alexametrics
20.6 C
Madura
Saturday, May 28, 2022

Anggota Dewan Bantah Lakukan Penipuan

BANGKALAN – Kasus dugaan penipuan yang menyeret oknum anggota DPRD Bangkalan Abd. Rahman terus menggelinding. Pria yang tercatat sebagai anggota Komisi A itu angkat bicara. Politikus PAN itu menggelar konferensi pers dengan didampingi kuasa hukumnya kemarin (11/3).

Di hadapan awak media, Abd. Rahman membenarkan melakukan transaksi jual beli tanah dengan Sarimun Udin, 59, warga Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pada pertengahan 2018. Dia mengaku, Sarimun telah melihat langsung tanah yang akan dijual. Yakni di Desa Ketetang, Kecamatan Kwanyar. ”Sarimun ke sana (Desa Ketetang), saya juga perlihatkan foto sertifikat di HP saya,” ucapnya.

Abd. Rahman tidak menampik menerima down payment (DP) atau tanda jadi Rp 750 juta dari Sarimun. Dia menyebutkan, tanah yang akan dijual ke Sarimun luasnya 17.916 meter persegi. Dengan harga Rp 125 ribu per meter, sehingga nilai transaksi tanah itu Rp 2,2 miliar. ”Saya benarkan DP yang masuk Rp 750 juta dan itu berkuitansi. Yang nulis kuitansi itu saya,” tegasnya.

Politikus asal Kecamatan Kwanyar itu mengatakan, tanah yang akan dia jual diukur oleh orang kepercayaan Sarimun dengan membawa orang dari pertambangan. Abd Rahman mengakui menghalangi pengukuran yang akan dilakukan orang kepercayaan Sarimun. Hal itu dilakukan karena pengukuran dilakukan hingga ke tanah masyarakat yang ada di dekat miliknya. ”Memang saya halangi karena saya jual 17.916. Dia melakukan pengukuran melebar ke tanah orang,” kata pria yang kemarin berkopiah hitam itu.

Baca Juga :  Usul Rasionalisasi GTT Nonkategori

Dalam jual beli itu tidak ada perjanjian antara dirinya dengan Sarimun soal waktu pelunasan. Tiba-tiba, kata dia, Sarimun membatalkan perjanjian yang telah disepakati dan meminta DP yang telah dibayarkan dikembalikan.

Abd. Rahman mengaku telah berjanji kepada Sarimun untuk mengembalikan uang ratusan di salah satu rumah makan di Jalan Raya Tangkel saat makan bersama. Beberapa hari setelah pertemuan itu, pihaknya ditelepon seseorang kepercayaan Sarimun untuk membicarakan masalah pelunasan DP itu. Sayangnya, dia enggan menyebutkan identitas orang kepercayaan Sarimun tersebut.

”Saya ditanya masalah saya dengan Sarimun. Saya bilang, saya akan mengembalikan tetapi saya belum ada uang. Orang kepercayaannya itu sepertinya aparat,” kata dia.

Dia melanjutkan, beberapa hari kemudian orang kepercayaan Sarimun itu meminta dirinya datang ke Mapolres Bangkalan. Di situ dia dicecar pertanyaan tentang persoalan dengan Sarimun. ”Saya dua kali dipanggil melalui telepon. Saya tanda tangan di BAP (bertita acara pemeriksaan),” sambungnya.

Abd. Rahman mengaku ditekan oleh orang kepercayaan Sarimun itu untuk melunasi pembayaran DP hingga Februari 2018. Jika tidak, orang tersebut akan menerbitkan laporan polisi (LP) untuk dirinya.

Betul saja, kata Abd. Rahman, dia menerima pemanggilan dari penyidik Polres Bangkalan. Dia mengaku pemanggilan itu dikirim penyidik Polres Bangkalan ke ketua DPRD Bangkalan. Namun dirinya memilih mangkir karena dianggap tidak prosedural.

Baca Juga :  Mendag Dorong Kerja sama Ekonomi Digital ASEAN-AS Demi Pemberdayaan UMKM

Kuasa hukum Abd. Rahman yakni Fathur Arif menyesalkan kinerja penyidik Polres Bangkalan dalam memanggil kliennya untuk dimintai keterangan. Dia menyebut pemanggilan itu tanpa prosedur resmi.

Pria asal Surabaya tersebut menilai, pemanggilan kliennya melalui ketua DPRD Bangkalan tidak tepat. Menurut dia, pemanggilan kliennya seharusnya melalui gubernur Jawa Timur, bukan ke ketua DPRD.

Dia berjanji akan mengambil upaya hukum terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan Polres Bangkalan kepada kliennya. ”Akan kami tempuh cara hukum,” tegasnya.

Fathul Arif menyatakan, persoalan antara kliennya dengan Sarimun bukan ranah pidana. Tetapi perkara perdata yang harus diselesaikan antara Sarimun dengan Abd. Rahman. Pihaknya mengaku akan melayangkan gugatan perdata atas pembatalan yang dilakukan Sarimun.

KBO Reskrim Polres Bangkalan M. Bahrudi membenarkan memanggil Abd. Rahman via telepon. Menurutnya, pemanggilan itu untuk proses lidik kasus yang membelit Abd. Rahman. Dia bersikukuh, pemanggilan itu prosedural. ”Misalnya saya telepon sampean untuk minta keterangan, sampean mau. Apa polisi salah,” katanya.

