alexametrics
21.5 C
Madura
Sunday, July 3, 2022

Dewan Gelar Rapat Istimewa, Momon dan Mondir Absen

BANGKALAN – Masa jabatan Bupati Bangkalan Muh. Makmun Ibnu Fuad dan Wakil Bupati Mondir A. Rofii tidak lama lagi berakhir. Selasa (9/1) DPRD Bangkalan menggelar rapat paripurna istimewa penetapan pengumuman usulan pemberhentian bupati dan Wabup.

Namun, dalam rapat paripurna kemarin Bupati Momon dan Wabup Mondir kompak tidak hadir. Mereka diwakili Sekkab Bangkalan Eddy Moeljono dan beberapa pejabat sutruktural lainnya.

Ketua DPRD Bangkalan Imron Rosyadi menyatakan, lembaga legislatif memiliki kewajiban melaksanakan rapat istimewa penetapan pengumuman usulan pemberhentian bupati dan Wabup. Hal itu memang diatur menjelang berakhirnya masa jabatan bupati dan Wabup Bangkalan 2013–2018.

”Jabatan bupati dan wakil bupati kan mau habis. DPRD harus menggelar rapat istimewa tentang penetapan pengumuman usulan pemberhentian,” ujar Imron. Imron menyampaikan, hasil penetapan ini akan dikirim ke Kemendagri melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Menurut dia, masa jabatan bupati dan Wabup berakhir 1 Maret 2018. Selanjutnya, pemprov harus menunjuk pejabat sementara (Pjs) bupati Bangkalan. ”Maret sudah harus ditunjuk Pjs bupati,” paparnya.

Baca Juga :  Golkar Belum Setor LPj

Evaluasi kinerja bupati, kata Imron, tidak dibahas dalam paripurna kemarin. Sebab, ada rapat bersama eksekutif yang biasanya disebut LKPJ lima tahunan bupati. ”LKPJ baru kita bahas pada Februari. Sekarang fokus pada usulan pemberhentian bupati dan wakil bupati,” ucapnya.

Politikus Partai Gerindra itu menyatakan, yang akan ditunjuk sebagai Pjs bupati sepenuhnya menjdi kewenangan gubernur. Untuk di Bangkalan, pejabat yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk ditunjuk menjadi Pjs bupati yaitu Sekkab Eddy Moeljono.

”Tidak ada satu pun pejabat yang bisa menjabat Pjs bupati kecuali eselon II-A. Di Bangkalan hanya Sekkab yang memenuhi ketentuan itu. Tapi, tetap gubernur yang mempunyai kewenangan menunjuk Pjs bupati,” jelasnya.

Eddy Moeljono mengatakan, penetapan pengumuman usulan pemberhentian bupati dan wakil bupati menjadi tugas DPRD. Usulan dewan selanjutnya disampaikan ke Kemendagri melalui Pemprov Jatim.

Baca Juga :  Dewan Minta pelayanan dan Inovasi Ditingkatkan

”1 Maret sudah diisi dengan Pjs bupati. Itu sesuai dengan masa jabatan bupati dan wakil bupati yang sudah berakhir,” terangnya.

Pjs bupati sepenuhnya menjadi urusan gubernur. Namun, biasanya tidak akan ditunjuk pejabat setempat. Gubernur menunjuk pejabat di lingkungan pemprov yang setara dengan eselon II-A. ”Tergantung gubernur. Yang jelas, saya tidak mungkin. Saya hanya mendampingi Pjs bupati selama proses pilkada hingga pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih,” sebutnya.

Mengenai bupati dan Wabup yang absen dalam rapat istimewa, menurut Eddy, tidak ada persoalan. ”Ketidakhadiran bupati dan Wabup tidak mengurangi makna dan esensi rapat istimewa. Sebab, rapat ini merupakan milik DPRD,” paparnya.

Anggota rapat paripurna istimewa Khotib Marzuki berharap, gubernur tidak menunjuk pejabat yang tidak netral sebagai Pjs bupati. ”Pjs bupati yang ditunjuk nanti tidak boleh condong ke salah satu pasangan calon peserta pilkada. Harus netral,” tandasnya.

