BANGKALAN – Anggaran yang dikucurkan untuk desa sangat besar. Pemerintah dituntut mampu mengelola dengan baik. Ujung-ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat.
Pemkab Bangkalan juga memiliki cara untuk memberdayakan masyarakat. Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) ikut ambil bagian. Yakni, dalam plotting program semua desa yang bersumber dari APBDes.
Dinas yang dipimpin Mulyanto Dahlan itu menjalankan program kambing etawa untuk dikelola desa. Program tersebut dialokasikan dari dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). Program kambing itu juga termasuk pembuatan kandang.
Jumlah desa di Bangkalan mencapai 273 tersebar di 18 kecamatan. Anggaran tiap desa dipotong Rp 23 juta oleh DPMD. Perinciannya, Rp 13 juta untuk membeli 5 ekor kambing etawa. Sedangkan Rp 10 juta untuk pembangunan kandang.
Jika dikalkulasi, total anggaran pembelian kambing etawa untuk semua desa mencapai Rp 3.549.000.000. Anggaran kandang sapi semua desa Rp 2.730.000.000. Dengan demikian, total anggaran program kambing etawa dan kandangnya Rp 6.279.000.000.
Anggota Komisi A DPRD Bangkalan Fathur Rosi kecewa dengan kinerja DPMD karena terlalu jauh mengintervensi program pemerintahan desa. Buktinya, kata dia, melakukan pengondisian penyelarasan program kambing etawa.
Dia menuding dinas PMD seperti pengepul kambing etawa. Kambing-kambing itu telah dikirim ke setiap desa. Tiap desa mendapatkan lima ekor seharga Rp 13 juta. ”Apa tidak teralu mahal untuk lima ekor kambing seharga Rp 13 juta?” terangnya Selasa (8/8).
Sementara pembangunan kandang senilai Rp 10 juta belum ada kejelasan. Dengan begitu, kepala desa banyak yang membuat sendiri. ”Jangan sampai Rp 10 juta untuk kandang kambing etawa tidak terealisasi ke semua desa. Kalau sampai tidak turun, ini jadi modus pemotongan jenis baru,” paparnya.
Menurut dia, penyelarasan program kambing etawa dan kandangnya tidak ada perencanaan sehingga membuat pemerintah desa kebingungan. Apakah program kambing etawa akan dijadikan BUMDes atau tidak.
Jika program tersebut dikelola jadi BUMDes, pastinya akan membengkak dalam cost perawatan. Misalnya, untuk memproduksi susu atau dikembangbiakkan. Pasti butuh biaya banyak untuk pemeliharaan. ”Kalau tidak ada perencanaan pasti, seperti ini hasilnya. Membuat pemerintah desa kebingungan,” tutup Rosi.
Kabid Pemdes DPMD Bangkalan Soni mengaku, program tersebut ranahnya untuk menjelaskan. Sebab, program tersebut masuk dalam bidang pembedayaan desa. ”Mending konfirmasi ke pimpinan atau ke Pak Holil,” pintanya.
Sementara itu, Plt DPMD Mulyanto Dahlan dan Kabid Pembedayaan Desa Mohammad Holil tidak ada di kantornya kemarin. Mereka juga tidak menanggapi panggilan telepon dari Jawa Pos Radar Madura. ”Tidak ada semua. Mungkin Pak Mulyanto dan Pak Holil sedang rapat di luar,” jelas Soni.
