alexametrics
19 C
Madura
Tuesday, August 9, 2022

LBHN Sesalkan Kinerja Kejari Bangkalan

BANGKALAN – Proyek Taman Paseban telah menjadikan empat orang sebagai terpidana. Namun, penanganan kasus tersebut dianggap belum tuntas. Hal itu karena ada pihak yang diduga terlibat belum tersentuh hukum.

Lima pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Nusantara (LBHN) mendatangi kantor Kejari Bangkalan, Jumat (10/11). Kedatangan mereka untuk melaporkan keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi Taman Paseban.

Namun, kedatangan mereka tidak ada yang menemui. Kajari Riono Budi Santoso, Kasi Intel Andi Surya Perdana,  dan Kasipidsus Hendra Purwanto tidak ada. Namun Kijang Inova milik Riono Budi Santoso terparkir di halaman.

Ketua LBHN Bangkalan Ahmad Zaini mengaku kecewa dengan kinerja kejari. Sebab, fakta persidangan dan salinan putusan menyatakan, ada pihak lain yang diduga terlibat. Mereka adalah mantan kepala badan lingkungan hidup (BLH) Mohammad Saad Asj’ari sekaligus (PA) dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) berinisial S.

Kemudian tiga orang dari tim kelompok kerja (pokja). Mereka adalah R, RH, dan AF. Kejari dianggap tidak mengusut tuntas kasus korupsi tersebut. ”Seharusnya kejari menyelesaikan kasus korupsi Taman Paseban secara tuntas dan menyeluruh. Ada beberapa orang yang belum ditetapkan sebagai tersangka. Kurang lebih lima orang. Ini sangat kami sesalkan,” terangnya.

Baca Juga :  Jaksa Hadirkan Saksi Ahli dari Unair Dalam Sidang Pemerkosaan

Zaini mendesak Kejari Bangkalan mengusut tuntas. Dengan begitu, tidak terkesan tebang pilih dalam pengungkapan kasus. ”Seharusnya orang-orang tersebut dijadikan tersangka. Ini yang tidak dilakukan kejari. Kejari wajib menindaklanjuti kasus ini,” ucap pria yang juga penasihat hukum Hari Adji itu.

Kejari Bangkalan Riono Budi Santoso menegaskan, dalam fakta persidangan tidak ada keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi Paseban. Menurutnya, dari hasil penyelidikan dan beberapa alat bukti, hanya empat orang yang terlibat. Mereka adalah Karsono, H Humaidi, Panca Setiadi, dan Hari Adji.

Dari hasil penyelidikan awal, tidak ada bukti kuat untuk menetapkan lima orang yang telah dituduhkan LBHN. Sampai saat ini juga tidak ada alat bukti baru untuk melakukan penyelidikan kembali. ”Kalau dari dulu bukti kita pegang, pasti kena mereka. Kita mengembangkan kasus bedasarkan bukti. Kalau gak ada bukti, masak kita mau maksa?” ucapnya melalui sambungan telepon seluler.

Baca Juga :  Ajak Masyarakat Sumenep Peduli Lingkungan, JPRM Gelar GCU di Kalianget

Sebagaimana diketahui, anggaran pembangunan Taman Paseban pada 2015 mencapai Rp 5,9 miliar. Berdasar laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan indikasi korupsi Rp 525 juta. Berbekal LHP BPK itu, Kejari Bangkalan melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga menetapkan empat tersangka.

H Humaidi berperan sebagai pelaksana proyek. Karsono sebagai pemborong. Panca Setiadi bertindak sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). Pada saat itu, Panca menjabat Kabid pertamanan dan pemakaman badan lingkungan hidup (BLH).

Sementara Hari Adji bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA). Ketika itu dia menduduki jabatan Kabid Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah (P2KL-PL) BLH .

Oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Humaidi, Karsono, dan Panca divonis satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Perkara mereka kini sudah berkekuatan hukum tetap. Hari Adji juga divonis satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider dua bulan. Namun, jaksa langsung melakukan banding.

