alexametrics
25.6 C
Madura
Friday, July 1, 2022

Minta Tarik Retribusi Galian C Ilegal

PAMEKASAN – Galian C ilegal di Pamekasan sangat marak. Data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan beberapa waktu lalu, penambangan tak berizin tersebar di 350 lokasi.

Fraksi PPP DPRD Pamekasan mengusulkan agar penambangan tidak berizin itu dikenakan retribusi. Dengan demikian, aktivitas yang dinilai merusak lingkungan itu bermanfaat bagi masyarakat.

Usulan tersebut disampaikan partai Kakbah pada rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi kemarin (12/3). Harapannya, usulan dalam bentuk rekomendasi itu ditindaklanjuti oleh eksekutif.

Jubir Fraksi PPP DPRD Pamekasan Ali Maskur mengatakan, pemerintah bisa menarik retribusi terhadap aktivitas galian C. Baik yang berizin maupun ilegal. Eksekutif bisa meminta fatwa Mahkamah Agung (MA) sebagai yurisprudensi. Kemudian, meminta fatwa perguruan tinggi melalui proses kajian.

Baca Juga :  Bupati¬†Achmad Syafii Meriahkan HUT Radar Madura

Dengan dua landasan fatwa itu, kata Ali Maskur, penarikan retribusi galian C benar di mata hukum. ”Alam tidak boleh rusak sementara rakyat tidak menikmati,” katanya kemarin.

Penarikan retribusi itu dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat. Bupati juga diharapkan membentuk satgas peningkatan PAD.

Bupati Baddrut Tamam menilai, semua usulan dari fraksi sangat baik. Hanya, terkait usulan penarikan retribusi galian C ilegal itu butuh kajian terlebih dahulu. ”Kita kaji dulu. Kita tidak bisa ambil keputusan kalau tidak dikaji,” tandasnya.

PAMEKASAN – Galian C ilegal di Pamekasan sangat marak. Data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan beberapa waktu lalu, penambangan tak berizin tersebar di 350 lokasi.

Fraksi PPP DPRD Pamekasan mengusulkan agar penambangan tidak berizin itu dikenakan retribusi. Dengan demikian, aktivitas yang dinilai merusak lingkungan itu bermanfaat bagi masyarakat.

Usulan tersebut disampaikan partai Kakbah pada rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi kemarin (12/3). Harapannya, usulan dalam bentuk rekomendasi itu ditindaklanjuti oleh eksekutif.


Jubir Fraksi PPP DPRD Pamekasan Ali Maskur mengatakan, pemerintah bisa menarik retribusi terhadap aktivitas galian C. Baik yang berizin maupun ilegal. Eksekutif bisa meminta fatwa Mahkamah Agung (MA) sebagai yurisprudensi. Kemudian, meminta fatwa perguruan tinggi melalui proses kajian.

Baca Juga :  Pencuri Kotak Suara Mulai Disidang

Dengan dua landasan fatwa itu, kata Ali Maskur, penarikan retribusi galian C benar di mata hukum. ”Alam tidak boleh rusak sementara rakyat tidak menikmati,” katanya kemarin.

Penarikan retribusi itu dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat. Bupati juga diharapkan membentuk satgas peningkatan PAD.

Bupati Baddrut Tamam menilai, semua usulan dari fraksi sangat baik. Hanya, terkait usulan penarikan retribusi galian C ilegal itu butuh kajian terlebih dahulu. ”Kita kaji dulu. Kita tidak bisa ambil keputusan kalau tidak dikaji,” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/