Dia juga tidak menampik pemanggilan dilakukan melalui ketua DPRD. Hal dilakukan untuk menghormati institusi legislatif. Sebab, Abd. Rahman merupakan anggota dewan. ”Sebenarnya kami langsungkan tidak apa-apa. Tapi karena itu institusi, kami menghargai,” tukasnya. (jup)

BANGKALAN – Kasus dugaan penipuan yang menyeret oknum anggota DPRD Bangkalan Abd. Rahman terus menggelinding. Pria yang tercatat sebagai anggota Komisi A itu angkat bicara. Politikus PAN itu menggelar konferensi pers dengan didampingi kuasa hukumnya kemarin (11/3).

Di hadapan awak media, Abd. Rahman membenarkan melakukan transaksi jual beli tanah dengan Sarimun Udin, 59, warga Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pada pertengahan 2018. Dia mengaku, Sarimun telah melihat langsung tanah yang akan dijual. Yakni di Desa Ketetang, Kecamatan Kwanyar. ”Sarimun ke sana (Desa Ketetang), saya juga perlihatkan foto sertifikat di HP saya,” ucapnya.

Abd. Rahman tidak menampik menerima down payment (DP) atau tanda jadi Rp 750 juta dari Sarimun. Dia menyebutkan, tanah yang akan dijual ke Sarimun luasnya 17.916 meter persegi. Dengan harga Rp 125 ribu per meter, sehingga nilai transaksi tanah itu Rp 2,2 miliar. ”Saya benarkan DP yang masuk Rp 750 juta dan itu berkuitansi. Yang nulis kuitansi itu saya,” tegasnya.


Politikus asal Kecamatan Kwanyar itu mengatakan, tanah yang akan dia jual diukur oleh orang kepercayaan Sarimun dengan membawa orang dari pertambangan. Abd Rahman mengakui menghalangi pengukuran yang akan dilakukan orang kepercayaan Sarimun. Hal itu dilakukan karena pengukuran dilakukan hingga ke tanah masyarakat yang ada di dekat miliknya. ”Memang saya halangi karena saya jual 17.916. Dia melakukan pengukuran melebar ke tanah orang,” kata pria yang kemarin berkopiah hitam itu.

Baca Juga :  Perbankan Punya Peran Krusial di Sektor Pendidikan

Dalam jual beli itu tidak ada perjanjian antara dirinya dengan Sarimun soal waktu pelunasan. Tiba-tiba, kata dia, Sarimun membatalkan perjanjian yang telah disepakati dan meminta DP yang telah dibayarkan dikembalikan.

Abd. Rahman mengaku telah berjanji kepada Sarimun untuk mengembalikan uang ratusan di salah satu rumah makan di Jalan Raya Tangkel saat makan bersama. Beberapa hari setelah pertemuan itu, pihaknya ditelepon seseorang kepercayaan Sarimun untuk membicarakan masalah pelunasan DP itu. Sayangnya, dia enggan menyebutkan identitas orang kepercayaan Sarimun tersebut.

”Saya ditanya masalah saya dengan Sarimun. Saya bilang, saya akan mengembalikan tetapi saya belum ada uang. Orang kepercayaannya itu sepertinya aparat,” kata dia.

Dia melanjutkan, beberapa hari kemudian orang kepercayaan Sarimun itu meminta dirinya datang ke Mapolres Bangkalan. Di situ dia dicecar pertanyaan tentang persoalan dengan Sarimun. ”Saya dua kali dipanggil melalui telepon. Saya tanda tangan di BAP (bertita acara pemeriksaan),” sambungnya.

Abd. Rahman mengaku ditekan oleh orang kepercayaan Sarimun itu untuk melunasi pembayaran DP hingga Februari 2018. Jika tidak, orang tersebut akan menerbitkan laporan polisi (LP) untuk dirinya.

Betul saja, kata Abd. Rahman, dia menerima pemanggilan dari penyidik Polres Bangkalan. Dia mengaku pemanggilan itu dikirim penyidik Polres Bangkalan ke ketua DPRD Bangkalan. Namun dirinya memilih mangkir karena dianggap tidak prosedural.

Baca Juga :  Aulia Rahman Ngaku Kasus Penipuan Diselesaikan Secara Kekeluargaan

Kuasa hukum Abd. Rahman yakni Fathur Arif menyesalkan kinerja penyidik Polres Bangkalan dalam memanggil kliennya untuk dimintai keterangan. Dia menyebut pemanggilan itu tanpa prosedur resmi.

Pria asal Surabaya tersebut menilai, pemanggilan kliennya melalui ketua DPRD Bangkalan tidak tepat. Menurut dia, pemanggilan kliennya seharusnya melalui gubernur Jawa Timur, bukan ke ketua DPRD.

Dia berjanji akan mengambil upaya hukum terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan Polres Bangkalan kepada kliennya. ”Akan kami tempuh cara hukum,” tegasnya.

Fathul Arif menyatakan, persoalan antara kliennya dengan Sarimun bukan ranah pidana. Tetapi perkara perdata yang harus diselesaikan antara Sarimun dengan Abd. Rahman. Pihaknya mengaku akan melayangkan gugatan perdata atas pembatalan yang dilakukan Sarimun.

KBO Reskrim Polres Bangkalan M. Bahrudi membenarkan memanggil Abd. Rahman via telepon. Menurutnya, pemanggilan itu untuk proses lidik kasus yang membelit Abd. Rahman. Dia bersikukuh, pemanggilan itu prosedural. ”Misalnya saya telepon sampean untuk minta keterangan, sampean mau. Apa polisi salah,” katanya.

Dia juga tidak menampik pemanggilan dilakukan melalui ketua DPRD. Hal dilakukan untuk menghormati institusi legislatif. Sebab, Abd. Rahman merupakan anggota dewan. ”Sebenarnya kami langsungkan tidak apa-apa. Tapi karena itu institusi, kami menghargai,” tukasnya. (jup)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/