alexametrics
23 C
Madura
Thursday, May 26, 2022

Dua Kades Divonis Korupsi Raskin

PAMEKASAN – Proses hukum perkara penyimpangan bantuan beras miskin (raskin) di Desa Blumbungan dan Desa Branta Tinggi mendekati final. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya memvonis dua Kades tersebut bersalah.

Kasipidsus Kejari Pamekasan Eka Hermawan mengatakan, majelis hakim telah menjatuhkan vonis kepada dua Kades tersebut. Masing-masing dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum.

Kades Blumbungan nonaktif Junaidi divonis hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta atau subsider 3 bulan kurungan. Vonis hakim terhadap Junaidi lebih ringan daripada tuntutan jaksa, yakni 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

Sementara Kades Branta Tinggi nonaktif Syahrul Efendi divonis hukuman 3,6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Vonis hakim lebih ringan daripada tuntutan jaksa 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan.

Baca Juga :  Komitmen Perhatikan Kemiskinan, Kesehatan, dan Olahraga

Selain hukuman penjara, Syahrul Efendi harus membayar uang pengganti. Yakni, senilai Rp 78.966.310.50 subsider 6 bulan penjara. Uang yang harus diganti merupakan akumulasi harga raskin dari total yang tidak dicairkan.

Yaitu, pencairan beras ke-13, 14, dan 15 pada tahun anggaran (TA) 2013. Syahrul Efendi juga diduga tidak membagikan raskin ke-13 dan 14 pada TA 2015. ”Kalau uang pengganti tidak dibayar, hukuman ditambah 6 bulan,” kata Eka Hermawan Selasa (9/1).

Mengenai keputusan mejelis hakim yang dipimpin I Wayan Sosiawan itu, Eka belum memutuskan apakah akan melakukan banding ke pengadilan tinggi atau tidak. Waktu tujuh hari bakal dimanfaatkan untuk berpikir. ”Jaksa dan terpidana masih pikir-pikir terhadap keputusan hakim tersebut,” ujarnya.

Baca Juga :  Penjual Pentol Divonis 18 Tahun Penjara

Apakah akan ada tersangka baru? Menurut Eka, di dua desa tersebut tidak ada calon tersangka baru. Dengan demikian, tidak ada pemeriksaan terhadap orang-orang baru dalam kasus raskin tersebut.

Untuk diketahui, 10 Mei 2017 Junaidi dan Syahrul Efendi ditetapkan sebagai tersangka penyimpangan bantuan raskin. Kejari langsung menahan dua kades tersebut. Penyimpangan bantuan raksin terjadi sejak 2013.

Beras yang diterima masyarakat tidak sampai 15 kilogram sesuai ketentuan yang berlaku. Modusnya beragam. Mulai dari raskin dibagikan secara merata sampai ada yang tidak dicairkan sama sekali.

PAMEKASAN – Proses hukum perkara penyimpangan bantuan beras miskin (raskin) di Desa Blumbungan dan Desa Branta Tinggi mendekati final. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya memvonis dua Kades tersebut bersalah.

Kasipidsus Kejari Pamekasan Eka Hermawan mengatakan, majelis hakim telah menjatuhkan vonis kepada dua Kades tersebut. Masing-masing dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum.

Kades Blumbungan nonaktif Junaidi divonis hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta atau subsider 3 bulan kurungan. Vonis hakim terhadap Junaidi lebih ringan daripada tuntutan jaksa, yakni 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.


Sementara Kades Branta Tinggi nonaktif Syahrul Efendi divonis hukuman 3,6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Vonis hakim lebih ringan daripada tuntutan jaksa 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan.

Baca Juga :  Komitmen Perhatikan Kemiskinan, Kesehatan, dan Olahraga

Selain hukuman penjara, Syahrul Efendi harus membayar uang pengganti. Yakni, senilai Rp 78.966.310.50 subsider 6 bulan penjara. Uang yang harus diganti merupakan akumulasi harga raskin dari total yang tidak dicairkan.

Yaitu, pencairan beras ke-13, 14, dan 15 pada tahun anggaran (TA) 2013. Syahrul Efendi juga diduga tidak membagikan raskin ke-13 dan 14 pada TA 2015. ”Kalau uang pengganti tidak dibayar, hukuman ditambah 6 bulan,” kata Eka Hermawan Selasa (9/1).

Mengenai keputusan mejelis hakim yang dipimpin I Wayan Sosiawan itu, Eka belum memutuskan apakah akan melakukan banding ke pengadilan tinggi atau tidak. Waktu tujuh hari bakal dimanfaatkan untuk berpikir. ”Jaksa dan terpidana masih pikir-pikir terhadap keputusan hakim tersebut,” ujarnya.

Baca Juga :  Terdakwa Perkara Pembunuhan Suliman Divonis Sepuluh Tahun

Apakah akan ada tersangka baru? Menurut Eka, di dua desa tersebut tidak ada calon tersangka baru. Dengan demikian, tidak ada pemeriksaan terhadap orang-orang baru dalam kasus raskin tersebut.

Untuk diketahui, 10 Mei 2017 Junaidi dan Syahrul Efendi ditetapkan sebagai tersangka penyimpangan bantuan raskin. Kejari langsung menahan dua kades tersebut. Penyimpangan bantuan raksin terjadi sejak 2013.

Beras yang diterima masyarakat tidak sampai 15 kilogram sesuai ketentuan yang berlaku. Modusnya beragam. Mulai dari raskin dibagikan secara merata sampai ada yang tidak dicairkan sama sekali.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/