alexametrics
20.3 C
Madura
Friday, May 27, 2022

Tim Salam Hormati Langkah Berani Bangkit-Beriman

BANGKALAN – Pasangan calon (paslon) Farid Alfauzi-Sudarmawan (Berani Bangkit) dan Imam Buchori-Mondir A. Rofii (Beriman) menggugat KPU Bangkalan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut berkenaan dengan permohonan pembatalan penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara.

Gugatan dua paslon itu berdampak pada tertundanya paslon Abdul Latif Amin Imron-Mohni (Salam) untuk ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Ketua tim pemenangan Paslon Salam, Imron Amin mengutarakan, mengenai gugatan dua paslon ke MK secara langsung memang membuat penetapan bupati-wakil bupati terpilih tertunda.

Namun demikian, pihaknya tetap menghormati proses hukum yang sedang ditempuh paslon Berani Bangkit dan Beriman. Imron yakin jika gugatan tersebut tidak masuk ambang batas. Sebab, di Bangkalan selisih suaranya sangat jauh hingga mencapai 10 persen lebih.

Baca Juga :  Sudarmawan Prihatin Nasib TKI yang Dihukum Mati

”Ambang batasnya kan 0,5 persen. Kami yakin MK pasti bisa memilah, apakah perkara bisa dilanjut atau tidak,” katanya Rabu (11/7).

Apalagi, KPU RI menegaskan jika kabupaten/kota yang masuk ambang batas khusus di Madura itu hanya Kabupaten Sampang. ”Karena itu, kemungkinan ditolak. Tapi, tetap kami hormati,” terangnya.

Sementara itu, Ketua KPU Bangkalan Fauzan Jakfar membenarkan bahwa lembaganya sebagai termohon dalam perselisihan hasil perolehan suara yang ditempuh paslon Berani Bangkit dan Beriman. Namun, pihaknya yakin jika tahapan pelaksanaan pilkada sudah sesuai prosedur.

”Kami juga tidak mengerti dasarnya apa mengajukan permohonan perselisihan hasil perolehan suara,” terangnya.

Tetapi, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 158 itu selisihnya harus 0,5 persen atau 2.700 sekian untuk penduduk di atas 1 juta. ”Sementara di Bangkalan selisihnya mencapai 59 ribu. Jadi, tinggal tunggu putusan sela dari MK,” katanya.

Baca Juga :  Mengunjungi RKH. Fuad Amin Imron di Lapas Kelas I Sukamiskin

 

BANGKALAN – Pasangan calon (paslon) Farid Alfauzi-Sudarmawan (Berani Bangkit) dan Imam Buchori-Mondir A. Rofii (Beriman) menggugat KPU Bangkalan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut berkenaan dengan permohonan pembatalan penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara.

Gugatan dua paslon itu berdampak pada tertundanya paslon Abdul Latif Amin Imron-Mohni (Salam) untuk ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Ketua tim pemenangan Paslon Salam, Imron Amin mengutarakan, mengenai gugatan dua paslon ke MK secara langsung memang membuat penetapan bupati-wakil bupati terpilih tertunda.

Namun demikian, pihaknya tetap menghormati proses hukum yang sedang ditempuh paslon Berani Bangkit dan Beriman. Imron yakin jika gugatan tersebut tidak masuk ambang batas. Sebab, di Bangkalan selisih suaranya sangat jauh hingga mencapai 10 persen lebih.

Baca Juga :  Pilkada Bangkalan, Ra Bir Aly Siap Maju dengan Ra Imam

”Ambang batasnya kan 0,5 persen. Kami yakin MK pasti bisa memilah, apakah perkara bisa dilanjut atau tidak,” katanya Rabu (11/7).

Apalagi, KPU RI menegaskan jika kabupaten/kota yang masuk ambang batas khusus di Madura itu hanya Kabupaten Sampang. ”Karena itu, kemungkinan ditolak. Tapi, tetap kami hormati,” terangnya.

Sementara itu, Ketua KPU Bangkalan Fauzan Jakfar membenarkan bahwa lembaganya sebagai termohon dalam perselisihan hasil perolehan suara yang ditempuh paslon Berani Bangkit dan Beriman. Namun, pihaknya yakin jika tahapan pelaksanaan pilkada sudah sesuai prosedur.

”Kami juga tidak mengerti dasarnya apa mengajukan permohonan perselisihan hasil perolehan suara,” terangnya.

Tetapi, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 158 itu selisihnya harus 0,5 persen atau 2.700 sekian untuk penduduk di atas 1 juta. ”Sementara di Bangkalan selisihnya mencapai 59 ribu. Jadi, tinggal tunggu putusan sela dari MK,” katanya.

Baca Juga :  Sudarmawan Prihatin Nasib TKI yang Dihukum Mati

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/