alexametrics
19.1 C
Madura
Friday, July 1, 2022

Perubahan Perolehan Suara Pileg 2014 dan Pileg 2019

Coblosan selesai. Penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten juga sudah selesai. Komposisi kursi di parlemen mulai bisa dipetakan.

PEROLEHAN hasil pemilihan legislatif (pileg) Pamekasan mencengangkan. Sejumlah partai yang pada pileg 2014 memperoleh kursi signifikan justru anjlok. Sementara PPP tetap bisa jemawa. Sebab, partai dengan lambang Kakbah itu keluar sebagai pemenang.

Hasil olah data RadarMadura.id, PPP meraup 155.576 suara atau 12 kursi dewan. Pada pileg 2014, partai ini hanya memperoleh 9 kursi. Perolehan suara PPP terendah 12.523 terjadi di daerah pemilihan (dapil) 5. Tertinggi 44.151 di dapil 2.

Hasil yang cukup mencengangkan juga terjadi di Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pileg 2014, partai itu hanya berhasil merebut 3 kursi. Akibatnya, mereka harus berkoalisi dengan PAN untuk membentuk fraksi.

Berdasarkan data sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten (form DB1), PKS meraup 65.679 suara atau 5 kursi. Suara terendah PKS 2.621 di dapil 2. Suara tertinggi 27.649 di dapil 3.

Sementara perolehan suara PAN, PBB, dan Nasdem anjlok. Pada pileg 2014, PAN merebut 5 kursi dewan. PBB memperoleh 5 kursi dan Nasdem 4 kursi. Ketiga parpol tersebut bisa membentuk fraksi sendiri di DPRD Pamekasan.

Namun, pada pemilu 2019 PAN, Nasdem, dan PBB hanya memperoleh masing-masing 2 kursi. Suara tertinggi PAN hanya 13.006 di dapil 2. Sedangkan terendah di dapil 4 dengan perolehan 4.499 suara.

Beberapa nama tenar seperti Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Apik dari Nasdem dan Hosnan Ahmadi dari PAN gagal merebut kembali kursi dewan.

Hasil mengejutkan juga keluar dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Partai baru itu berhasil merebut satu kursi dewan dari dapil 5. Total perolehan suara 6.676 suara se-Pamekasan.

Baca Juga :  Bupati Baddrut Bangga Pakai Sarung Tenun Pamekasan

Ketua DPC PPP Pamekasan Halili Yasin mengatakan, kemenangan partai berlambang Kakbah adalah kemenangan rakyat. Raihan kursi terbanyak pada Pileg 2019 itu berkat kerja sama semua pihak. Semua caleg bekerja optimal meraih dukungan di masing-masing dapil.

Mesin partai juga bergerak cepat. Strategi pemenangan juga terealisasi dengan baik. ”Alhamdulillah, masyarakat memberi kepercayaan kepada kami,” katanya kemarin (9/5).

Halili berharap, dengan perolehan yang signifikan itu pengabdian terhadap masyarakat lebih baik. Pengawalan terhadap program pemerintah lebih optimal. Fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi juga lebih maksimal.

Ketua DPC PBB Pamekasan Suli Faris tidak menjelaskan terkait perolehan yang menurun drastis. Politisi senior itu hanya mengkritisi penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan evaluasi internal partai, banyak terjadi kecurangan pada Pemilu 2019.

Di antaranya, banyak pemilih tidak datang ke TPS tetapi hak pilihnya terpakai. Tak ayal, beberapa kecamatan tingkat kehadirannya mencapai 98 persen. Banyak terjadi pergeseran suara dari suatu partai ke partai lain. Bahkan, bergeser antar caleg dalam satu partai dan partai lain.

Kemudian, diduga kuat ada persekongkolan penyelenggara dalam melakukan kecurangan. ”Indikasinya, data DA1 (hasil rekapitulasi tingkat kecamatan) berubah-ubah,” katanya.

Lalu, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) ditemukan tidak menempel salinan form C1 (hasil rekap tingkat TPS) dan DA1. Padahal, sesuai UU 17/2017 tentang Pemilu dan PKPU 9/2019, dua form itu wajib ditempel di tempat umum.

