alexametrics
26.2 C
Madura
Saturday, July 2, 2022

Sebut Tuntutan Jaksa Tidak Adil, Ini Isi Pledoi Syafii

SURABAYA – Sidang kasus suap kepada mantan Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya lanjut Senin (11/12). Agenda sidang pembacaan pleidoi atau pembelaan terdakwa di hadapan majelis hakim. Bupati Pamekasan nonaktif Achmad Syafii turut menyampaikan pembelaan.

Mula-mula Syafii menyampaikan permintaan maaf kepada semua masyarakat Pamekasan. Sebab, dengan adanya kasus yang menjerat dia, Pamekasan ramai dibicarakan. Dia berharap kasus ini cepat selesai.

Selanjutnya, Syafii menyayangkan tuntutan jaksa KPK yang dinilai sangat memberatkan. Dia mempertanyakan mengapa dituntut paling berat dibanding terdakwa lain. Syafii juga mempertanyakan mengapa jaksa KPK menuntut hak politiknya dicabut.

Padahal, dalam kasus dugaan pemberian suap kepada mantan Kajari Pamekasan ini, Syafii mengaku tidak terlibat langsung. Bahkan, Syafii menyatakan tidak tahu proses pemberian suap tersebut. ”Mengatakan enggi pon itu bukan kata perintah. Itu respons saya atas laporan Kepala Inspektorat Pamekasan Sutjipto Utomo,” kata Syafii di hadapan majelis hakim.

Lagi pula, Syafii mengaku bertemu dengan Kajari Pamekasan pada 18 Juli 2017 dan hanya membicarakan sosialisasi dana desa (DD). Namun, tiba-tiba Kajari menyebut kasus yang ditangani di Desa Dasuk.

Waktu itu Syafii menyampaikan, ditolong yang bisa ditolong. ”Intinya, saya tidak pernah menyuruh Sutjipto untuk melobi Kajari. Saya tidak pernah minta tolong kepada Kajari. Justru Kajari yang menawarkan,” jelasnya.

Moh. Sholeh, kuasa hukum Achmad Syafii usai sidang mengatakan, pihaknya meminta majelis hakim mempertimbangkan pembelaan dengan adil dan bijaksana. Dia berkeyakinan Syafii tidak bersalah. Dia berharap, dalam sidang putusan nanti, Syafii dibebaskan. ”Klien kami tidak terlibat dalam kasus suap ini,” katanya.

Baca Juga :  Bupati Baddrut Ajak Tingkatkan Ibadah Sosial

Misalnya, lanjut Sholeh, jaksa KPK menyebut Syafii memiliki kedekatan khusus dengan Kades Dasuk Agus Mulyadi. Padahal, dalam fakta persidangan, mengenai percakapan lewat SMS dan WhatsApp, tidak ada komunikasi yang membicarakan kasus yang ditangani Kejari Pamekasan di Desa Dasuk. Apalagi sampai Agus Mulyadi minta tolong kepada bupati untuk disampaikan ke Kajari.

”Artinya, tidak ada kedekatan khusus. Semua Kades dianggap sama. Tapi sayangnya, jaksa KPK tidak menampilkan komunikasi klien kami dengan Kades yang lain. Yang ditampilkan hanya komunikasi dengan Agus. Itu pun tidak pernah ada pembicaraan soal kasus di Desa Dasuk,” bebernya.

Pihaknya menduga, jaksa KPK ingin menggiring opini bahwa Agus memiliki kedekatan khusus dengan Syafii. ”Yang seperti ini bahaya dan kami sangat menyesalkan,” katanya.

Sholeh menyampaikan, dalam kasus ini jaksa KPK seakan-akan menyembunyikan fakta persidangan. Bagaimana tidak, kepala inspektorat dijadikan justice collaborator (JC). Padahal, Sutjipto merupakan pelaku pemberian suap kepada Kajari yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK. ”Kok bisa dijadikan JC. Aneh. Memang benar BAP Sutjipto dengan fakta persidangan sesuai. Tapi, JC itu membongkar yang kemudian menemukan fakta baru. Ini kan tidak,” jelasnya.

