alexametrics
20.7 C
Madura
Saturday, June 25, 2022

Ke Mana Dana Pengganti DAK Rp 81 Miliar?

BANGKALAN – Wakil rakyat mempertanyakan dana pengganti dana alokasi khusus (DAK) 2016 sebesar Rp 81 miliar kepada pemkab. Sebab, anggaran tersebut ditengarai tidak jelas peruntukannya.

Bahkan, dewan mendapat informasi jika dana tersebut sudah di-plotting untuk program tertentu tanpa ada pembahasan dengan DPRD. Karena itu, Anggota Banggar DPRD Bangkalan Musawwir buka suara selasa (14/11).

Menurut dia, dana Rp 81 miliar itu merupakan dana pengganti DAK 2016. Kala itu, jatah dana DAK 2016 sebesar 96 miliar tidak ditransfer oleh pemerintah pusat dengan alasan terjadi keterlambatan realisasi program.

”Dana yang akan diganti oleh pemerintah pusat sebesar Rp 81 miliar. Itu terkait DAK 2016,” katanya kepada Jawa Pos Radar Madura kemarin.

Namun demikian, Musawwir belum tahu dana tersebut diperuntukkan apa saja. Sebab, dalam rapat beberapa waktu lalu antara tim anggaran (timgar) pemkab dan badan anggaran (banggar) DPRD tidak ada pembahasan tentang dana Rp 81 miliar tersebut.

Baca Juga :  Pengadaan Buku Perpus Sekolah Belum Terealisasi

Hanya, lanjut Musawwir, pihaknya mendapat informasi jika dana tersebut sudah dipecah-pecah untuk sejumlah kegiatan dalam APBD Perubahan 2017. Pada saat rapat itu, besaran dana pengganti DAK 2016 yang dibahas hanya Rp 50 miliar. Sementara sisanya sebesar Rp 31 miliar tidak tahu ke mana.

”Kepastiannya kami belum tahu. Makanya, nanti akan kami klarifikasi mengenai kebenarannya,” janji Musawwir.

Jika informasi itu benar, Musawwir mengaku sangat kecewa terhadap pemkab. Sebab, apa pun bentuk sumber dana tersebut, itu harus dibahas dengan DPRD.

”Otomatis kan harus dibahas dengan DPRD. Sebab, dulu ketika dana Rp 96 miliar tidak ditransfer, itu menggunakan DAU (dana alokasi umum, Red) sebagai penggantinya agar program kegiatan tidak terbengkalai,” paparnya.

Sebelum terkecoh dengan ulah eksekutif, politikus PKS itu akan lebih dulu memperjelas ke mana saja peruntukan dana sebesar Rp 81 miliar tersebut. Sebab, kebiasaan eksekutif main seenaknya sendiri dalam proses penganggaran.

Baca Juga :  Masih Dipenjara, Eks Kades Dasok Tersangka

”Ke depan kan ada waktu hearing dengan mitra komisi, jadi nanti kami tanyakan penjelasannya. Terutama kepada bappeda,” imbuhnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangkalan Syamsul Arifin malah mengaku dana pengganti DAK 2016 sebesar Rp 81 miliar itu belum cair. Lembaganya sudah mengajukan pencairan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pamekasan. ”Belum cair,” ucapnya singkat.

Kepala Bappeda Bangkalan Moh. Fahri belum bisa dimintai keterangan. Yang bersangkutan belum merespons. Namun, hari ini Komisi C DPRD Bangkalan punya agenda mendatangkan bappeda. Peruntukan dana Rp 81 miliar tersebut juga akan ditanyakan langsung oleh dewan. 

BANGKALAN – Wakil rakyat mempertanyakan dana pengganti dana alokasi khusus (DAK) 2016 sebesar Rp 81 miliar kepada pemkab. Sebab, anggaran tersebut ditengarai tidak jelas peruntukannya.

Bahkan, dewan mendapat informasi jika dana tersebut sudah di-plotting untuk program tertentu tanpa ada pembahasan dengan DPRD. Karena itu, Anggota Banggar DPRD Bangkalan Musawwir buka suara selasa (14/11).

Menurut dia, dana Rp 81 miliar itu merupakan dana pengganti DAK 2016. Kala itu, jatah dana DAK 2016 sebesar 96 miliar tidak ditransfer oleh pemerintah pusat dengan alasan terjadi keterlambatan realisasi program.


”Dana yang akan diganti oleh pemerintah pusat sebesar Rp 81 miliar. Itu terkait DAK 2016,” katanya kepada Jawa Pos Radar Madura kemarin.

Namun demikian, Musawwir belum tahu dana tersebut diperuntukkan apa saja. Sebab, dalam rapat beberapa waktu lalu antara tim anggaran (timgar) pemkab dan badan anggaran (banggar) DPRD tidak ada pembahasan tentang dana Rp 81 miliar tersebut.

Baca Juga :  Hari Ini Bawaslu Panggil Kapolsekta

Hanya, lanjut Musawwir, pihaknya mendapat informasi jika dana tersebut sudah dipecah-pecah untuk sejumlah kegiatan dalam APBD Perubahan 2017. Pada saat rapat itu, besaran dana pengganti DAK 2016 yang dibahas hanya Rp 50 miliar. Sementara sisanya sebesar Rp 31 miliar tidak tahu ke mana.

”Kepastiannya kami belum tahu. Makanya, nanti akan kami klarifikasi mengenai kebenarannya,” janji Musawwir.

Jika informasi itu benar, Musawwir mengaku sangat kecewa terhadap pemkab. Sebab, apa pun bentuk sumber dana tersebut, itu harus dibahas dengan DPRD.

”Otomatis kan harus dibahas dengan DPRD. Sebab, dulu ketika dana Rp 96 miliar tidak ditransfer, itu menggunakan DAU (dana alokasi umum, Red) sebagai penggantinya agar program kegiatan tidak terbengkalai,” paparnya.

Sebelum terkecoh dengan ulah eksekutif, politikus PKS itu akan lebih dulu memperjelas ke mana saja peruntukan dana sebesar Rp 81 miliar tersebut. Sebab, kebiasaan eksekutif main seenaknya sendiri dalam proses penganggaran.

Baca Juga :  Pengadaan Buku Perpus Sekolah Belum Terealisasi

”Ke depan kan ada waktu hearing dengan mitra komisi, jadi nanti kami tanyakan penjelasannya. Terutama kepada bappeda,” imbuhnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangkalan Syamsul Arifin malah mengaku dana pengganti DAK 2016 sebesar Rp 81 miliar itu belum cair. Lembaganya sudah mengajukan pencairan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pamekasan. ”Belum cair,” ucapnya singkat.

Kepala Bappeda Bangkalan Moh. Fahri belum bisa dimintai keterangan. Yang bersangkutan belum merespons. Namun, hari ini Komisi C DPRD Bangkalan punya agenda mendatangkan bappeda. Peruntukan dana Rp 81 miliar tersebut juga akan ditanyakan langsung oleh dewan. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/