alexametrics
20.7 C
Madura
Saturday, July 2, 2022

Perubahan Komposisi Anggota DPRD Pamekasan

Perubahan itu niscaya. Begitu juga pada pemilihan umum (pemilu). Mereka tidak selamanya dipercaya menjadi wakil rakyat di parlemen.

SEJAK Agustus 2019, wajah baru akan menghiasi kantor DPRD Pamekasan. Sebanyak 53 persen atau 24 calon anggota legislatif (caleg) yang berhasil merebut kursi dewan merupakan orang baru.

Berdasarkan data hasil rekapitulasi tingkat kabupaten (form DB1), nama-nama politisi papan atas tidak mampu meraih suara tinggi. Di antaranya, Taufiqurrahman dari dapil 1. Pria yang juga ketua DPC Partai Gerindra itu kalah pada Doni Febrorur Rasyid, menantunya sendiri.

Gerindra memperoleh 11.620 suara di daerah pemilihan (dapil) 1 yang meliputi Kecamatan Kota dan Tlanakan. Peraih suara terbanyak Haji Doni dengan 3.218 suara. Sementara Taufik memperoleh 3.129 suara atau terpaut 89 suara.

Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Apik juga gagal. Dia berangkat dari dapil 2 melalui Partai Nasdem. Partai restorasi itu hanya mendulang 5.699 suara sehingga tidak berhasil merebut kursi di dapil tersebut.

Ketua DPC PBB Pamekasan M. Suli Faris juga kandas. Berdasarkan data DB1 KPU Pamekasan, politikus senior itu hanya meraup 3.512 suara. Anggota dewan empat periode itu kalah kepada Hamdi, pendatang baru yang memperoleh 5.564 suara.

Politikus i senior lainnya yang juga kandas yakni Hosnan Ahmadi. Anggota dewan tiga periode itu memperoleh 3.923 suara. Namun, suara caleg lainnya tidak mendongkrak perolehan partai. Akibatnya, PAN hanya meraup 4.804 suara di dapil 5 yang meliputi Kecamatan Larangan, Pademawu, dan Galis. Partai berlambang matahari tersebut tidak mendapat jatah kursi dari dapil itu.

Baca Juga :  PCNU Madura Ajak Sukseskan Pesta Demokrasi

Nama tenar lain yang juga kandas adalah Rize Ikhwan Muttaqin. Ketua DPD Partai Golkar itu berangkat dari dapil 5. Dia kalah pada Zainal Afandi yang merupakan pendatang baru. Rize memperoleh 5.619 suara. Sementara Zainal meraup 6.662 suara.

Sementara itu, PPP berjaya dalam perolehan jumlah kursi di DPRD Pamekasan. Partai berlambang Kakbah ini mendapat 12 kursi. Disusul PKB dengan 7 kursi dan Partai Demokrat 6 kursi (bukan7 kursi seperti edisi sebelumnya).

Terbanyak keempat diraih PKS dengan 5 kursi. Lalu, posisi kelima ada Partai Gerindra dengan 4 kursi. Sementara Partai Golkar dan PBB masing-masing mendapat 3 kursi. Sedangkan Partai Nasdem dan PAN masing-masing 2 kursi. Selain itu, Perindo hanya 1 kursi.

Pengamat politik Hasin Mukti menyatakan, banyaknya calon petahana yang gagal merebut kursi dewan disebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat. Pada waktu menjabat sebagai anggota dewan, aspirasi rakyat tidak diperjuangkan dengan baik.

Masyarakat tidak lagi memercayai anggota dewan itu untuk dipilih kembali. Ironisnya, di tengah kepercayaan masyarakat yang mulai luntur, justru tidak ada figur yang dapat menarik simpati.

Akibatnya, masyarakat lebih pragmatis. Siapa pun calonnya, yang penting memberikan uang dengan nominal lebih tinggi dibandingkan calon lain, akan dipilih. ”Hal ini terjadi dari tingkat daerah hingga pusat,” katanya.

