alexametrics
24.1 C
Madura
Wednesday, August 10, 2022

Panwaslu Bisa Batalkan Calon Kepala Daerah

PAMEKASAN – Panitia pengawas pemilihan umum (panwaslu) memiliki kewenangan superpower. Pengawas bisa menjatuhkan sanksi berat berupa pembatalan calon. Tindakan tegas tersebut bisa dilakukan jika terbukti melakukan pelanggaran berupa politik uang.

Ketua Bawaslu Jatim Moh. Amin mengatakan, panwaslu harus mengawasi secara cermat setiap tahapan. Pendataan daftar pemilih sampai pelanggaran yang kemungkinan dilakukan pasangan calon (paslon). Yang menjadi pokok pengawasan adalah pelanggaran berupa jual beli suara yang dilakukan secara terstruktur.

Sesuai regulasi yang baru, panwaslu diberi kewenangan luas dalam menjatuhkan sanksi. Jika salah satu paslon terbukti melakukan money politics secara terstruktur dan masif, sanksi berupa pembatalan pencalonan bisa dijatuhkan.

Dengan demikian, pengawasan terhadap dugaan pelanggaran harus intens. Panwascam harus pasang mata dan telinga untuk memantau penyelenggaraan pesta demokrasi itu. ”Kalau terbukti, pasti disanksi,” katanya usai melantik anggota panwascam di Pendapa Ronggosukowati Pamekasan, Rabu (8/11).

Baca Juga :  Penetapan Tersangka Kasus BSM dan PIP Tunggu Gelar Perkara

Mantan ketua Panwaslu Sumenep itu menyampaikan, politik uang tidak sekadar akan dijerat sanksi administrasi. Sanksi pidana juga menanti. Jika ada paslon yang secara terstruktur melakukan, bisa dijerat hukum.

Meski demikian, mantan aktivis PMII itu mengaku, pembuktian money politics cukup sulit. Belajar dari pengalaman, banyak dugaan praktik terlarang itu. Tetapi, sulit dibuktikan. ”Hal-hal masa lalu akan kami jadikan bahan evaluasi,” katanya.

Panwaslu juga diminta melakukan pemetaan penyebab pelanggaran yang terjadi selama ini. Kemudian, dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki proses pengawasan pilkada serentak pada 27 Juni 2018 mendatang.

Amin berharap, masyarakat juga ikut serta mengawasi jalannya pesta demokrasi. Jika terindikasi ada pelanggaran, diminta proaktif melapor ke panwas agar ditindaklanjuti. ”Kami tetap mengedepankan pencegahan,” ucapnya.

Baca Juga :  PKB Bangga Baddrut Tamam Terkuat Versi LSIN

Anggota Komisi I DPRD Pamekasan Andi Suparto meminta pengawasan pemilu harus profesional. Jika ada pelanggaran, diminta langsung diproses agar pesta demokrasi lima tahunan itu berkualitas. ”Pengawasan harus profesional dan akuntabel,” tandasnya.

PAMEKASAN – Panitia pengawas pemilihan umum (panwaslu) memiliki kewenangan superpower. Pengawas bisa menjatuhkan sanksi berat berupa pembatalan calon. Tindakan tegas tersebut bisa dilakukan jika terbukti melakukan pelanggaran berupa politik uang.

Ketua Bawaslu Jatim Moh. Amin mengatakan, panwaslu harus mengawasi secara cermat setiap tahapan. Pendataan daftar pemilih sampai pelanggaran yang kemungkinan dilakukan pasangan calon (paslon). Yang menjadi pokok pengawasan adalah pelanggaran berupa jual beli suara yang dilakukan secara terstruktur.

Sesuai regulasi yang baru, panwaslu diberi kewenangan luas dalam menjatuhkan sanksi. Jika salah satu paslon terbukti melakukan money politics secara terstruktur dan masif, sanksi berupa pembatalan pencalonan bisa dijatuhkan.


Dengan demikian, pengawasan terhadap dugaan pelanggaran harus intens. Panwascam harus pasang mata dan telinga untuk memantau penyelenggaraan pesta demokrasi itu. ”Kalau terbukti, pasti disanksi,” katanya usai melantik anggota panwascam di Pendapa Ronggosukowati Pamekasan, Rabu (8/11).

Baca Juga :  Gus Acing-Mas Kiai Deklarasi

Mantan ketua Panwaslu Sumenep itu menyampaikan, politik uang tidak sekadar akan dijerat sanksi administrasi. Sanksi pidana juga menanti. Jika ada paslon yang secara terstruktur melakukan, bisa dijerat hukum.

Meski demikian, mantan aktivis PMII itu mengaku, pembuktian money politics cukup sulit. Belajar dari pengalaman, banyak dugaan praktik terlarang itu. Tetapi, sulit dibuktikan. ”Hal-hal masa lalu akan kami jadikan bahan evaluasi,” katanya.

Panwaslu juga diminta melakukan pemetaan penyebab pelanggaran yang terjadi selama ini. Kemudian, dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki proses pengawasan pilkada serentak pada 27 Juni 2018 mendatang.

Amin berharap, masyarakat juga ikut serta mengawasi jalannya pesta demokrasi. Jika terindikasi ada pelanggaran, diminta proaktif melapor ke panwas agar ditindaklanjuti. ”Kami tetap mengedepankan pencegahan,” ucapnya.

Baca Juga :  Janji ke Baekdu Harapan ke Halla

Anggota Komisi I DPRD Pamekasan Andi Suparto meminta pengawasan pemilu harus profesional. Jika ada pelanggaran, diminta langsung diproses agar pesta demokrasi lima tahunan itu berkualitas. ”Pengawasan harus profesional dan akuntabel,” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Kompetisi Seksi bagi Mafia

Showroom Tajamara Mubazir

94.249 Penerima Jamkestis Mencurigakan

Artikel Terbaru

/