Baca Juga :  8,7 Kg Sabu-Sabu Bisa Bikin Teler 87.500 Orang

Jika penyelenggara tidak menempel di tempat umum, bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Ancaman hukuman 1 tahun serta denda sebesar Rp 12 juta. ”Regulasi itu untuk menjamin pemilu jujur, adil, dan transparan,” katanya.

Karena itu, DPC PBB Pamekasan menginstruksikan kepada seluruh kader dan caleg untuk mengumpulkan bukti pelanggaran. Bukti-bukti tersebut akan diajukan ke DPP PBB dan selanjutnya akan diajukan gugatan ke MK.

Ketua DPD PAN Pamekasan Heru Budhi Prayitno mengatakan, penyelenggaraan pemilu harus dievaluasi total. Tidak terkecuali kinerja penyelenggara. Menurut dia, banyak kecurangan terjadi. Bahkan, politik uang terjadi secara terbuka.

”Kalau politik uang dibiarkan, tidak menutup kemungkinan lima tahun ke depan ada posko jasa jual beli suara,” katanya.

Ketua KPU Pamekasan Moh. Hamzah mengatakan, pemilu berjalan lancar. Tidak ada kendala yang mengganggu penyelenggaraan pesta demokrasi itu. ”Ada protes saksi. Tetapi tidak mengganggu tahapan rekapitulasi,” katanya.

Terkait dugaan adanya pelanggaran, setiap peserta pemilu memiliki hak mengajukan keberatan. Masyarakat juga bisa melaporkan ke Bawaslu atau KPU dengan melengkapi identitas dan dugaan pelanggaran yang terjadi.

Ketua Bawaslu Pamekasan Abdullah Saidi mengatakan, sejak tahapan pemilu, ada 15 laporan. Sebanyak 13 laporan klir. ”Semuanya kami tindak lanjuti,” katanya.

Laporan tersebut di antaranya terkait dugaan penggelembungan suara. Atas laporan itu, Bawaslu melakukan kajian dan mengeluarkan rekomendasi. ”Kami minta kroscek ulang hasil penghitungan, dan sudah selesai,” katanya.

Mengenai politik uang, diakui menjadi atensi Bawaslu Pamekasan sejak awal. Namun, sampai sekarang belum ada temuan. Beberapa waktu lalu ada laporan yang saat ini masih dalam kajian.

Coblosan selesai. Penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten juga sudah selesai. Komposisi kursi di parlemen mulai bisa dipetakan.

PEROLEHAN hasil pemilihan legislatif (pileg) Pamekasan mencengangkan. Sejumlah partai yang pada pileg 2014 memperoleh kursi signifikan justru anjlok. Sementara PPP tetap bisa jemawa. Sebab, partai dengan lambang Kakbah itu keluar sebagai pemenang.

Hasil olah data RadarMadura.id, PPP meraup 155.576 suara atau 12 kursi dewan. Pada pileg 2014, partai ini hanya memperoleh 9 kursi. Perolehan suara PPP terendah 12.523 terjadi di daerah pemilihan (dapil) 5. Tertinggi 44.151 di dapil 2.


Hasil yang cukup mencengangkan juga terjadi di Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pileg 2014, partai itu hanya berhasil merebut 3 kursi. Akibatnya, mereka harus berkoalisi dengan PAN untuk membentuk fraksi.

Berdasarkan data sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten (form DB1), PKS meraup 65.679 suara atau 5 kursi. Suara terendah PKS 2.621 di dapil 2. Suara tertinggi 27.649 di dapil 3.

Sementara perolehan suara PAN, PBB, dan Nasdem anjlok. Pada pileg 2014, PAN merebut 5 kursi dewan. PBB memperoleh 5 kursi dan Nasdem 4 kursi. Ketiga parpol tersebut bisa membentuk fraksi sendiri di DPRD Pamekasan.

Namun, pada pemilu 2019 PAN, Nasdem, dan PBB hanya memperoleh masing-masing 2 kursi. Suara tertinggi PAN hanya 13.006 di dapil 2. Sedangkan terendah di dapil 4 dengan perolehan 4.499 suara.

Beberapa nama tenar seperti Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Apik dari Nasdem dan Hosnan Ahmadi dari PAN gagal merebut kembali kursi dewan.

Hasil mengejutkan juga keluar dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Partai baru itu berhasil merebut satu kursi dewan dari dapil 5. Total perolehan suara 6.676 suara se-Pamekasan.

