alexametrics
24 C
Madura
Thursday, June 30, 2022

KPU Belum Sikapi Putusan MK soal PPK

BANGKALAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan telah menetapkan 54 panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk Pemilu 2019. Mereka tersebar 18 kecamatan. Setiap kecamatan tiga PPK.

Namun, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-XVI/2018, jumlah anggota PPK untuk pelaksanaan Pemilu 2019 harus lima orang. Dengan demikian, harus menambah jumlah personel PPK di masing-masing kecamatan.

Ketua KPU Bangalalan Fauzan Jakfar belum menentukan sikap terkait adanya penambahan jumlah anggota PPK berdasarkan putusan MK tersebut. Dia beralasan sampai saat ini lembaganya belum menerima petunjuk teknis (juknis) dari KPU RI.

”Proses rekrutmen lagi atau kita ambilkan dari yang sudah ada sebelumnya, belum tahu,” katanya kepada Jawa Pos Radar Madura (JPRM), Minggu (9/9).

Baca Juga :  Jumlah Kasus Narkotika Mendominasi Di Sumenep

Fauzan sampai saat ini hanya menerima surat edaran. Yang isinya, mulai Januari 2019 nanti, jumlah PPK akan kembali ke semula. Yakni, lina orang setiap kecamatan.

Fauzan mengaku, sampai saat ini tahapan yang telah dilaksanakan sampai pada proses daftar pemilih tetap (DPT) pemilu di 2019. Pihaknya mengakui, tahapan itu hanya dilangsungkan dengan anggota PPK yang ada.

Fauzan memasrahkan semua makanisme rekrutmen ke KPU RI. Sementara lembaganya akan mengikuti juknis yang telah ditentukan. ”Itu otoritas KPU RI,” imbuhnya.

Walaupun penambahan anggota PPK baru dimulai pada Januari 2019, pihaknya tidak ambil pusing. Sebab, hal itu tidak berpengaruh untuk pelaksanaan Pemilu 2019. ”Nggak, kata siapa terlalu mepet,” tandasnya. 

Baca Juga :  Unit Kesenian Desa: Terobosan Pembangunan (Jiwa) Manusia

BANGKALAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan telah menetapkan 54 panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk Pemilu 2019. Mereka tersebar 18 kecamatan. Setiap kecamatan tiga PPK.

Namun, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-XVI/2018, jumlah anggota PPK untuk pelaksanaan Pemilu 2019 harus lima orang. Dengan demikian, harus menambah jumlah personel PPK di masing-masing kecamatan.

Ketua KPU Bangalalan Fauzan Jakfar belum menentukan sikap terkait adanya penambahan jumlah anggota PPK berdasarkan putusan MK tersebut. Dia beralasan sampai saat ini lembaganya belum menerima petunjuk teknis (juknis) dari KPU RI.


”Proses rekrutmen lagi atau kita ambilkan dari yang sudah ada sebelumnya, belum tahu,” katanya kepada Jawa Pos Radar Madura (JPRM), Minggu (9/9).

Baca Juga :  Berkunjung ke Makam Arya Wiraraja di Kabupaten Lumajang

Fauzan sampai saat ini hanya menerima surat edaran. Yang isinya, mulai Januari 2019 nanti, jumlah PPK akan kembali ke semula. Yakni, lina orang setiap kecamatan.

Fauzan mengaku, sampai saat ini tahapan yang telah dilaksanakan sampai pada proses daftar pemilih tetap (DPT) pemilu di 2019. Pihaknya mengakui, tahapan itu hanya dilangsungkan dengan anggota PPK yang ada.

Fauzan memasrahkan semua makanisme rekrutmen ke KPU RI. Sementara lembaganya akan mengikuti juknis yang telah ditentukan. ”Itu otoritas KPU RI,” imbuhnya.

Walaupun penambahan anggota PPK baru dimulai pada Januari 2019, pihaknya tidak ambil pusing. Sebab, hal itu tidak berpengaruh untuk pelaksanaan Pemilu 2019. ”Nggak, kata siapa terlalu mepet,” tandasnya. 

Baca Juga :  Jumlah Kasus Narkotika Mendominasi Di Sumenep

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/