alexametrics
24.1 C
Madura
Wednesday, August 10, 2022

Penghasilan Dewan Makin Besar, Tunjangan Kendaraan Rp 10 Juta

PAMEKASAN – Anggota DPRD Pamekasan bisa tersenyum manis. Meski tidak lagi memiliki fasilitas mobil pelat merah, anggota dewan mendapat jatah tunjangan kendaraan dengan nominal cukup besar. Sebagaimana tertera di draf peraturan bupati (perbup), tunjangan kendaraan bagi wakil rakyat Rp 10 juta per bulan.

Kabag Hukum Setkab Pamekasan Nur Aini mengatakan, saat ini perbup tentang tunjangan kendaraan anggota dewan belum diteken. Pihaknya perlu menyesuaikan harga dengan pihak ketiga. Penyesuaian harga tersebut akan menjadi dasar perbup bisa ditandatangani kepala daerah.

”Perbup belum selesai,” kata Nur Aini Senin (9/10). ”Draf sudah saya membaca. Sesuai yang diajukan Sekwan, setiap bulan tunjangan kendaraan anggota dewan sebesar Rp 10 juta,” bebernya.

Namun, nominal tunjangan kendaraan Rp 10 juta masih bisa berubah. Bisa saja nominalnya lebih tinggi. Atau sebaliknya akan ada penyesuaian-penyesuaian sehingga terjadi pengurangan.

Baca Juga :  Distribusi Logistik Bareng Jadwal Mudik

Yang terpenting, lanjut Nur, tunjangan kendaraan anggota dewan kabupaten/kota tidak boleh melebihi tunjangan kendaraan anggota dewan tingkat provinsi. Menurut informasi yang diterima, tunjangan kendaraan anggota DPRD provinsi setiap bulan Rp 15 juta. Tetapi, peraturan gubernur (pergub) tentang tunjangan itu juga belum ditandatangani. ”Kami nunggu pergub tunjangan DPRD provinsi ditandatangani,” ujarnya.

Jika tunjangan anggota DPRD Pamekasan Rp 10 juta, setiap bulan negara harus menggelontorkan dana Rp 410 juta. Total anggota DPRD Pamekasan 45 orang. Namun dari 45 itu, empat pimpinan tidak mendapatkan tunjangan kendaraan. Sebab, mereka tetap boleh menggunakan mobil dinas (mobdin).

Sementara itu, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pamekasan Andi Suparto memastikan, tunjangan kendaraan belum bisa dicairkan. Sebab, pencairan menunggu pengesahan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2017. Tidak dipastikan kapan paripurna pengesahan PAK itu akan digelar.

Baca Juga :  Pengaruh Pesantren Cukup Besar di Pilkada Pamekasan

Menurut politikus PPP itu, rangkaian pembahasan PAK sudah digelar. Dalam waktu dekat, pihaknya memastikan pembahasan PAK tuntas. ”Insya Allah bulan ini selesai,” katanya.

Ditanya apakah Rp 10 juta tidak terlalu besar? Andi mengaku tidak mempermasalahkan. Sebab, setiap orang berbeda-beda memahami nominal. Bagi masyarakat tertentu, angka tersebut dinilai terlalu besar. ”Tapi kalau sudah dipotong pajak, itu paling tinggal Rp 8,5 juta. Kalau dana sebesar itu dibawa ke konstituen, ya tidak cukup,” terangnya.

Di tempat terpisah, pengusaha rental mobil di Pamekasan Sukma Umbara Firdaus menuturkan, harga rental mobil Innova Rp 300 ribu per hari. Dengan hitung-hitungan masa efektif kerja DPRD 20 hari, berarti setara Rp 6 juta. ”Tapi kalau hitungannya penuh 30 hari, ya berarti Rp 9 juta setiap bulan,” pungkasnya.

PAMEKASAN – Anggota DPRD Pamekasan bisa tersenyum manis. Meski tidak lagi memiliki fasilitas mobil pelat merah, anggota dewan mendapat jatah tunjangan kendaraan dengan nominal cukup besar. Sebagaimana tertera di draf peraturan bupati (perbup), tunjangan kendaraan bagi wakil rakyat Rp 10 juta per bulan.

Kabag Hukum Setkab Pamekasan Nur Aini mengatakan, saat ini perbup tentang tunjangan kendaraan anggota dewan belum diteken. Pihaknya perlu menyesuaikan harga dengan pihak ketiga. Penyesuaian harga tersebut akan menjadi dasar perbup bisa ditandatangani kepala daerah.

”Perbup belum selesai,” kata Nur Aini Senin (9/10). ”Draf sudah saya membaca. Sesuai yang diajukan Sekwan, setiap bulan tunjangan kendaraan anggota dewan sebesar Rp 10 juta,” bebernya.


Namun, nominal tunjangan kendaraan Rp 10 juta masih bisa berubah. Bisa saja nominalnya lebih tinggi. Atau sebaliknya akan ada penyesuaian-penyesuaian sehingga terjadi pengurangan.

Baca Juga :  Ketua PC NU: Pendhang Satase’ Ja’ Paes Sadaja

Yang terpenting, lanjut Nur, tunjangan kendaraan anggota dewan kabupaten/kota tidak boleh melebihi tunjangan kendaraan anggota dewan tingkat provinsi. Menurut informasi yang diterima, tunjangan kendaraan anggota DPRD provinsi setiap bulan Rp 15 juta. Tetapi, peraturan gubernur (pergub) tentang tunjangan itu juga belum ditandatangani. ”Kami nunggu pergub tunjangan DPRD provinsi ditandatangani,” ujarnya.

Jika tunjangan anggota DPRD Pamekasan Rp 10 juta, setiap bulan negara harus menggelontorkan dana Rp 410 juta. Total anggota DPRD Pamekasan 45 orang. Namun dari 45 itu, empat pimpinan tidak mendapatkan tunjangan kendaraan. Sebab, mereka tetap boleh menggunakan mobil dinas (mobdin).

Sementara itu, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pamekasan Andi Suparto memastikan, tunjangan kendaraan belum bisa dicairkan. Sebab, pencairan menunggu pengesahan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2017. Tidak dipastikan kapan paripurna pengesahan PAK itu akan digelar.

Baca Juga :  Hotmix Rusak, Komisi III Minta Proyek Jalan Diperbaiki

Menurut politikus PPP itu, rangkaian pembahasan PAK sudah digelar. Dalam waktu dekat, pihaknya memastikan pembahasan PAK tuntas. ”Insya Allah bulan ini selesai,” katanya.

Ditanya apakah Rp 10 juta tidak terlalu besar? Andi mengaku tidak mempermasalahkan. Sebab, setiap orang berbeda-beda memahami nominal. Bagi masyarakat tertentu, angka tersebut dinilai terlalu besar. ”Tapi kalau sudah dipotong pajak, itu paling tinggal Rp 8,5 juta. Kalau dana sebesar itu dibawa ke konstituen, ya tidak cukup,” terangnya.

Di tempat terpisah, pengusaha rental mobil di Pamekasan Sukma Umbara Firdaus menuturkan, harga rental mobil Innova Rp 300 ribu per hari. Dengan hitung-hitungan masa efektif kerja DPRD 20 hari, berarti setara Rp 6 juta. ”Tapi kalau hitungannya penuh 30 hari, ya berarti Rp 9 juta setiap bulan,” pungkasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/