alexametrics
20.6 C
Madura
Wednesday, August 10, 2022

Ketua DPRD Belum Dilantik DPC PPP Lambat Serahkan Rekomendasi

PAMEKASAN – Pelantikan pimpinan dewan di Kota Gerbang Salam tidak bersamaan. Kemarin (12/10), baru wakil ketua DPRD Pamekasan yang dilantik, sementara ketua DPRD belum.

Sekretaris DPRD Pamekasan Masrukin mengutarakan, sementara pelantikan hanya untuk tiga wakil ketua dewan. Pelantikan ketua dewan akan digelar dalam waktu dekat.

Pemicunya, DPC PPP Pamekasan menyerahkan rekomendasi setelah tiga partai lain selesai. Dengan demikian, pelantikan ketua DPRD menyusul. Keputusan wakil ketua dilantik terlebih dahulu agar kerja kedewanan berjalan. ”Dengan sangat terpaksa wakil ketua dulu yang dilantik,” ujarnya.

Ketua DPC PPP Pamekasan Halili Yasin mengatakan, rekomendasi pengisian ketua dewan disetor. Periode 2,5 tahun pertama akan diisi Fathor Rohman. Sisanya akan dilanjutkan oleh dirinya.

Meski ketua dewan belum dilantik, kerja kedewanan bisa jalan. Wakil ketua bisa menandatangani perjalanan dinas dan surat penting lainnya. ”Dengan wakil ketua definitif, tugas kedewanan bisa jalan,” tegasnya.

Baca Juga :  Melihat Realisasi Pembangunan Infrastruktur di Kota Gerbang Salam

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Syafiudin membenarkan banyak tugas menunggu. Agenda terdekat yakni membentuk AKD. Kemudian, akan dilanjutkan pada tugas penting lainnya.

Sementara itu, menurut Syafiudin, Wakil Ketua DPRD, menyampaikan baru wakil ketua yang dilantik. Sementara ketua dewan menunggu jadwal selanjutnya.

Dia akan berkonsultasi mengenai kewenangan wakil. Khawatir pengesahan anggaran hanya bisa dilakukan setelah ketua dilantik. ”Kami segera bentuk AKD (alat kelengkapan dewan),” katanya.

Di tempat terpisah, Aktivis Lembaga Kajian Kebijakan Pemerintah (LKKP) Zahrul Anam mengatakan, sangat banyak tugas menunggu pimpinan dewan. Selain penyusunan tata tertib (tatib) dan pembentukan AKD, pengesahan dokumen anggaran juga menunggu.

Dewan belum mengesahkan rancanagan APBD perubahan. Padahal, sekarang memasuki triwulan keempat. Seharusnya dokumen itu disahkan. ”Sekarang sudah pertengahan Oktober, tapi APBD perubahan belum disahkan,” katanya.

Baca Juga :  Patroli, Satpol PP Turunkan Jemuran di Pagar Monumen Arek Lancor

Seharusnya Oktober perubahan anggaran bisa direalisasikan. Sebab, Desember fokus pada penyusunan laporan pertanggungjawaban. Waktu efektif mengerjakan program hanya dua bulan.

Jika APBD perubahan tidak kunjung disahkan, realisasinya terancam tidak maksimal. Tidak menutup kemungkinan, proyek fisik akan dikerjakan asal-asalan. Kemudian, serapan anggaran dimungkinkan rendah.

Sebab, banyak proyek gagal lelang akibat waktu terlalu mepet. Seperti yang terjadi 2018 lalu, banyak proyek tidak dikerjakan. Akibatnya, sisa lebih anggaran pembiayaan (silpa) tinggi.

Pada 2018 lalu, silpa mencapai Rp 300 miliar. Pemicu utamanya, proyek tidak dikerjakan lantaran waktu terlalu mepet. ”Masyarakat berharap realisasi anggaran maksimal,” tandasnya.

 

PAMEKASAN – Pelantikan pimpinan dewan di Kota Gerbang Salam tidak bersamaan. Kemarin (12/10), baru wakil ketua DPRD Pamekasan yang dilantik, sementara ketua DPRD belum.

Sekretaris DPRD Pamekasan Masrukin mengutarakan, sementara pelantikan hanya untuk tiga wakil ketua dewan. Pelantikan ketua dewan akan digelar dalam waktu dekat.

Pemicunya, DPC PPP Pamekasan menyerahkan rekomendasi setelah tiga partai lain selesai. Dengan demikian, pelantikan ketua DPRD menyusul. Keputusan wakil ketua dilantik terlebih dahulu agar kerja kedewanan berjalan. ”Dengan sangat terpaksa wakil ketua dulu yang dilantik,” ujarnya.


Ketua DPC PPP Pamekasan Halili Yasin mengatakan, rekomendasi pengisian ketua dewan disetor. Periode 2,5 tahun pertama akan diisi Fathor Rohman. Sisanya akan dilanjutkan oleh dirinya.

Meski ketua dewan belum dilantik, kerja kedewanan bisa jalan. Wakil ketua bisa menandatangani perjalanan dinas dan surat penting lainnya. ”Dengan wakil ketua definitif, tugas kedewanan bisa jalan,” tegasnya.

Baca Juga :  Kota Gerbang Salam Belum Miliki Perda Pariwisata

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Syafiudin membenarkan banyak tugas menunggu. Agenda terdekat yakni membentuk AKD. Kemudian, akan dilanjutkan pada tugas penting lainnya.

Sementara itu, menurut Syafiudin, Wakil Ketua DPRD, menyampaikan baru wakil ketua yang dilantik. Sementara ketua dewan menunggu jadwal selanjutnya.

Dia akan berkonsultasi mengenai kewenangan wakil. Khawatir pengesahan anggaran hanya bisa dilakukan setelah ketua dilantik. ”Kami segera bentuk AKD (alat kelengkapan dewan),” katanya.

Di tempat terpisah, Aktivis Lembaga Kajian Kebijakan Pemerintah (LKKP) Zahrul Anam mengatakan, sangat banyak tugas menunggu pimpinan dewan. Selain penyusunan tata tertib (tatib) dan pembentukan AKD, pengesahan dokumen anggaran juga menunggu.

Dewan belum mengesahkan rancanagan APBD perubahan. Padahal, sekarang memasuki triwulan keempat. Seharusnya dokumen itu disahkan. ”Sekarang sudah pertengahan Oktober, tapi APBD perubahan belum disahkan,” katanya.

Baca Juga :  Puisi TAUFIK RAHMAN*

Seharusnya Oktober perubahan anggaran bisa direalisasikan. Sebab, Desember fokus pada penyusunan laporan pertanggungjawaban. Waktu efektif mengerjakan program hanya dua bulan.

Jika APBD perubahan tidak kunjung disahkan, realisasinya terancam tidak maksimal. Tidak menutup kemungkinan, proyek fisik akan dikerjakan asal-asalan. Kemudian, serapan anggaran dimungkinkan rendah.

Sebab, banyak proyek gagal lelang akibat waktu terlalu mepet. Seperti yang terjadi 2018 lalu, banyak proyek tidak dikerjakan. Akibatnya, sisa lebih anggaran pembiayaan (silpa) tinggi.

Pada 2018 lalu, silpa mencapai Rp 300 miliar. Pemicu utamanya, proyek tidak dikerjakan lantaran waktu terlalu mepet. ”Masyarakat berharap realisasi anggaran maksimal,” tandasnya.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/