alexametrics
20.9 C
Madura
Monday, June 27, 2022

Golput Jadi Ancaman Pilkada 2018

SUMENEP – Golongan putih (golput) atau pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya masih menjadi ancaman dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2018. Khususnya di wilayah Sumenep. Sebab, setiap ada pesta demokrasi, angka partisipasi pemilih selalu di angka minimalis. Pada Pilgub 2013, angka golput di Sumenep lebih dari 40 persen.

Pengamat politik IAIN Madura Achmad Muhlis mengatakan, ancaman golput perlu dicarikan solusi tepat, terutama oleh penyelenggara pemilu. Bukan hanya saat pemilihan berlangsung. Tetapi sejak awal, penekanan golput harus dilakukan.

”Pertama, sistem pendataan pendaftaran pemilih harus dipermudah dan diperbaiki,” kata Achmad Muhlis saat berkunjung ke kantor Jawa Pos Radar Madura (JPRM) Biro Sumenep Senin (11/6).

Baca Juga :  IAIN Madura Buka Layanan Konseling

Selain itu, perlu ada perubahan paradigma di masyarakat. Jika semula masyarakat hanya diberi hak untuk memilih, istilah tersebut harus diubah menjadi kewajiban memilih. Sebab, pada dasarnya memilih pemimpin merupakan kewajiban masyarakat, terutama bagi yang beragama Islam.

”Banyak pijakan dasar dalam Alquran yang menganjurkan untuk memilih pemimpin,” jelasnya. ”Itu artinya bukan hak lagi, tapi kewajiban bagi setiap orang untuk menentukan pilihan terbaiknya dari sekian banyak pilihan,” tambahnya.

Meskipun terkadang golput menjadi pilihan bagi masyarakat yang telanjur kecewa atas sistem yang ada. ”Jika menggunakan teori Talcot Parson, golput itu menjadi pilihan karena terusiknya rasa keadilan umat di masa-masa yang lalu,” tegasnya.

Pada titik inilah, pria asal Kecamatan Larangan, Pamekasan, itu berharap ada langkah taktis untuk menekan angka golput. Termasuk, pendekatan kepada para pemilih perlu diintensifkan. ”Sosialisasi harus komprehensif, masuk ke pelosok desa,” pungkasnya.

Baca Juga :  Dirikan Rumah Moderasi Beragama untuk Tangkal Intoleransi

SUMENEP – Golongan putih (golput) atau pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya masih menjadi ancaman dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2018. Khususnya di wilayah Sumenep. Sebab, setiap ada pesta demokrasi, angka partisipasi pemilih selalu di angka minimalis. Pada Pilgub 2013, angka golput di Sumenep lebih dari 40 persen.

Pengamat politik IAIN Madura Achmad Muhlis mengatakan, ancaman golput perlu dicarikan solusi tepat, terutama oleh penyelenggara pemilu. Bukan hanya saat pemilihan berlangsung. Tetapi sejak awal, penekanan golput harus dilakukan.

”Pertama, sistem pendataan pendaftaran pemilih harus dipermudah dan diperbaiki,” kata Achmad Muhlis saat berkunjung ke kantor Jawa Pos Radar Madura (JPRM) Biro Sumenep Senin (11/6).

Baca Juga :  Gagas Koalisi Poros Alternatif Pilkada Pamekasan

Selain itu, perlu ada perubahan paradigma di masyarakat. Jika semula masyarakat hanya diberi hak untuk memilih, istilah tersebut harus diubah menjadi kewajiban memilih. Sebab, pada dasarnya memilih pemimpin merupakan kewajiban masyarakat, terutama bagi yang beragama Islam.

”Banyak pijakan dasar dalam Alquran yang menganjurkan untuk memilih pemimpin,” jelasnya. ”Itu artinya bukan hak lagi, tapi kewajiban bagi setiap orang untuk menentukan pilihan terbaiknya dari sekian banyak pilihan,” tambahnya.

Meskipun terkadang golput menjadi pilihan bagi masyarakat yang telanjur kecewa atas sistem yang ada. ”Jika menggunakan teori Talcot Parson, golput itu menjadi pilihan karena terusiknya rasa keadilan umat di masa-masa yang lalu,” tegasnya.

Pada titik inilah, pria asal Kecamatan Larangan, Pamekasan, itu berharap ada langkah taktis untuk menekan angka golput. Termasuk, pendekatan kepada para pemilih perlu diintensifkan. ”Sosialisasi harus komprehensif, masuk ke pelosok desa,” pungkasnya.

Baca Juga :  Wabup Dukung Penuh Bazar Takjil JPRM
- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/