulgar memberikan komentar, yang jelas pasti kami optimalkan,” janjinya.

Badrut menegaskan telah memerintah penyidik untuk secepatnya melengkapi dan menyempurnakan hasil penyidikan. Dengan demikian, dalam waktu dekat bisa diumumkan. ”Kita liat saja hasil penyidikan, segera mungkin kita selesaikan. Insyaallah secepatnya,” kata pria asal Pamekasan itu. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/