Baca Juga :  Empat Parpol Baru Perlu Verifikasi Faktual

Hasin menjelaskan, ada beberapa caleg yang tidak memiliki modal. Mereka hanya mengandalkan sosialisasi dan promosi. Dengan dalih, ingin membersihkan demokrasi dari politik uang.

Hasilnya, kata dia, caleg tersebut tidak terpilih. Bahkan, sangat sedikit memperoleh suara. Beberapa nama besar di kancah perpolitikan juga gagal lantaran tidak cukup memiliki modal. ”Kondisi ini buruk terhadap demokrasi kita,” katanya.

Hasin menyampaikan, jika ingin memperbaiki demokrasi dari politik uang, harus diawali dari perbaikan ekonomi. Jika ekonomi kuat, masyarakat tidak akan terpengaruh godaan uang.

Ketua DPC Partai Gerindra Pamekasan Taufikur Rahman mengatakan, Pileg 2019 berbarengan dengan beberapa pemilihan lain. Di antaranya, DPD, DPR RUI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan pilpres. Akibatnya, konsentrasi terpecah. ”Alhamdulillah suara Gerindra naik,” tandasnya.

Sementara itu, warga Kecamatan Kadur, Pamekasan, kembali turun jalan kemarin (10/5). Mereka berdemo di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan. Aksi kali keempat ini tetap menuntut pemungutan suara ulang (PSU) untuk daerah pemilihan (dapil) 4.

”Kami akan terus bertahan di sini sampai keinginan kami mendapat jawaban,” ungkap Korlap Aksi Haidar Ansori.

Aksi tersebut tidak sesuai harapan. Massa yang berharap ditemui komisioner Bawaslu harus gigit jari. Keterangan yang diperloleh RadarMadura.id, para komisioner Bawaslu berada di Surabaya. Massa yang sama juga melakukan demo pada Rabu (8/5). Saat itu massa juga tidak ditemui pihak Bawaslu.

Perubahan itu niscaya. Begitu juga pada pemilihan umum (pemilu). Mereka tidak selamanya dipercaya menjadi wakil rakyat di parlemen.

SEJAK Agustus 2019, wajah baru akan menghiasi kantor DPRD Pamekasan. Sebanyak 53 persen atau 24 calon anggota legislatif (caleg) yang berhasil merebut kursi dewan merupakan orang baru.

Berdasarkan data hasil rekapitulasi tingkat kabupaten (form DB1), nama-nama politisi papan atas tidak mampu meraih suara tinggi. Di antaranya, Taufiqurrahman dari dapil 1. Pria yang juga ketua DPC Partai Gerindra itu kalah pada Doni Febrorur Rasyid, menantunya sendiri.


Gerindra memperoleh 11.620 suara di daerah pemilihan (dapil) 1 yang meliputi Kecamatan Kota dan Tlanakan. Peraih suara terbanyak Haji Doni dengan 3.218 suara. Sementara Taufik memperoleh 3.129 suara atau terpaut 89 suara.

Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Apik juga gagal. Dia berangkat dari dapil 2 melalui Partai Nasdem. Partai restorasi itu hanya mendulang 5.699 suara sehingga tidak berhasil merebut kursi di dapil tersebut.

Ketua DPC PBB Pamekasan M. Suli Faris juga kandas. Berdasarkan data DB1 KPU Pamekasan, politikus senior itu hanya meraup 3.512 suara. Anggota dewan empat periode itu kalah kepada Hamdi, pendatang baru yang memperoleh 5.564 suara.

Politikus i senior lainnya yang juga kandas yakni Hosnan Ahmadi. Anggota dewan tiga periode itu memperoleh 3.923 suara. Namun, suara caleg lainnya tidak mendongkrak perolehan partai. Akibatnya, PAN hanya meraup 4.804 suara di dapil 5 yang meliputi Kecamatan Larangan, Pademawu, dan Galis. Partai berlambang matahari tersebut tidak mendapat jatah kursi dari dapil itu.