BANGKALAN – Masa jabatan Bupati Bangkalan Muh. Makmun Ibnu Fuad dan Wakil Bupati Mondir A. Rofii tidak lama lagi berakhir. Selasa (9/1) DPRD Bangkalan menggelar rapat paripurna istimewa penetapan pengumuman usulan pemberhentian bupati dan Wabup.

Namun, dalam rapat paripurna kemarin Bupati Momon dan Wabup Mondir kompak tidak hadir. Mereka diwakili Sekkab Bangkalan Eddy Moeljono dan beberapa pejabat sutruktural lainnya.

Ketua DPRD Bangkalan Imron Rosyadi menyatakan, lembaga legislatif memiliki kewajiban melaksanakan rapat istimewa penetapan pengumuman usulan pemberhentian bupati dan Wabup. Hal itu memang diatur menjelang berakhirnya masa jabatan bupati dan Wabup Bangkalan 2013–2018.


”Jabatan bupati dan wakil bupati kan mau habis. DPRD harus menggelar rapat istimewa tentang penetapan pengumuman usulan pemberhentian,” ujar Imron. Imron menyampaikan, hasil penetapan ini akan dikirim ke Kemendagri melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Menurut dia, masa jabatan bupati dan Wabup berakhir 1 Maret 2018. Selanjutnya, pemprov harus menunjuk pejabat sementara (Pjs) bupati Bangkalan. ”Maret sudah harus ditunjuk Pjs bupati,” paparnya.

Baca Juga :  M. Syukri Resmi Gantikan Almarhum Ahmad Salim

Evaluasi kinerja bupati, kata Imron, tidak dibahas dalam paripurna kemarin. Sebab, ada rapat bersama eksekutif yang biasanya disebut LKPJ lima tahunan bupati. ”LKPJ baru kita bahas pada Februari. Sekarang fokus pada usulan pemberhentian bupati dan wakil bupati,” ucapnya.

Politikus Partai Gerindra itu menyatakan, yang akan ditunjuk sebagai Pjs bupati sepenuhnya menjdi kewenangan gubernur. Untuk di Bangkalan, pejabat yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk ditunjuk menjadi Pjs bupati yaitu Sekkab Eddy Moeljono.

”Tidak ada satu pun pejabat yang bisa menjabat Pjs bupati kecuali eselon II-A. Di Bangkalan hanya Sekkab yang memenuhi ketentuan itu. Tapi, tetap gubernur yang mempunyai kewenangan menunjuk Pjs bupati,” jelasnya.

Eddy Moeljono mengatakan, penetapan pengumuman usulan pemberhentian bupati dan wakil bupati menjadi tugas DPRD. Usulan dewan selanjutnya disampaikan ke Kemendagri melalui Pemprov Jatim.

Baca Juga :  Kades Ancam Polisikan Bacaleg

”1 Maret sudah diisi dengan Pjs bupati. Itu sesuai dengan masa jabatan bupati dan wakil bupati yang sudah berakhir,” terangnya.

Pjs bupati sepenuhnya menjadi urusan gubernur. Namun, biasanya tidak akan ditunjuk pejabat setempat. Gubernur menunjuk pejabat di lingkungan pemprov yang setara dengan eselon II-A. ”Tergantung gubernur. Yang jelas, saya tidak mungkin. Saya hanya mendampingi Pjs bupati selama proses pilkada hingga pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih,” sebutnya.

Mengenai bupati dan Wabup yang absen dalam rapat istimewa, menurut Eddy, tidak ada persoalan. ”Ketidakhadiran bupati dan Wabup tidak mengurangi makna dan esensi rapat istimewa. Sebab, rapat ini merupakan milik DPRD,” paparnya.

Anggota rapat paripurna istimewa Khotib Marzuki berharap, gubernur tidak menunjuk pejabat yang tidak netral sebagai Pjs bupati. ”Pjs bupati yang ditunjuk nanti tidak boleh condong ke salah satu pasangan calon peserta pilkada. Harus netral,” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/