Baca Juga :  Doa Bersama untuk Bangkalan Sejahtera

Ketua DPC PPP Pamekasan Halili Yasin mengatakan, kemenangan partai berlambang Kakbah adalah kemenangan rakyat. Raihan kursi terbanyak pada Pileg 2019 itu berkat kerja sama semua pihak. Semua caleg bekerja optimal meraih dukungan di masing-masing dapil.

Mesin partai juga bergerak cepat. Strategi pemenangan juga terealisasi dengan baik. ”Alhamdulillah, masyarakat memberi kepercayaan kepada kami,” katanya kemarin (9/5).

Halili berharap, dengan perolehan yang signifikan itu pengabdian terhadap masyarakat lebih baik. Pengawalan terhadap program pemerintah lebih optimal. Fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi juga lebih maksimal.

Ketua DPC PBB Pamekasan Suli Faris tidak menjelaskan terkait perolehan yang menurun drastis. Politisi senior itu hanya mengkritisi penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan evaluasi internal partai, banyak terjadi kecurangan pada Pemilu 2019.

Di antaranya, banyak pemilih tidak datang ke TPS tetapi hak pilihnya terpakai. Tak ayal, beberapa kecamatan tingkat kehadirannya mencapai 98 persen. Banyak terjadi pergeseran suara dari suatu partai ke partai lain. Bahkan, bergeser antar caleg dalam satu partai dan partai lain.

Kemudian, diduga kuat ada persekongkolan penyelenggara dalam melakukan kecurangan. ”Indikasinya, data DA1 (hasil rekapitulasi tingkat kecamatan) berubah-ubah,” katanya.

Lalu, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) ditemukan tidak menempel salinan form C1 (hasil rekap tingkat TPS) dan DA1. Padahal, sesuai UU 17/2017 tentang Pemilu dan PKPU 9/2019, dua form itu wajib ditempel di tempat umum.

Baca Juga :  Pemkab-Polres Warning Kades Tak Salurkan Rastra

Jika penyelenggara tidak menempel di tempat umum, bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Ancaman hukuman 1 tahun serta denda sebesar Rp 12 juta. ”Regulasi itu untuk menjamin pemilu jujur, adil, dan transparan,” katanya.

Karena itu, DPC PBB Pamekasan menginstruksikan kepada seluruh kader dan caleg untuk mengumpulkan bukti pelanggaran. Bukti-bukti tersebut akan diajukan ke DPP PBB dan selanjutnya akan diajukan gugatan ke MK.

Ketua DPD PAN Pamekasan Heru Budhi Prayitno mengatakan, penyelenggaraan pemilu harus dievaluasi total. Tidak terkecuali kinerja penyelenggara. Menurut dia, banyak kecurangan terjadi. Bahkan, politik uang terjadi secara terbuka.

”Kalau politik uang dibiarkan, tidak menutup kemungkinan lima tahun ke depan ada posko jasa jual beli suara,” katanya.

Ketua KPU Pamekasan Moh. Hamzah mengatakan, pemilu berjalan lancar. Tidak ada kendala yang mengganggu penyelenggaraan pesta demokrasi itu. ”Ada protes saksi. Tetapi tidak mengganggu tahapan rekapitulasi,” katanya.

Terkait dugaan adanya pelanggaran, setiap peserta pemilu memiliki hak mengajukan keberatan. Masyarakat juga bisa melaporkan ke Bawaslu atau KPU dengan melengkapi identitas dan dugaan pelanggaran yang terjadi.

Ketua Bawaslu Pamekasan Abdullah Saidi mengatakan, sejak tahapan pemilu, ada 15 laporan. Sebanyak 13 laporan klir. ”Semuanya kami tindak lanjuti,” katanya.

Laporan tersebut di antaranya terkait dugaan penggelembungan suara. Atas laporan itu, Bawaslu melakukan kajian dan mengeluarkan rekomendasi. ”Kami minta kroscek ulang hasil penghitungan, dan sudah selesai,” katanya.

Mengenai politik uang, diakui menjadi atensi Bawaslu Pamekasan sejak awal. Namun, sampai sekarang belum ada temuan. Beberapa waktu lalu ada laporan yang saat ini masih dalam kajian.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/