Baca Juga :  Ketua DPRD Diduga Terlibat Kampanye

Jaksa KPK, sambung Sholeh, menuntut Syafii lebih berat dibanding terdakwa yang lain. Padahal, Syafii tidak terlibat suap kepada mantan Kajari Pamekasan. Jaksa KPK mestinya bisa melihat ada terdakwa lain yang mengomunikasikan semua proses suap itu, yakni Sutjipto. ”Malah klien kami yang dituntut berat,” ucapnya.

Sementara itu, Jaksa KPK Ahmad Burhanuddin mengatakan, apabila penasihat hukum berpendapat lain, silakan, tidak ada persoalan. Yang jelas, pihaknya meyakini Syafii merupakan pelaku utama suap kepada Kajari. Sementara Sutjipto hanya pelaksana di lapangan. Sutjipto juga kooperatif dan jujur dalam penanganan kasus ini.

”Pelaku utama tetap bupati. Sutjipto pelaku di lapangan dan dia mau membantu membongkar kasus ini,” kata Burhan santai.

Kenapa Sutjipto dijadikan JC? Menurut Burhan karena yang bersangkutan tidak menutup-nutupi. Karena itu, tuntutannya jauh lebih rendah dibandingkan bupati. Jadi, harus ada perbedaan antara JC dan yang bukan JC. ”Kasihan yang jujur. JC itu sudah membantu kami dalam mengungkap kasus ini. Makanya, kami yakin dakwaan kami akan terbukti,” tandasnya.

Sidang berikutnya adalah putusan majelis hakim yang akan digelar pada Senin (18/12) depan. Rencana awal, sidang putusan dilaksanakan 15 Desember. Namun karena di Pengadilan Tipikor Surabaya ada kegiatan serah terima jabatan, sidang diundur ke 18 Desember.

SURABAYA – Sidang kasus suap kepada mantan Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya lanjut Senin (11/12). Agenda sidang pembacaan pleidoi atau pembelaan terdakwa di hadapan majelis hakim. Bupati Pamekasan nonaktif Achmad Syafii turut menyampaikan pembelaan.

Mula-mula Syafii menyampaikan permintaan maaf kepada semua masyarakat Pamekasan. Sebab, dengan adanya kasus yang menjerat dia, Pamekasan ramai dibicarakan. Dia berharap kasus ini cepat selesai.

Selanjutnya, Syafii menyayangkan tuntutan jaksa KPK yang dinilai sangat memberatkan. Dia mempertanyakan mengapa dituntut paling berat dibanding terdakwa lain. Syafii juga mempertanyakan mengapa jaksa KPK menuntut hak politiknya dicabut.


Padahal, dalam kasus dugaan pemberian suap kepada mantan Kajari Pamekasan ini, Syafii mengaku tidak terlibat langsung. Bahkan, Syafii menyatakan tidak tahu proses pemberian suap tersebut. ”Mengatakan enggi pon itu bukan kata perintah. Itu respons saya atas laporan Kepala Inspektorat Pamekasan Sutjipto Utomo,” kata Syafii di hadapan majelis hakim.

Lagi pula, Syafii mengaku bertemu dengan Kajari Pamekasan pada 18 Juli 2017 dan hanya membicarakan sosialisasi dana desa (DD). Namun, tiba-tiba Kajari menyebut kasus yang ditangani di Desa Dasuk.

Waktu itu Syafii menyampaikan, ditolong yang bisa ditolong. ”Intinya, saya tidak pernah menyuruh Sutjipto untuk melobi Kajari. Saya tidak pernah minta tolong kepada Kajari. Justru Kajari yang menawarkan,” jelasnya.

