alexametrics
21.5 C
Madura
Sunday, July 3, 2022

Panwaslu Temukan Mobdin Dipakai Kegiatan Pilkada

BANGKALAN – Larangan agar aparatur sipil negara (ASN) tidak terlibat politik praktis belum sepenuhnya diindahkan. Pada saat proses pendaftaran ke kantor KPU, ditengarai ada pegawai di lingkungan Pemkab Bangkalan yang ikut mengantarkan pasangan calon (paslon).

Ketua Panwaslu Bangkalan A Mustain Saleh mengungkapkan, pihaknya menemukan tiga orang diduga ASN dan satu orang guru ikut kegiatan tahapan pilkada. Menyikapi temuan itu, pihaknya akan memanggil yang bersangkutan. ”Jadwal pemanggilan besok (hari ini, Red) dan Selasa (16/1),” katanya.

Tiga orang diduga ASN dan satu orang guru itu akan dimintai keterangan. Panwaslu akan memastikan terlebih dahulu apakah mereka berstatus PNS atau THL. ”Mau PNS, THL, ataupun guru magang dilarang ikut politik praktis. Makanya, akan kami mintai keterangan dan kami lihat KTP yang bersangkutan,” tegas Mustain.

Baca Juga :  Menjelang Pemilihan Banyak APK dan BK Langgar

Panwaslu, ujar Mustain, sudah mengantongi foto-foto mereka saat mengikuti pendaftaran paslon ke kantor KPU Bangkalan. ”Mereka tidak bisa mengelak. Sudah kami kantongi foto dan nama. Upaya mereka mengelak sangat tipis kemungkinannya,” kata dia.

Selain itu, panwaslu menemukan mobil dinas (mobdin) milik Pemkab Bangkalan yang diduga dipakai untuk kepentingan pilkada. Dua mobdin diganti dengan pelat hitam, sementara satu mobdin tetap berpelat merah. ”Tiga mobil diduga mobdin itu kami temukan dipakai ketika proses pendaftaran bakal pasangan calon ke KPU,” ucap Mustain.

Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pilkada dilarang. Untuk diketahui, dari tiga bakal paslon yang mendaftar ke KPU Bangkalan, hanya Imam Buchori yang tidak berstatus pejabat negara.

Baca Juga :  Gustavo Terkesan Fanatisme Suporter Indonesia

Siapa pun yang akan maju di Pilkada 2018, tidak boleh menggunakan fasilitas negara. ”Harus memakai fasilitas pribadi atau tim sukses atau yang lain. Jangan memakai fasilitas milik negara,” ujarnya.

Apabila terbukti terjadi pelanggaran, imbuh Mustain, panwaslu akan melaporkan ke pemerintah. Panwaslu sudah bekerja sama dengan pemkab. ”Sanksi bagi pejabat yang melanggar kami serahkan kepada pihak pemkab,” pungkas dia.

Terpisah, Sekkab Bangkalan Eddy Moeljono menegaskan, pihaknya sudah mewanti-wanti agar PNS dan THL tidak terlibat politik praktis. Apabila ada yang mokong melanggar, pihaknya menyerahkan kepada panwaslu.

”Seperti apa nanti, kami tunggu hasil laporan dari panwaslu. Kami sudah melakukan kerja sama dengan panwaslu. Sanksi sesuai aturan, yakni sanksi ringan, sedang, dan berat,” tandas Eddy. 

BANGKALAN – Larangan agar aparatur sipil negara (ASN) tidak terlibat politik praktis belum sepenuhnya diindahkan. Pada saat proses pendaftaran ke kantor KPU, ditengarai ada pegawai di lingkungan Pemkab Bangkalan yang ikut mengantarkan pasangan calon (paslon).

Ketua Panwaslu Bangkalan A Mustain Saleh mengungkapkan, pihaknya menemukan tiga orang diduga ASN dan satu orang guru ikut kegiatan tahapan pilkada. Menyikapi temuan itu, pihaknya akan memanggil yang bersangkutan. ”Jadwal pemanggilan besok (hari ini, Red) dan Selasa (16/1),” katanya.

Tiga orang diduga ASN dan satu orang guru itu akan dimintai keterangan. Panwaslu akan memastikan terlebih dahulu apakah mereka berstatus PNS atau THL. ”Mau PNS, THL, ataupun guru magang dilarang ikut politik praktis. Makanya, akan kami mintai keterangan dan kami lihat KTP yang bersangkutan,” tegas Mustain.

Baca Juga :  Laporan Dugaan Money Politics Kedua Juga Kandas

Panwaslu, ujar Mustain, sudah mengantongi foto-foto mereka saat mengikuti pendaftaran paslon ke kantor KPU Bangkalan. ”Mereka tidak bisa mengelak. Sudah kami kantongi foto dan nama. Upaya mereka mengelak sangat tipis kemungkinannya,” kata dia.

Selain itu, panwaslu menemukan mobil dinas (mobdin) milik Pemkab Bangkalan yang diduga dipakai untuk kepentingan pilkada. Dua mobdin diganti dengan pelat hitam, sementara satu mobdin tetap berpelat merah. ”Tiga mobil diduga mobdin itu kami temukan dipakai ketika proses pendaftaran bakal pasangan calon ke KPU,” ucap Mustain.

Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pilkada dilarang. Untuk diketahui, dari tiga bakal paslon yang mendaftar ke KPU Bangkalan, hanya Imam Buchori yang tidak berstatus pejabat negara.

Baca Juga :  Panwaslu Bangkalan Kembalikan Uang Rp 70 Juta

Siapa pun yang akan maju di Pilkada 2018, tidak boleh menggunakan fasilitas negara. ”Harus memakai fasilitas pribadi atau tim sukses atau yang lain. Jangan memakai fasilitas milik negara,” ujarnya.

Apabila terbukti terjadi pelanggaran, imbuh Mustain, panwaslu akan melaporkan ke pemerintah. Panwaslu sudah bekerja sama dengan pemkab. ”Sanksi bagi pejabat yang melanggar kami serahkan kepada pihak pemkab,” pungkas dia.

Terpisah, Sekkab Bangkalan Eddy Moeljono menegaskan, pihaknya sudah mewanti-wanti agar PNS dan THL tidak terlibat politik praktis. Apabila ada yang mokong melanggar, pihaknya menyerahkan kepada panwaslu.

”Seperti apa nanti, kami tunggu hasil laporan dari panwaslu. Kami sudah melakukan kerja sama dengan panwaslu. Sanksi sesuai aturan, yakni sanksi ringan, sedang, dan berat,” tandas Eddy. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

15 Ribu Hak Suara Terancam Sia-Sia

Rawan Pelanggaran, Lapas Pasang 36 CCTV

Rekom PPP Ngendap di DPC

Artikel Terbaru

/