alexametrics
21 C
Madura
Friday, July 1, 2022

Polres Sampang Hentikan Kasus Prona Marparan

SAMPANG – Kasus dugaan pungutan liar (pungli) proyek operasi nasional agraria (prona) Desa Marparan, Kecamatan Sreseh, dihentikan. Lantaran penyidik polres berkesimpulan bahwa dalam kasus tersebut dari keterangan saksi ahli belum cukup bukti. Namun, bukan berarti kasus yang dilaporkan April lalu itu tidak bisa dibuka kembali.

Demikian disampaikan Kasatreskrim Polres Sampang AKP Heri Kusnanto Rabu (11/10). Dia menyampaikan, kasus prona itu sudah dilakukan gelar perkara. Dia mengaku, hasil gelar perkara terakhir, kasus tersebut dihentikan sementara. ”Kita hentikan sementara karena dari saksi ahli belum cukup bukti,” ucapnya.

Menurut dia, kasus tersebut tetap bisa dilanjutkan apabila hasil penyelidikan penyidik menemukan bukti-bukti baru. ”Kami akan cari, apakah ada bukti baru untuk melanjutkan kasus ini,” katanya.

Apabila saat dilakukan penyelidikan tidak juga ditemukan bukti-bukti baru, besar kemungkinan kasus tersebut akan dihentikan. ”Kami akan keluarkan SP3 apabila tidak ada bukti yang cukup. Gelar perkara terakhir ini kami lakukan pekan lalu,” terangnya.

Pada Selasa, 30 Mei lalu, dia menyebutkan bahwa kasus tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi (tipikor). Unsur tersebut dengan modus penyalahgunaan wewenang. Itu berdasar hasil gelar perkara pada Sabtu (27/5).

Baca Juga :  Kabupaten Mana Paling Berprestasi Tahun Ini?

Saat itu, mantan Kasatnarkoba Polres Bangkalan tersebut pascagelar perkara bersama sejumlah ahli, butuh pemeriksaan saksi kembali. Yaitu, saksi ahli bidang pidana dan saksi ahli bidang prona untuk menguatkan dugaan pungli prona itu.

Kasus ini dilaporkan ke Porlres Sampang pada 20 April lalu oleh warga Desa Marparan, Kecamatan Sreseh. Sebelumnya mereka melaporkan ke Polsek Sreseh. Program sertifikasi tanah itu berlangsung pada Februari.

Selama ini warga dimintai membayar pendaftaran Rp 250 ribu. Ketika sertifikat tanah sudah selesai, warga kembali diminta Rp 250 ribu. Total Rp 500 ribu per petak. Di Desa Marparan ada 1.700 lembar pembuatan sertifikat tanah.

Dugaan pungli tersebut dilakukan aparatur pemerintah desa. Termasuk Kades dan petugas pengukur tanah. Apalagi, permintaan sejumlah uang itu tidak disertai kuitansi. Sertifikat tanah warga saat ini sudah ada yang selesai. Namun, warga diminta untuk membayar kembali uang tambahan dengan dilampiri surat pernyataan. Bahwa, warga tidak keberatan memberikan uang tambahan ke Kades.

Namun, Kades Marparan Mohammad Romli menjelaskan, biaya mengurus prona digunakan untuk administrasi. Sebab, membutuhkan meterai empat lembar, patok, membayar petugas yang mengisi data, serta petugas ukur dan pemasang patok. Karena itu, dia menilai laporan warganya tidak benar.

Baca Juga :  Puisi Biologi; Hibrid Sastra dan Biologi (2)

Menurut dia, biaya yang diminta hanya Rp 400 ribu. Uang tersebut diminta kepada pendaftar atas kesepakatan BPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat. Menurut Kades Romli, pelapor mendaftar prona di akhir-akhir. Ketika ada laporan ke polsek, uang warga Rp 250 ribu dikembalikan oleh panitia. Maksimal pendaftar diminta Rp 400 ribu.

Sementara itu, rencana warga yang akan melurug polres kemarin gagal. Mereka akan datang ke mapolres pekan depan. ”Karena sampai saat ini kasus itu tenggelam. Kami ingin polres menindaklanjuti kasus prona,” ucap Sahid Muhammad selaku pengacara warga Desa Marparan yang merasa dirugikan karena dipungut biaya yang tidak wajar oleh perangkat desa.

Apabila polres tidak menindaklanjuti, pihaknya mengancam akan melaporkan kembali kasus tersebut ke Polda Jatim dan Propam. ”Sebab, kami tidak ingin kasus ini dibiarkan begitu saja. Kami ingin aparat penegak hukum memproses dengan serius,” jelasnya.

