alexametrics
27.2 C
Madura
Thursday, June 30, 2022

Sepuluh OPD Ini Rentan Praktik Korupsi

BANGKALAN – Realisasi anggaran dan kinerja aparatur di lingkungan Pemkab Bangkalan menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dwi Aprilia Linda Astuti dari Unit Koordinasi dan Supervisi Deputi Bidang Pencegahan KPK mendatangi kantor pemkab Rabu (8/11). Kedatangan perwakilan lembaga antirasuah itu dalam rangka memaparkan potensi dan titik rawan praktik tindak pidana korupsi (tipikor).

Dalam kesempatan tersebut terdapat sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang diprioritaskan untuk mengikuti kegiatan yang digagas KPK itu. Sebab, instansi-instansi itu dianggap rentan terjadi praktik korupsi.

Di antaranya, Bappeda, BPKAD, DPMPTSP, dan inspektorat. Kemudian, BPKPSDA, sekretariat kabupaten (setkab), disdag, dan diskominfo. Lalu, bagian unit layanan pengadaan (ULP) barang dan jasa serta DPMD.

Dwi Aprilia Linda Astuti mengatakan, kedatangannya ke Kota Salak murni untuk pencegahan korupsi atau dalam upaya pemberantasan korupsi terintegrasi. Sebab, hampir semua daerah sama. Karena itu, perlu diberikan pemahaman tentang cara agar praktik kotor tersebut tidak terjadi.

”Ada 22 pemerintah provinsi kami laksanakan upaya semacam ini. Termasuk, Bangkalan. Sebelumnya Sumenep pernah,” katanya kepada wartawan.

Baca Juga :   SK DPC PPP Digugat, Empat PAC Lapor Mahkamah Partai

Linda menyampaikan, tindak pidana korupsi hampir terjadi di semua sektor. Namun, titik rawan korupsi yang cukup vital di antaranya di perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Kemudian, di pengadaan barang dan jasa, manajemen SDM atau jual beli jabatan.

Titik rawan yang lain, lemahnya pengawasan, pelayanan perizinan, dan pengelolaan dana desa. ”Item-item itu sering terjadi dan semua daerah sama. Makanya, kami di bidang pencegahan (mengimbau) agar pemda segera mengevaluasi,” tuturnya.

Sebab, kata dia, catatan-catatan ini harus dilaksanakan dengan baik. Misalnya, di bidang pengadaan barang dan jasa, kelompok kerja (pokja) harus mandiri. Untuk itu, pemkab segera menyusun rencana aksi agar monitoring itu terus berlanjut. ”Istilahnya, melakukan pencegahan sejak dini,” terangnya.

Sebab, langkah bidang pencegahan KPK itu atas dasar evaluasi dari bidang penindakan. ”Nah, selama ini penindakan di KPK itu atas dasar laporan dari masyarakat. Karena itu, pengawasan dari inspektorat harus diperkuat,” ucapnya.

Sepuluh instansi yang dianggap rawan terjadi praktik korupsi itu bagai gayung bersambut dengan ritme pemerintahan di Bangkalan. Terkait kinerja unit layanan pengadaan (ULP) barang dan jasa sudah ada contoh yang harus menjadi pelajaran. Misalnya, terkait lelang proyek kantor KPU.

Baca Juga :  Polres Sumenep Amankan WTS Asal Banyuwangi

Proyek senilai Rp 2.786.769.700 itu sudah dua kali gagal lelang. Nah, pada lelang ketiga, kegiatan fisik itu baru dilaksanakan. Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bangkalan pernah terungkap pungutan liar (pungli). Satgas Saber Pungli mengamankan empat pegawai DPMPTSP dan satu orang karyawan PT Golden Mirin.

Sementara itu, Sekkab Bangkalan Eddy Moeljono mengucapkan terima kasih atas kedatangan dari deputi bidang pencegahan KPK. Banyak masukan dan saran yang diberikan kepada pejabat di lingkungan pemkab dalam mengelola pemerintahan.

”Ini kan di bidang pencegahan, bukan bidang penindakan KPK. Jadi, banyak masukan. Pokoknya terima kasih,” katanya.

Ke depan, pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah akan dibenahi dan ditingkatkan. Terutama, yang berkaitan dengan perencanaan keuangan, lelang, perizinan, pengelolaan dana desa, kepegawaian, dan aparat pengawasan. ”Semoga ke depan lebih baik. Masukan dari bidang pencegahan akan menjadi evaluasi kami,” pungkasnya.

