BANGKALAN – Menjelang pilkada, persiapan mulai dilakukan Polres Bangkalan. Korps Bhayangkara bertugas melakukan pengamanan kontestasi pesta demokrasi lima tahunan itu.
Kapolres Bangkalan AKBP Anissullah M. Ridha mengatakan, untuk pengamanan pilkada pihaknya menyiapkan 322 personel. Polres juga meminta bantuan dari TNI sebanyak 220 personel.
Pengamanan pilkada di Bangkalan diharapkan maksimal. Jika terindikasi akan terjadi kerusuhan, akan ada penambahan personel, baik dari Polri maupun TNI. ”Polri dan TNI akan bersinergi melakukan pengamanan pilkada di Bangkalan,” kata Anissullah.
Dia mengungkapkan, anggaran pengamanan pilkada yang diperoleh dari Pemkab Bangkalan Rp 5 miliar lebih. Dana tersebut untuk semua tahapan dan kebutuhan dalam melakukan pengamanan pilkada.
Menurut Kapolres, sesuai perintah Mabes Polri, untuk daerah yang bakal menggelar pilkada akan dibentuk satuan tugas (satgas) anti-money politics. Ini demi meminimalisasi kecurangan pilkada dalam bentuk money politics atau politik uang.
Satgas anti-money politics akan dibentuk dari beberapa satuan fungsi. Misalnya, dari reskrim dan intel. Namun, waktu pembentukan satgas tersebut belum diketahui. ”Menunggu arahan dari Mabes Polri dan polda untuk membentuk satgas anti-money politics. Mungkin minggu depan akan dibentuk,” ucap Anissullah.
Kendati satgas anti- money politics belum terbentuk, polres sudah memiliki satgas saber pungli. Satgas ini bertugas melakukan monitor secara tertutup akan potensi terjadinya money politics. Jika nanti ditemukan praktik politik uang, polres akan menangkap para pelaku.
Kapolres menambahkan, sejak awal tahapan pilkada pihaknya mengikuti perkembangan. Polres menerjunkan tim dari satuan unit reskrim dan intel untuk mengumpulkan semua data dan informasi terkait pilkada di lapangan.
”Kami menerjunkan reskrim dan intel untuk memantau perkembangan pilkada. Kami tidak tinggal diam. Kami selalu monitor. Ini semua untuk keamanan pilkada,” pungkas perwira asal Aceh itu.