SAMPANG – Kasus dugaan pungutan liar (pungli) proyek operasi nasional agraria (prona) Desa Marparan, Kecamatan Sreseh, dihentikan. Lantaran penyidik polres berkesimpulan bahwa dalam kasus tersebut dari keterangan saksi ahli belum cukup bukti. Namun, bukan berarti kasus yang dilaporkan April lalu itu tidak bisa dibuka kembali.

Demikian disampaikan Kasatreskrim Polres Sampang AKP Heri Kusnanto Rabu (11/10). Dia menyampaikan, kasus prona itu sudah dilakukan gelar perkara. Dia mengaku, hasil gelar perkara terakhir, kasus tersebut dihentikan sementara. ”Kita hentikan sementara karena dari saksi ahli belum cukup bukti,” ucapnya.


Menurut dia, kasus tersebut tetap bisa dilanjutkan apabila hasil penyelidikan penyidik menemukan bukti-bukti baru. ”Kami akan cari, apakah ada bukti baru untuk melanjutkan kasus ini,” katanya.

Apabila saat dilakukan penyelidikan tidak juga ditemukan bukti-bukti baru, besar kemungkinan kasus tersebut akan dihentikan. ”Kami akan keluarkan SP3 apabila tidak ada bukti yang cukup. Gelar perkara terakhir ini kami lakukan pekan lalu,” terangnya.

Pada Selasa, 30 Mei lalu, dia menyebutkan bahwa kasus tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi (tipikor). Unsur tersebut dengan modus penyalahgunaan wewenang. Itu berdasar hasil gelar perkara pada Sabtu (27/5).

Baca Juga :  Puisi Biologi; Hibrid Sastra dan Biologi (2)

Saat itu, mantan Kasatnarkoba Polres Bangkalan tersebut pascagelar perkara bersama sejumlah ahli, butuh pemeriksaan saksi kembali. Yaitu, saksi ahli bidang pidana dan saksi ahli bidang prona untuk menguatkan dugaan pungli prona itu.

Kasus ini dilaporkan ke Porlres Sampang pada 20 April lalu oleh warga Desa Marparan, Kecamatan Sreseh. Sebelumnya mereka melaporkan ke Polsek Sreseh. Program sertifikasi tanah itu berlangsung pada Februari.

Selama ini warga dimintai membayar pendaftaran Rp 250 ribu. Ketika sertifikat tanah sudah selesai, warga kembali diminta Rp 250 ribu. Total Rp 500 ribu per petak. Di Desa Marparan ada 1.700 lembar pembuatan sertifikat tanah.

Dugaan pungli tersebut dilakukan aparatur pemerintah desa. Termasuk Kades dan petugas pengukur tanah. Apalagi, permintaan sejumlah uang itu tidak disertai kuitansi. Sertifikat tanah warga saat ini sudah ada yang selesai. Namun, warga diminta untuk membayar kembali uang tambahan dengan dilampiri surat pernyataan. Bahwa, warga tidak keberatan memberikan uang tambahan ke Kades.

Namun, Kades Marparan Mohammad Romli menjelaskan, biaya mengurus prona digunakan untuk administrasi. Sebab, membutuhkan meterai empat lembar, patok, membayar petugas yang mengisi data, serta petugas ukur dan pemasang patok. Karena itu, dia menilai laporan warganya tidak benar.

Baca Juga :  Kabupaten Mana Paling Berprestasi Tahun Ini?

Menurut dia, biaya yang diminta hanya Rp 400 ribu. Uang tersebut diminta kepada pendaftar atas kesepakatan BPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat. Menurut Kades Romli, pelapor mendaftar prona di akhir-akhir. Ketika ada laporan ke polsek, uang warga Rp 250 ribu dikembalikan oleh panitia. Maksimal pendaftar diminta Rp 400 ribu.

Sementara itu, rencana warga yang akan melurug polres kemarin gagal. Mereka akan datang ke mapolres pekan depan. ”Karena sampai saat ini kasus itu tenggelam. Kami ingin polres menindaklanjuti kasus prona,” ucap Sahid Muhammad selaku pengacara warga Desa Marparan yang merasa dirugikan karena dipungut biaya yang tidak wajar oleh perangkat desa.

Apabila polres tidak menindaklanjuti, pihaknya mengancam akan melaporkan kembali kasus tersebut ke Polda Jatim dan Propam. ”Sebab, kami tidak ingin kasus ini dibiarkan begitu saja. Kami ingin aparat penegak hukum memproses dengan serius,” jelasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Owa’ Kapal

Baddrut Tamam Pemimpin Muda Zaman Now

Artikel Terbaru

/