SURABAYA, RadarMadura.id – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengajak pejabat pelayan publik beriringan dalam kerja-kerja konseptual dengan kecerdasan spiritual. Selain itu, aparatur sipil negara (ASN) harus menerapkan khadimul ummah atau pelayan masyarakat. Tidak hanya dibutuhkan profesionalitas, tetapi juga integritas dan hati ikhlas.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Khofifah dalam Forum Koordinasi Pelayanan Publik 2023 dan Launching Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) oleh Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (13/3).
”Yang ingin saya tekankan, melayani masyarakat bukan hanya tugas kedinasan. Melainkan, juga tugas kemanusiaan, bahkan tugas hambah Allah sebagai khalifah fil ardh. Dengan demikian, apa yang kita lakukan akan tercatat sebagai ibadah,” katanya.
Khofifah mencontohkan, beriringan antara kerja konseptual dan kecerdasan spiritual, nantinya akan memberikan pelayanan yang tidak menyulitkan masyarakat. Justru memberikan kemudahan. ”Mudah-mudahan kita tidak masuk dalam golongan orang yang menyulitkan urusan masyarakat. Siapa yang memudahkan urusan masyarakat, semoga yang di langit memudahkan urusan kita semua. Sayangi yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kita,” ujarnya.
Dia mengatakan, peluncuran KIPP sangat penting. Tujuannya, agar ASN dan birokrasi selalu berkembang dan berinovasi. Sebab, hal itu menyangkut efektivitas pelayanan kepada masyarakat agar berdampak pada kebaikan layanan, tata kelola, dan produktivitas.
Khofifah menyatakan, strategi Jatim dalam menghadapi ketidakpastian dari berbagai fenomena global, harus ada inisiatif, kolaborasi, dan inovasi. ”Kami menekankan pada inisiatif, kolaborasi, dan inovasi untuk menghadapi segala tantangan. ASN Jatim harus siap menjadi game changer sekaligus enabler leader,” ucapnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, untuk menciptakan reformasi birokrasi ideal, pihaknya telah menyiapkan Peraturan Menteri PAN-RB 1/2023 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kredit. Regulasi tersebut menuntut landasan lain untuk melakukan penyesuaian dengan pola pikir baru tentang jabatan fungsional ASN.
”Sehingga tidak ada kesalahpahaman yang menuntut pekerjaan cukup panjang. Tidak ada lagi jabatan guru, tapi masih mengisi DUPAK yang mengharuskan cuti hingga tiga hari agar selesai. Juga memungkinkan perpindahan jabatan fungsional tidak terlalu rumit. Jadi, tidak ada satu rumpun pun yang bisa melakukan mutasi,” terangnya.
Dia mengatakan, problem dalam pelayanan harus diselesaikan secara matang dengan inovasi pelayanan publik berupa penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Namun, dengan catatan tidak satu inovasi satu aplikasi.
Harapannya, ada satu aplikasi yang mampu menjangkau seluruh pelayanan publik supaya masyarakat tidak repot membuat akun pada tiap aplikasi. ”Cukup sekali masukkan data dan bisa digunakan berulang. Harapannya, jika memang ada satu sistem dalam seluruh inovasi pelayanan publik, Jatim pelopornya. Jatim peringkat pertama Tren Top Inovasi Instansi Pemerintah dalam KIPP 2022,” tandasnya. (bam/daf)
