alexametrics
27.2 C
Madura
Thursday, June 30, 2022

Pengadilan Terima Pemberitahuan Penahanan, Kasmu Siap-Siap Dibui

BANGKALAN – Perkara pencabulan yang diduga dilakukan Anggota DPRD Bangkalan Kasmu dua tahun lalu kembali mencuat. Wakil rakyat yang pernah ditangkap di salah satu kamar hotel di Surabaya itu divonis melakukan tindak asusila.

Pengadilan negeri (PN) menerima surat model: 70/Pid/PN akta pemberitahuan putusan Mahkamah Agung (MA) menyangkut pasal 237 KUHP. Dalam surat bernomor 2645 K/PID.SUS/2016 itu, bertindak sebagai juru sita PN Bangkalan yakni Moh. Erfan Arifin.

Surat tersebut berisi pemberitahuan petikan putusan MA di Jakarta pada 29 Mei 2017. Amar putusan berbunyi, mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi dalam hal ini penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya.

Kemudian, MA membatalkan putusan PN Surabaya nomor 2117/Pid.B/2015/PN.SBY. MA menyatakan, terdakwa Kasmu, 41, warga Dusun Trebung Barat, Desa Pekadan, Kecamatan Galis, Bangkalan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.

Untuk itu, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara tujuh tahun enam bulan serta pidana denda Rp 100 juta. Jika denda tersebut tidak dibayar, gantinya adalah pidana penjara selama enam bulan. MA menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.

Baca Juga :  Pengembangan Wisata Butuh Dukungan

MA memerintah terdakwa ditahan. Barang bukti (BB) yang disebutkan dalam surat tersebut di antaranya, sebuah seprai putih dan handuk putih. Selain itu, BB yang dirampas untuk dimusnahkan. Antara lain, satu lembar bill Hotel Elmi kamar 515, 516, dan 517 atas nama Kasmu.

Bukti lainnya, satu lembar bill Hotel Oval nomor 816, scan KTP, dan satu bendel registration card atas nama Ardi Alfarisi. Terdakwa dibebani pembayaran biaya perkara pada tingkat kasasi Rp 2.500.

Humas PN Bangkalan Ahmad Husaini menerangkan, surat dari MA tersebut berupa pendelegasian kepada PN Bangkalan untuk diberikan kepada terdakwa. Surat itu diterima PN Bangkalan terkait putusan kasasi. Bedasar informasi yang diterima, pada saat surat tersebut diberitahukan, terdakwa tidak ada di rumahnya.

Baca Juga :  Perhatikan Hak Karyawan, JPRM Dapat Penghargaan

”Yang bersangkutan tidak ada di tempat. Karena itu, surat pemberitahuan diberikan kepada kepala Desa Pekadan agar disampaikan kepada terdakwa,” terang Ahmad Husaini kemarin (10/10).

Menurut dia, surat yang diterima PN Bangkalan hanya bersifat pemberitahuan. Eksekutor tetap PN Surabaya. Secara teknis Ahmad Husaini belum mengetahui kapan penahanan terdakwa akan dilakukan.

Surat delegasi diterima PN Bangkalan pada 28 September 2017. ”Diproses. Kemudian dilaksanakan pemberitahuannya pada 6 Oktober,” papar Ahmad Husaini. ”Kejadiannya (pencabulan, Red) tahun 2015 lalu,” imbuhnya.

Sementara itu, Kasmu menganggap surat pemberitahuan penahanan dirinya tidak benar. Dia mengungkapkan, surat tersebut hanyalah permainan lawan politiknya. Ketua Komisi A DPRD Bangkalan itu menegaskan, dirinya sudah terbebas dari kasus pencabulan tersebut.

”Fitnah itu. Orang buat-buat itu. Lihat nomornya, kemudian coba dicek. Lawan politik yang buat-buat. Saya bebas karena tidak terbukti,” tepisnya.

BANGKALAN – Perkara pencabulan yang diduga dilakukan Anggota DPRD Bangkalan Kasmu dua tahun lalu kembali mencuat. Wakil rakyat yang pernah ditangkap di salah satu kamar hotel di Surabaya itu divonis melakukan tindak asusila.

Pengadilan negeri (PN) menerima surat model: 70/Pid/PN akta pemberitahuan putusan Mahkamah Agung (MA) menyangkut pasal 237 KUHP. Dalam surat bernomor 2645 K/PID.SUS/2016 itu, bertindak sebagai juru sita PN Bangkalan yakni Moh. Erfan Arifin.

Surat tersebut berisi pemberitahuan petikan putusan MA di Jakarta pada 29 Mei 2017. Amar putusan berbunyi, mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi dalam hal ini penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya.


Kemudian, MA membatalkan putusan PN Surabaya nomor 2117/Pid.B/2015/PN.SBY. MA menyatakan, terdakwa Kasmu, 41, warga Dusun Trebung Barat, Desa Pekadan, Kecamatan Galis, Bangkalan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.

Untuk itu, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara tujuh tahun enam bulan serta pidana denda Rp 100 juta. Jika denda tersebut tidak dibayar, gantinya adalah pidana penjara selama enam bulan. MA menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.

Baca Juga :  Popularitas Ra Bir Aly Tembus 98,2 Persen

MA memerintah terdakwa ditahan. Barang bukti (BB) yang disebutkan dalam surat tersebut di antaranya, sebuah seprai putih dan handuk putih. Selain itu, BB yang dirampas untuk dimusnahkan. Antara lain, satu lembar bill Hotel Elmi kamar 515, 516, dan 517 atas nama Kasmu.

Bukti lainnya, satu lembar bill Hotel Oval nomor 816, scan KTP, dan satu bendel registration card atas nama Ardi Alfarisi. Terdakwa dibebani pembayaran biaya perkara pada tingkat kasasi Rp 2.500.

Humas PN Bangkalan Ahmad Husaini menerangkan, surat dari MA tersebut berupa pendelegasian kepada PN Bangkalan untuk diberikan kepada terdakwa. Surat itu diterima PN Bangkalan terkait putusan kasasi. Bedasar informasi yang diterima, pada saat surat tersebut diberitahukan, terdakwa tidak ada di rumahnya.

Baca Juga :  Sidak Gabungan, Ringkus Dua Pengguna Narkoba di Kamar Kos

”Yang bersangkutan tidak ada di tempat. Karena itu, surat pemberitahuan diberikan kepada kepala Desa Pekadan agar disampaikan kepada terdakwa,” terang Ahmad Husaini kemarin (10/10).

Menurut dia, surat yang diterima PN Bangkalan hanya bersifat pemberitahuan. Eksekutor tetap PN Surabaya. Secara teknis Ahmad Husaini belum mengetahui kapan penahanan terdakwa akan dilakukan.

Surat delegasi diterima PN Bangkalan pada 28 September 2017. ”Diproses. Kemudian dilaksanakan pemberitahuannya pada 6 Oktober,” papar Ahmad Husaini. ”Kejadiannya (pencabulan, Red) tahun 2015 lalu,” imbuhnya.

Sementara itu, Kasmu menganggap surat pemberitahuan penahanan dirinya tidak benar. Dia mengungkapkan, surat tersebut hanyalah permainan lawan politiknya. Ketua Komisi A DPRD Bangkalan itu menegaskan, dirinya sudah terbebas dari kasus pencabulan tersebut.

”Fitnah itu. Orang buat-buat itu. Lihat nomornya, kemudian coba dicek. Lawan politik yang buat-buat. Saya bebas karena tidak terbukti,” tepisnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/