Moh. Sholeh, kuasa hukum Achmad Syafii usai sidang mengatakan, pihaknya meminta majelis hakim mempertimbangkan pembelaan dengan adil dan bijaksana. Dia berkeyakinan Syafii tidak bersalah. Dia berharap, dalam sidang putusan nanti, Syafii dibebaskan. ”Klien kami tidak terlibat dalam kasus suap ini,” katanya.

Baca Juga :  Siapkan Lahan 2,5 Hektare untuk Industri Hasil Tembakau

Misalnya, lanjut Sholeh, jaksa KPK menyebut Syafii memiliki kedekatan khusus dengan Kades Dasuk Agus Mulyadi. Padahal, dalam fakta persidangan, mengenai percakapan lewat SMS dan WhatsApp, tidak ada komunikasi yang membicarakan kasus yang ditangani Kejari Pamekasan di Desa Dasuk. Apalagi sampai Agus Mulyadi minta tolong kepada bupati untuk disampaikan ke Kajari.

”Artinya, tidak ada kedekatan khusus. Semua Kades dianggap sama. Tapi sayangnya, jaksa KPK tidak menampilkan komunikasi klien kami dengan Kades yang lain. Yang ditampilkan hanya komunikasi dengan Agus. Itu pun tidak pernah ada pembicaraan soal kasus di Desa Dasuk,” bebernya.

Pihaknya menduga, jaksa KPK ingin menggiring opini bahwa Agus memiliki kedekatan khusus dengan Syafii. ”Yang seperti ini bahaya dan kami sangat menyesalkan,” katanya.

Sholeh menyampaikan, dalam kasus ini jaksa KPK seakan-akan menyembunyikan fakta persidangan. Bagaimana tidak, kepala inspektorat dijadikan justice collaborator (JC). Padahal, Sutjipto merupakan pelaku pemberian suap kepada Kajari yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK. ”Kok bisa dijadikan JC. Aneh. Memang benar BAP Sutjipto dengan fakta persidangan sesuai. Tapi, JC itu membongkar yang kemudian menemukan fakta baru. Ini kan tidak,” jelasnya.

Baca Juga :  Isu Santet, Nyawa Melayang

Jaksa KPK, sambung Sholeh, menuntut Syafii lebih berat dibanding terdakwa yang lain. Padahal, Syafii tidak terlibat suap kepada mantan Kajari Pamekasan. Jaksa KPK mestinya bisa melihat ada terdakwa lain yang mengomunikasikan semua proses suap itu, yakni Sutjipto. ”Malah klien kami yang dituntut berat,” ucapnya.

Sementara itu, Jaksa KPK Ahmad Burhanuddin mengatakan, apabila penasihat hukum berpendapat lain, silakan, tidak ada persoalan. Yang jelas, pihaknya meyakini Syafii merupakan pelaku utama suap kepada Kajari. Sementara Sutjipto hanya pelaksana di lapangan. Sutjipto juga kooperatif dan jujur dalam penanganan kasus ini.

”Pelaku utama tetap bupati. Sutjipto pelaku di lapangan dan dia mau membantu membongkar kasus ini,” kata Burhan santai.

Kenapa Sutjipto dijadikan JC? Menurut Burhan karena yang bersangkutan tidak menutup-nutupi. Karena itu, tuntutannya jauh lebih rendah dibandingkan bupati. Jadi, harus ada perbedaan antara JC dan yang bukan JC. ”Kasihan yang jujur. JC itu sudah membantu kami dalam mengungkap kasus ini. Makanya, kami yakin dakwaan kami akan terbukti,” tandasnya.

Sidang berikutnya adalah putusan majelis hakim yang akan digelar pada Senin (18/12) depan. Rencana awal, sidang putusan dilaksanakan 15 Desember. Namun karena di Pengadilan Tipikor Surabaya ada kegiatan serah terima jabatan, sidang diundur ke 18 Desember.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/