alexametrics
22.4 C
Madura
Monday, August 15, 2022

Mahkamah Agung Tolak Kasasi Politisi PAN Iskandar

SUMENEP – Sengketa pergantian antar waktu (PAW) politisi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPRD Sumenep memasuki babak akhir. Proses kasasi yang diajukan Iskandar ditolak oleh Mahkamah Agung. Kasasi ditempuh Iskandar setelah kecewa dengan hasil pengadilan.

Kepastian penolakan kasasi Iskandar diketahui Kuasa Hukum Mahkamah Partai Amanat Nasional (PAN) Kurniadi Kamis (14/9). Pihaknya telah mengkroscek ke MA. Keputusan tersebut diumumkan melalui laman resmi MA dengan registrasi nomor perkara 953 k/Pdt.Sus-Parpol/2017. Dalam pengumuman, MA menolak proses kasasi yang diajukan Iskandar.

Kurniadi mengatakan, pihaknya telah melihat putusan kasasi yang diajukan Iskandar. Setelah diperiksa, telah turun putusan MA tertanggal 28 Agustus 2017. ”Sudah jelas di website-nya. Sebelum itu, kami kroscek langsung kalau ada putusan MA tentang penolakan kasasi sengketa PAW Iskandar sesuai nomor registrasi,” ungkapnya.

Kurniadi belum mengetahui dasar MA menolak gugatan tersebut. Sebab, pihaknya belum mengantongi salinan putusan MA. Pekan depan, berkas tersebut akan diambil langsung ke MA.

Sejak awal pihaknya yakin MA akan menolak itu. Sebab gugatan kasasi yang diajukan ke MA tidak berdasarkan hukum. Undang-undang yang digunakan adalah aturan yang sudah tidak berlaku.

Peraturan yang digunakan penggugat adalah UU 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Aturan tersebut sudah diubah dengan UU 17/2017 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Karena itu dia menyatakan, aturan yang digunakan tidak sah.

Baca Juga :  Stage dan Dekorasi MA Menawan

Selain itu, gugatan Iskandar dinilai tidak tepat menggugat mahkamah partai. Sementara mahkamah merupakan peradilan tertinggi di tingkat partai. Jadi tidak benar jika digugat. Meskipun putusannya disengketakan. Bahkan ada pengecualian dalam kasus ini sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma).

”Yang dipersoalkan pengadilan pertama tidak melakukan mediasi. Itu kan formil. Sengketa parpol tidak diwajibkan adanya mediasi. Bahkan landasan yang mereka gunakan adalah aturan yang sudah tidak berlaku dan diganti dengan aturan baru,” jelas Kurniadi.

Kurniadi menambahkan, karena MA telah menolak upaya Iskandar, proses PAW harus dilanjutkan. Ahmad Mustar bisa segera dilantik menjadi anggota DPRD Sumenep. Sebelumnya Gubernur Jawa Timur Soekarwo sempat menunda pergantian itu akibat dinilai masih ada sengketa.

”Tidak ada proses hukum lagi setelah kasasi ditolak oleh MA. Ini sudah bersifat final sesuai undang-undang politik,” imbuhnya.

Dalam kasus ini, Iskandar menggugat sejumlah pihak. Antara lain, Mahkamah PAN, DPP PAN, dan DPW PAN. Termasuk Ketua DPD PAN Sumenep Badrus Syamsi dan Sekretaris DPD PAN Sumenep Huzaini Adzim. Calon pengganti PAW Iskandar, Ahmad Mustar juga tidak lepas dari gugatan. DPRD Sumenep yang menindaklanjuti usulan PAW juga menjadi tergugat.

Baca Juga :  DPRD Sampaikan Hasil Reses Ketiga

Sementara itu, Kuasa Hukum Iskandar, Rudi Hartono dan Kamarullah kompak tidak memberikan tanggapan. Rudi menolak memberikan keterangan dengan alasan tidak kenal. Sementara Kamarullah beralasan tidak bisa berkomentar karena ada tamu.

Setelah menerima surat pemecatan sebagai anggota dewan dari Mahkamah Partai (MP) DPP PAN, Iskandar tak terima. Dia menggugat DPD PAN Sumenep, DPW PAN Jatim, DPP PAN, dan Ahmad Mustar ke pengadilan. Namun, gugatan Iskandar kandas di putusan sela di PN Sumenep.

Sebelumnya Kamarullah mengaku, pengajuan kasasi bukan persoalan pembahasan pokok perkara. Namun mengenai kebijakan majelis hakim PN Sumenep dalam memutuskan persidangan. Menurut dia, ada beberapa catatan yang dinilai tidak sesuai. ”Keputusan majelis hakim menggunakan aturan yang sudah tidak berlaku, sementara saat ini ada aturan baru,” katanya.

Selain itu, ada beberapa agenda sidang yang tidak sesuai. Karena itu, pihaknya melakukan upaya kasasi untuk membuktikan apakah majelis hakim sudah benar menerapkan aturan dalam membuat keputusan. ”Ini adalah hak yang diberikan undang-undang. Salah satunya, pengaduan yang kami lakukan tidak sesuai dengan agenda majelis hakim. Begitu pula ada beberapa kejanggalan dalam persidangan,” tudingnya. 