BANGKALAN – Realisasi anggaran dan kinerja aparatur di lingkungan Pemkab Bangkalan menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dwi Aprilia Linda Astuti dari Unit Koordinasi dan Supervisi Deputi Bidang Pencegahan KPK mendatangi kantor pemkab Rabu (8/11). Kedatangan perwakilan lembaga antirasuah itu dalam rangka memaparkan potensi dan titik rawan praktik tindak pidana korupsi (tipikor).

Dalam kesempatan tersebut terdapat sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang diprioritaskan untuk mengikuti kegiatan yang digagas KPK itu. Sebab, instansi-instansi itu dianggap rentan terjadi praktik korupsi.

Di antaranya, Bappeda, BPKAD, DPMPTSP, dan inspektorat. Kemudian, BPKPSDA, sekretariat kabupaten (setkab), disdag, dan diskominfo. Lalu, bagian unit layanan pengadaan (ULP) barang dan jasa serta DPMD.


Dwi Aprilia Linda Astuti mengatakan, kedatangannya ke Kota Salak murni untuk pencegahan korupsi atau dalam upaya pemberantasan korupsi terintegrasi. Sebab, hampir semua daerah sama. Karena itu, perlu diberikan pemahaman tentang cara agar praktik kotor tersebut tidak terjadi.

”Ada 22 pemerintah provinsi kami laksanakan upaya semacam ini. Termasuk, Bangkalan. Sebelumnya Sumenep pernah,” katanya kepada wartawan.

Baca Juga :  Relawan Demokrasi Belum Bekerja

Linda menyampaikan, tindak pidana korupsi hampir terjadi di semua sektor. Namun, titik rawan korupsi yang cukup vital di antaranya di perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Kemudian, di pengadaan barang dan jasa, manajemen SDM atau jual beli jabatan.

Titik rawan yang lain, lemahnya pengawasan, pelayanan perizinan, dan pengelolaan dana desa. ”Item-item itu sering terjadi dan semua daerah sama. Makanya, kami di bidang pencegahan (mengimbau) agar pemda segera mengevaluasi,” tuturnya.

Sebab, kata dia, catatan-catatan ini harus dilaksanakan dengan baik. Misalnya, di bidang pengadaan barang dan jasa, kelompok kerja (pokja) harus mandiri. Untuk itu, pemkab segera menyusun rencana aksi agar monitoring itu terus berlanjut. ”Istilahnya, melakukan pencegahan sejak dini,” terangnya.

Sebab, langkah bidang pencegahan KPK itu atas dasar evaluasi dari bidang penindakan. ”Nah, selama ini penindakan di KPK itu atas dasar laporan dari masyarakat. Karena itu, pengawasan dari inspektorat harus diperkuat,” ucapnya.

Sepuluh instansi yang dianggap rawan terjadi praktik korupsi itu bagai gayung bersambut dengan ritme pemerintahan di Bangkalan. Terkait kinerja unit layanan pengadaan (ULP) barang dan jasa sudah ada contoh yang harus menjadi pelajaran. Misalnya, terkait lelang proyek kantor KPU.

Baca Juga :  Laba Kuartal I 2022 BNI Tumbuh 63,2 Persen

Proyek senilai Rp 2.786.769.700 itu sudah dua kali gagal lelang. Nah, pada lelang ketiga, kegiatan fisik itu baru dilaksanakan. Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bangkalan pernah terungkap pungutan liar (pungli). Satgas Saber Pungli mengamankan empat pegawai DPMPTSP dan satu orang karyawan PT Golden Mirin.

Sementara itu, Sekkab Bangkalan Eddy Moeljono mengucapkan terima kasih atas kedatangan dari deputi bidang pencegahan KPK. Banyak masukan dan saran yang diberikan kepada pejabat di lingkungan pemkab dalam mengelola pemerintahan.

”Ini kan di bidang pencegahan, bukan bidang penindakan KPK. Jadi, banyak masukan. Pokoknya terima kasih,” katanya.

Ke depan, pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah akan dibenahi dan ditingkatkan. Terutama, yang berkaitan dengan perencanaan keuangan, lelang, perizinan, pengelolaan dana desa, kepegawaian, dan aparat pengawasan. ”Semoga ke depan lebih baik. Masukan dari bidang pencegahan akan menjadi evaluasi kami,” pungkasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/