Mantan kepala BLH Mohammad Saad Asj’ari tidak memberikan komentar terkait kasus tersebut. Berkali-kali dihubungi ke nomor ponselnya tidak direspons. 

BANGKALAN – Proyek Taman Paseban telah menjadikan empat orang sebagai terpidana. Namun, penanganan kasus tersebut dianggap belum tuntas. Hal itu karena ada pihak yang diduga terlibat belum tersentuh hukum.

Lima pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Nusantara (LBHN) mendatangi kantor Kejari Bangkalan, Jumat (10/11). Kedatangan mereka untuk melaporkan keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi Taman Paseban.

Namun, kedatangan mereka tidak ada yang menemui. Kajari Riono Budi Santoso, Kasi Intel Andi Surya Perdana,  dan Kasipidsus Hendra Purwanto tidak ada. Namun Kijang Inova milik Riono Budi Santoso terparkir di halaman.


Ketua LBHN Bangkalan Ahmad Zaini mengaku kecewa dengan kinerja kejari. Sebab, fakta persidangan dan salinan putusan menyatakan, ada pihak lain yang diduga terlibat. Mereka adalah mantan kepala badan lingkungan hidup (BLH) Mohammad Saad Asj’ari sekaligus (PA) dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) berinisial S.

Kemudian tiga orang dari tim kelompok kerja (pokja). Mereka adalah R, RH, dan AF. Kejari dianggap tidak mengusut tuntas kasus korupsi tersebut. ”Seharusnya kejari menyelesaikan kasus korupsi Taman Paseban secara tuntas dan menyeluruh. Ada beberapa orang yang belum ditetapkan sebagai tersangka. Kurang lebih lima orang. Ini sangat kami sesalkan,” terangnya.

Baca Juga :  Kambing Etawa Tak ”Gigit” Eks Bupati

Zaini mendesak Kejari Bangkalan mengusut tuntas. Dengan begitu, tidak terkesan tebang pilih dalam pengungkapan kasus. ”Seharusnya orang-orang tersebut dijadikan tersangka. Ini yang tidak dilakukan kejari. Kejari wajib menindaklanjuti kasus ini,” ucap pria yang juga penasihat hukum Hari Adji itu.

Kejari Bangkalan Riono Budi Santoso menegaskan, dalam fakta persidangan tidak ada keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi Paseban. Menurutnya, dari hasil penyelidikan dan beberapa alat bukti, hanya empat orang yang terlibat. Mereka adalah Karsono, H Humaidi, Panca Setiadi, dan Hari Adji.

Dari hasil penyelidikan awal, tidak ada bukti kuat untuk menetapkan lima orang yang telah dituduhkan LBHN. Sampai saat ini juga tidak ada alat bukti baru untuk melakukan penyelidikan kembali. ”Kalau dari dulu bukti kita pegang, pasti kena mereka. Kita mengembangkan kasus bedasarkan bukti. Kalau gak ada bukti, masak kita mau maksa?” ucapnya melalui sambungan telepon seluler.

Baca Juga :  Bertamu, Tusuk Tuan Rumah hingga Meninggal

Sebagaimana diketahui, anggaran pembangunan Taman Paseban pada 2015 mencapai Rp 5,9 miliar. Berdasar laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan indikasi korupsi Rp 525 juta. Berbekal LHP BPK itu, Kejari Bangkalan melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga menetapkan empat tersangka.

H Humaidi berperan sebagai pelaksana proyek. Karsono sebagai pemborong. Panca Setiadi bertindak sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). Pada saat itu, Panca menjabat Kabid pertamanan dan pemakaman badan lingkungan hidup (BLH).

Sementara Hari Adji bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA). Ketika itu dia menduduki jabatan Kabid Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah (P2KL-PL) BLH .

Oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Humaidi, Karsono, dan Panca divonis satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Perkara mereka kini sudah berkekuatan hukum tetap. Hari Adji juga divonis satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider dua bulan. Namun, jaksa langsung melakukan banding.

Mantan kepala BLH Mohammad Saad Asj’ari tidak memberikan komentar terkait kasus tersebut. Berkali-kali dihubungi ke nomor ponselnya tidak direspons. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/