Baca Juga :  Syarat Tiga Pasangan Calon Belum Lengkap

Nama tenar lain yang juga kandas adalah Rize Ikhwan Muttaqin. Ketua DPD Partai Golkar itu berangkat dari dapil 5. Dia kalah pada Zainal Afandi yang merupakan pendatang baru. Rize memperoleh 5.619 suara. Sementara Zainal meraup 6.662 suara.

Sementara itu, PPP berjaya dalam perolehan jumlah kursi di DPRD Pamekasan. Partai berlambang Kakbah ini mendapat 12 kursi. Disusul PKB dengan 7 kursi dan Partai Demokrat 6 kursi (bukan7 kursi seperti edisi sebelumnya).

Terbanyak keempat diraih PKS dengan 5 kursi. Lalu, posisi kelima ada Partai Gerindra dengan 4 kursi. Sementara Partai Golkar dan PBB masing-masing mendapat 3 kursi. Sedangkan Partai Nasdem dan PAN masing-masing 2 kursi. Selain itu, Perindo hanya 1 kursi.

Pengamat politik Hasin Mukti menyatakan, banyaknya calon petahana yang gagal merebut kursi dewan disebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat. Pada waktu menjabat sebagai anggota dewan, aspirasi rakyat tidak diperjuangkan dengan baik.

Masyarakat tidak lagi memercayai anggota dewan itu untuk dipilih kembali. Ironisnya, di tengah kepercayaan masyarakat yang mulai luntur, justru tidak ada figur yang dapat menarik simpati.

Akibatnya, masyarakat lebih pragmatis. Siapa pun calonnya, yang penting memberikan uang dengan nominal lebih tinggi dibandingkan calon lain, akan dipilih. ”Hal ini terjadi dari tingkat daerah hingga pusat,” katanya.

Baca Juga :  Tuntut PSU, Pendukung Berani Bangkit Demo Panwaslu

Hasin menjelaskan, ada beberapa caleg yang tidak memiliki modal. Mereka hanya mengandalkan sosialisasi dan promosi. Dengan dalih, ingin membersihkan demokrasi dari politik uang.

Hasilnya, kata dia, caleg tersebut tidak terpilih. Bahkan, sangat sedikit memperoleh suara. Beberapa nama besar di kancah perpolitikan juga gagal lantaran tidak cukup memiliki modal. ”Kondisi ini buruk terhadap demokrasi kita,” katanya.

Hasin menyampaikan, jika ingin memperbaiki demokrasi dari politik uang, harus diawali dari perbaikan ekonomi. Jika ekonomi kuat, masyarakat tidak akan terpengaruh godaan uang.

Ketua DPC Partai Gerindra Pamekasan Taufikur Rahman mengatakan, Pileg 2019 berbarengan dengan beberapa pemilihan lain. Di antaranya, DPD, DPR RUI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan pilpres. Akibatnya, konsentrasi terpecah. ”Alhamdulillah suara Gerindra naik,” tandasnya.

Sementara itu, warga Kecamatan Kadur, Pamekasan, kembali turun jalan kemarin (10/5). Mereka berdemo di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan. Aksi kali keempat ini tetap menuntut pemungutan suara ulang (PSU) untuk daerah pemilihan (dapil) 4.

”Kami akan terus bertahan di sini sampai keinginan kami mendapat jawaban,” ungkap Korlap Aksi Haidar Ansori.

Aksi tersebut tidak sesuai harapan. Massa yang berharap ditemui komisioner Bawaslu harus gigit jari. Keterangan yang diperloleh RadarMadura.id, para komisioner Bawaslu berada di Surabaya. Massa yang sama juga melakukan demo pada Rabu (8/5). Saat itu massa juga tidak ditemui pihak Bawaslu.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/