alexametrics
21.6 C
Madura
Thursday, May 26, 2022

Gugatan ke MK tanpa Melalui DPC

PAMEKASAN – Ubaidillah, caleg PPP dari daerah pemilihan (dapil) 4 resmi mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu dilayangkan lantaran diduga kuat terjadi kecurangan berupa adanya ”pemilih siluman”.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan Moh. Hamzah menyampaikan, beberapa waktu lalu mendapat surat tembusan terkait sengketa PHPU yang diajukan caleg PPP. Sebelumnya, partai berlambang Kakbah itu berencana menyelesaikan persoalan tersebut di internal partai.

Sebab, perselisihan itu lebih pada antar caleg di partai bernomor sepuluh itu. Namun, caleg PPP tetap mengajukan sengketa. ”Kami siapkan materi yang akan disampaikan di persidangan,” katanya kemarin (10/6).

Menurut Hamzah, pengajuan sengketa hasil pemilu hak setiap warga. KPU akan mematuhi apa pun hasil keputusan yang diambil MK. ”Pengajuan sengketa hasil pemilu adalah hak konstitusional,” ujarnya.

Haidar Ansori selaku pendamping tim pemenangan Ubaidillah membenarkan gugatan tersebut. Menurut dia, PHPU yang diajukan ke MK disatukan dengan DPP PPP. Secara regulasi, sengketa pemilu yang diajukan caleg wajib melalui pengurus partai di tingkat pusat.

Baca Juga :  Demokrat-PAN Panaskan Mesin Partai

Materi sengketa yang diajukan bukan terkait pergeseran suara seperti yang dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan beberapa waktu lalu. Tetapi, adanya ”pemilih siluman” di beberapa tempat pemungutan suara (TPS).

Ditemukan beberapa orang meninggal dunia dan merantau ke luar daerah tercatat menggunakan hak pilih. Indikasinya, nama yang bersangkutan tercontreng di daftar hadir. ”Kalau pergeseran suara sudah diperbaiki,” tuturnya.

Haidar menyampaikan, dalam waktu dekat sidang perdana PHPU akan digelar. Tim Ubaidillah menyiapkan materi secara lengkap dan siap dibeberkan di hadapan majelis hakim MK di Jakarta.

Ketua DPC PPP Pamekasan Halili Yasin mengaku tidak mengetahui secara detail materi gugatan yang disampaikan Ubaidillah. Sebab, gugatan tersebut tidak melalui DPC. Tetapi, langsung ke DPP PPP.

Baca Juga :  Khofifah-Emil dan Gus Ipul-Puti Target Menang Telak

Pengurus partai di Pamekasan tidak mengeluarkan surat pengantar atas gugatan tersebut. Justru, DPC PPP terus berupaya bermusyawarah agar persoalan yang terjadi diselesaikan di internal.

”Ya kita lihat saja nanti. Apakah yang berhasil (menyelesaikan persoalan) musyawarah di internal partai atau di MK. Kami terus berupaya memediasi persoalan ini,” kata pria yang juga Ketua DPRD Pamekasan itu.

Untuk diketahui, PPP merajai perolehan suara di dapil 4 Pamekasan. Partai Kakbah memborong 4 kursi dewan dengan total perolehan 41.497 suara. Dari partai tersebut, Zamahsyari menempati kursi keempat dengan perolehan 6.061 suara.

Sementara Ubaidillah memperoleh 6.050 suara atau terpaut 11 suara dari Zamahsyari. Beberapa kali tim Ubaidillah menggelar aksi demonstrasi lantaran diduga ada kecurangan berupa daftar pemilih tercontreng, padahal orangnya tidak ada. 

 

PAMEKASAN – Ubaidillah, caleg PPP dari daerah pemilihan (dapil) 4 resmi mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu dilayangkan lantaran diduga kuat terjadi kecurangan berupa adanya ”pemilih siluman”.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan Moh. Hamzah menyampaikan, beberapa waktu lalu mendapat surat tembusan terkait sengketa PHPU yang diajukan caleg PPP. Sebelumnya, partai berlambang Kakbah itu berencana menyelesaikan persoalan tersebut di internal partai.

Sebab, perselisihan itu lebih pada antar caleg di partai bernomor sepuluh itu. Namun, caleg PPP tetap mengajukan sengketa. ”Kami siapkan materi yang akan disampaikan di persidangan,” katanya kemarin (10/6).


Menurut Hamzah, pengajuan sengketa hasil pemilu hak setiap warga. KPU akan mematuhi apa pun hasil keputusan yang diambil MK. ”Pengajuan sengketa hasil pemilu adalah hak konstitusional,” ujarnya.

Haidar Ansori selaku pendamping tim pemenangan Ubaidillah membenarkan gugatan tersebut. Menurut dia, PHPU yang diajukan ke MK disatukan dengan DPP PPP. Secara regulasi, sengketa pemilu yang diajukan caleg wajib melalui pengurus partai di tingkat pusat.

Baca Juga :  Ajukan Helikopter Pengamanan Pilkada

Materi sengketa yang diajukan bukan terkait pergeseran suara seperti yang dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan beberapa waktu lalu. Tetapi, adanya ”pemilih siluman” di beberapa tempat pemungutan suara (TPS).

Ditemukan beberapa orang meninggal dunia dan merantau ke luar daerah tercatat menggunakan hak pilih. Indikasinya, nama yang bersangkutan tercontreng di daftar hadir. ”Kalau pergeseran suara sudah diperbaiki,” tuturnya.

Haidar menyampaikan, dalam waktu dekat sidang perdana PHPU akan digelar. Tim Ubaidillah menyiapkan materi secara lengkap dan siap dibeberkan di hadapan majelis hakim MK di Jakarta.

Ketua DPC PPP Pamekasan Halili Yasin mengaku tidak mengetahui secara detail materi gugatan yang disampaikan Ubaidillah. Sebab, gugatan tersebut tidak melalui DPC. Tetapi, langsung ke DPP PPP.

Baca Juga :  Satu Orang Tercatat Hingga Empat Kali

Pengurus partai di Pamekasan tidak mengeluarkan surat pengantar atas gugatan tersebut. Justru, DPC PPP terus berupaya bermusyawarah agar persoalan yang terjadi diselesaikan di internal.

”Ya kita lihat saja nanti. Apakah yang berhasil (menyelesaikan persoalan) musyawarah di internal partai atau di MK. Kami terus berupaya memediasi persoalan ini,” kata pria yang juga Ketua DPRD Pamekasan itu.

Untuk diketahui, PPP merajai perolehan suara di dapil 4 Pamekasan. Partai Kakbah memborong 4 kursi dewan dengan total perolehan 41.497 suara. Dari partai tersebut, Zamahsyari menempati kursi keempat dengan perolehan 6.061 suara.

Sementara Ubaidillah memperoleh 6.050 suara atau terpaut 11 suara dari Zamahsyari. Beberapa kali tim Ubaidillah menggelar aksi demonstrasi lantaran diduga ada kecurangan berupa daftar pemilih tercontreng, padahal orangnya tidak ada. 

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/