PAMEKASAN – Posisi empat kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Pamekasan segera terisi pejabat definitif. Selama ini, empat satuan kerja itu dipimpin pelaksana tugas (Plt). Hasil seleksi yang digelar beberapa waktu lalu mendapat lampu hijau dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Wabup Pamekasan Raja’e mengatakan, rekomendasi dari KASN mengenai pengisian empat jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama sudah turun. Selanjutnya, bupati memilih satu di antara tiga nama hasil seleksi untuk dilantik menjadi pejabat definitif. Dalam waktu dekat akan digelar pelantikan pimpinan OPD definitif itu.
Raja’e tidak menjelaskan secara detail kapan pelantikan akan digelar. Hanya, dia memastikan tidak akan terlalu lama sejak rekomendasi turun. Mantan Kades Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, itu memastikan, pelantikan tidak akan menunggu Covid-19 reda. ”Akan segera dilantik,” katanya kemarin (9/4).
Banyaknya OPD yang dijabat Plt menjadi sorotan wakil rakyat. Pada rapat paripurna tentang pandangan umum PU fraksi terhadap nota penyampaian LKPj Bupati Tahun Anggaran 2019, sejumlah fraksi mempertanyakan pengisian JPT pratama itu.
Salah satunya fraksi PKS. Melalui jubirnya, Al Anwari, partai peroleh lima kursi dewan itu meminta agar pemerintah segera mengisi kekosongan pimpinan OPD. Alasannya, kekosongan itu terjadi sejak lama.
Kemudian, kewenangan pelaksana tugas terbatas. Akibatnya, jika terlalu lama dijabat Plt, program kerja tidak akan berjalan dengan optimal. ”Kami meminta agar pengisian jabatan definitif segera dilakukan,” katanya.
Fraksi Gerindra juga menyoroti kekosongan pimpinan OPD itu. Ismail A. Rahim selaku jubir fraksi partai besutan Prabowo Subianto itu juga meminta agar pengisian kekosongan JPT pratama disegerakan.
Harapannya, dengan pejabat definitif, program kerja berjalan optimal. Kemudian, visi misi bupati bisa terlaksana dengan baik. ”Saya tidak mau Pamekasan disebut kabupaten Plt,” katanya saat menyampaikan PU fraksi kemarin.
Empat posisi JPT pratama yang dilelang beberapa waktu lalu meliputi kepala badan keuangan daerah (BKD) dan dinas pendidikan (disdik). Kemudian, satpol PP serta dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR).
Sementara enam OPD lain masih dijabat Plt. Yakni, dinas kesehatan (dinkes) serta badan kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia (BKPSDM). Lalu, dinas perikanan (diskan).
Kemudian, dinas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (distan PHP) serta dinas koperasi dan UM. Terakhir, dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil).