SUMENEP – Sengketa pergantian antar waktu (PAW) politisi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPRD Sumenep memasuki babak akhir. Proses kasasi yang diajukan Iskandar ditolak oleh Mahkamah Agung. Kasasi ditempuh Iskandar setelah kecewa dengan hasil pengadilan.

Kepastian penolakan kasasi Iskandar diketahui Kuasa Hukum Mahkamah Partai Amanat Nasional (PAN) Kurniadi Kamis (14/9). Pihaknya telah mengkroscek ke MA. Keputusan tersebut diumumkan melalui laman resmi MA dengan registrasi nomor perkara 953 k/Pdt.Sus-Parpol/2017. Dalam pengumuman, MA menolak proses kasasi yang diajukan Iskandar.

Kurniadi mengatakan, pihaknya telah melihat putusan kasasi yang diajukan Iskandar. Setelah diperiksa, telah turun putusan MA tertanggal 28 Agustus 2017. ”Sudah jelas di website-nya. Sebelum itu, kami kroscek langsung kalau ada putusan MA tentang penolakan kasasi sengketa PAW Iskandar sesuai nomor registrasi,” ungkapnya.


Kurniadi belum mengetahui dasar MA menolak gugatan tersebut. Sebab, pihaknya belum mengantongi salinan putusan MA. Pekan depan, berkas tersebut akan diambil langsung ke MA.

Sejak awal pihaknya yakin MA akan menolak itu. Sebab gugatan kasasi yang diajukan ke MA tidak berdasarkan hukum. Undang-undang yang digunakan adalah aturan yang sudah tidak berlaku.

Peraturan yang digunakan penggugat adalah UU 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Aturan tersebut sudah diubah dengan UU 17/2017 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Karena itu dia menyatakan, aturan yang digunakan tidak sah.

Baca Juga :  Torul Ajak Masyarakat Sampang Mengaji

Selain itu, gugatan Iskandar dinilai tidak tepat menggugat mahkamah partai. Sementara mahkamah merupakan peradilan tertinggi di tingkat partai. Jadi tidak benar jika digugat. Meskipun putusannya disengketakan. Bahkan ada pengecualian dalam kasus ini sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma).

- Advertisement -

”Yang dipersoalkan pengadilan pertama tidak melakukan mediasi. Itu kan formil. Sengketa parpol tidak diwajibkan adanya mediasi. Bahkan landasan yang mereka gunakan adalah aturan yang sudah tidak berlaku dan diganti dengan aturan baru,” jelas Kurniadi.

Kurniadi menambahkan, karena MA telah menolak upaya Iskandar, proses PAW harus dilanjutkan. Ahmad Mustar bisa segera dilantik menjadi anggota DPRD Sumenep. Sebelumnya Gubernur Jawa Timur Soekarwo sempat menunda pergantian itu akibat dinilai masih ada sengketa.

”Tidak ada proses hukum lagi setelah kasasi ditolak oleh MA. Ini sudah bersifat final sesuai undang-undang politik,” imbuhnya.

Dalam kasus ini, Iskandar menggugat sejumlah pihak. Antara lain, Mahkamah PAN, DPP PAN, dan DPW PAN. Termasuk Ketua DPD PAN Sumenep Badrus Syamsi dan Sekretaris DPD PAN Sumenep Huzaini Adzim. Calon pengganti PAW Iskandar, Ahmad Mustar juga tidak lepas dari gugatan. DPRD Sumenep yang menindaklanjuti usulan PAW juga menjadi tergugat.

Baca Juga :  Seni: Sebuah Inklusivitas Paradigmatik

Sementara itu, Kuasa Hukum Iskandar, Rudi Hartono dan Kamarullah kompak tidak memberikan tanggapan. Rudi menolak memberikan keterangan dengan alasan tidak kenal. Sementara Kamarullah beralasan tidak bisa berkomentar karena ada tamu.

Setelah menerima surat pemecatan sebagai anggota dewan dari Mahkamah Partai (MP) DPP PAN, Iskandar tak terima. Dia menggugat DPD PAN Sumenep, DPW PAN Jatim, DPP PAN, dan Ahmad Mustar ke pengadilan. Namun, gugatan Iskandar kandas di putusan sela di PN Sumenep.

Sebelumnya Kamarullah mengaku, pengajuan kasasi bukan persoalan pembahasan pokok perkara. Namun mengenai kebijakan majelis hakim PN Sumenep dalam memutuskan persidangan. Menurut dia, ada beberapa catatan yang dinilai tidak sesuai. ”Keputusan majelis hakim menggunakan aturan yang sudah tidak berlaku, sementara saat ini ada aturan baru,” katanya.

Selain itu, ada beberapa agenda sidang yang tidak sesuai. Karena itu, pihaknya melakukan upaya kasasi untuk membuktikan apakah majelis hakim sudah benar menerapkan aturan dalam membuat keputusan. ”Ini adalah hak yang diberikan undang-undang. Salah satunya, pengaduan yang kami lakukan tidak sesuai dengan agenda majelis hakim. Begitu pula ada beberapa kejanggalan dalam persidangan,” tudingnya. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/