alexametrics
24.1 C
Madura
Wednesday, August 10, 2022

Formasi Adukan Parkir RSUD ke Polres Pamekasan

PAMEKASAN – Penarikan retribusi parkir di RSUD dr H Slamet Martodirdjo Pamekasan kembali menjadi sorotan. Pendapatan dari sektor ini diduga tidak masuk kas daerah (kasda) semua. Petugas dituding bermain di pengeluaran karcis.

Aktivis Forum Mahasiswa dan Masyarakat Revolusi (Formasi) Iklal mengatakan, dugaan praktik korupsi pengelolaan parkir di rumah sakit tersebut sangat tampak. Petugas bermain di penyerahan karcis kepada pengendara. Satu lembar karcis dibagi tiga dengan nomor seri yang sama.

Seharusnya, kata dia, sobekan pertama diberikan kepada pengendara, sobekan kedua ditempel di motor, dan sobekan ketiga dipegang petugas parkir. Petugas parkir tidak perlu mencatat nomor polisi setiap kendaraan yang masuk. Sebab, karcis yang dibagikan kepada pengendara memiliki nomor seri sama.

Jika hendak keluar dari area parkir, cukup dengan mencocokkan dengan lembaran yang dipegang petugas. Fakta di lapangan berbeda. Pengendara hanya diberi satu sobekan. Kemudian, petugas mencatat pelat nomor di kertas karcis yang diberikan itu. Sementara, sobekan kedua pada lembar yang sama, dibagikan kepada pengendara lain.

Baca Juga :  Makin Dewasa Jalankan Tugas Jurnalistik

Dengan demikian, satu lembar karcis dibagikan kepada dua pengendara. Padahal, pendapatan retribusi berdasar jumlah lembaran karcis. Akibatnya, terjadi kebocoran pendapatan daerah. Sebab, pemerintah tidak memperoleh retribusi sesuai jumlah kendaraan yang terparkir. ”Modus yang dipakai seperti itu,” katanya.

Informasi yang diterima Iklal, pendapatan petugas dengan cara tidak halal itu bisa lebih besar daripada yang disetor kepada pemerintah. Karena itu, pihaknya mengadukan masalah tersebut ke Polres Pamekasan, Rabu (9/5). ”Sekecil apa pun retribusi itu, wajib masuk ke kasda,” katanya.

Iklal mengatakan, polisi harus mengusut dugaan praktik korupsi itu. Jika dibiarkan akan semakin menjadi-jadi dan merugikan masyarakat.

Lahan parkir di rumah sakit pelat merah tersebut memang dijadikan lahan basah. Februari 2017 Tim Saber Pungli Pamekasan menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lokasi tersebut.

Baca Juga :  Tabrak Mobil, Pelajar SMP Tewas

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pamekasan Ajib Abdullah enggan berkomentar. Saat hendak dimintai tanggapan dia tidak bersedia. ”Maaf, lagi buru-buru,” katanya usai mengikuti rapat dengar pendapat di DPRD Pamekasan.

Kasubbaghumas Polres Pamekasan AKP Osa Maliki mengatakan, pengaduan dari masyarakat terkait dugaan permainan karcis parkir itu akan ditindaklanjuti. Pihak-pihak terkait akan dimintai keterangan. Jika ada unsur pidana yang dilanggar akan ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. ”Pasti kami tindak lanjuti,” tegasnya.

PAMEKASAN – Penarikan retribusi parkir di RSUD dr H Slamet Martodirdjo Pamekasan kembali menjadi sorotan. Pendapatan dari sektor ini diduga tidak masuk kas daerah (kasda) semua. Petugas dituding bermain di pengeluaran karcis.

Aktivis Forum Mahasiswa dan Masyarakat Revolusi (Formasi) Iklal mengatakan, dugaan praktik korupsi pengelolaan parkir di rumah sakit tersebut sangat tampak. Petugas bermain di penyerahan karcis kepada pengendara. Satu lembar karcis dibagi tiga dengan nomor seri yang sama.

Seharusnya, kata dia, sobekan pertama diberikan kepada pengendara, sobekan kedua ditempel di motor, dan sobekan ketiga dipegang petugas parkir. Petugas parkir tidak perlu mencatat nomor polisi setiap kendaraan yang masuk. Sebab, karcis yang dibagikan kepada pengendara memiliki nomor seri sama.


Jika hendak keluar dari area parkir, cukup dengan mencocokkan dengan lembaran yang dipegang petugas. Fakta di lapangan berbeda. Pengendara hanya diberi satu sobekan. Kemudian, petugas mencatat pelat nomor di kertas karcis yang diberikan itu. Sementara, sobekan kedua pada lembar yang sama, dibagikan kepada pengendara lain.

Baca Juga :  Alumni Bata-Bata Datangi Polres

Dengan demikian, satu lembar karcis dibagikan kepada dua pengendara. Padahal, pendapatan retribusi berdasar jumlah lembaran karcis. Akibatnya, terjadi kebocoran pendapatan daerah. Sebab, pemerintah tidak memperoleh retribusi sesuai jumlah kendaraan yang terparkir. ”Modus yang dipakai seperti itu,” katanya.

Informasi yang diterima Iklal, pendapatan petugas dengan cara tidak halal itu bisa lebih besar daripada yang disetor kepada pemerintah. Karena itu, pihaknya mengadukan masalah tersebut ke Polres Pamekasan, Rabu (9/5). ”Sekecil apa pun retribusi itu, wajib masuk ke kasda,” katanya.

Iklal mengatakan, polisi harus mengusut dugaan praktik korupsi itu. Jika dibiarkan akan semakin menjadi-jadi dan merugikan masyarakat.

Lahan parkir di rumah sakit pelat merah tersebut memang dijadikan lahan basah. Februari 2017 Tim Saber Pungli Pamekasan menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lokasi tersebut.

Baca Juga :  DPRD Sampang Serahkan Rekomendasi LKPj Bupati

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pamekasan Ajib Abdullah enggan berkomentar. Saat hendak dimintai tanggapan dia tidak bersedia. ”Maaf, lagi buru-buru,” katanya usai mengikuti rapat dengar pendapat di DPRD Pamekasan.

Kasubbaghumas Polres Pamekasan AKP Osa Maliki mengatakan, pengaduan dari masyarakat terkait dugaan permainan karcis parkir itu akan ditindaklanjuti. Pihak-pihak terkait akan dimintai keterangan. Jika ada unsur pidana yang dilanggar akan ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. ”Pasti kami tindak lanjuti,” tegasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/