alexametrics
27.2 C
Madura
Thursday, June 30, 2022

DPRD Sumenep Setahun tanpa Badan Kehormatan

SUMENEP – Kepatuhan DPRD Sumenep dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD patut dipertanyakan. Sebab, sampai saat ini DPRD Sumenep tidak dilengkapi badan kehormatan (BK).

Padahal, pasal 375 UU 17/2014 tegas menyatakan ada tujuh alat kelengkapan yang mesti dipenuhi PDRD. Yakni, pimpinan DPRD, badan musyawarah, komisi, badan legislasi daerah, badan anggaran, BK, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. BK DPRD Sumenep kosong sejak pertengahan 2017.

Kekosongan BK ini menuai sorotan Fraksi PKB. Ketua Fraksi PKB DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir mengatakan, keanggotaan BK sebenarnya sudah ada. Ketua BK DPRD Sumenep juga telah terpilih pada Mei 2017.

Hanya, saat itu terjadi polemik antaranggota DPRD Sumenep. Sebagian fraksi memilih walkout (WO) dari sidang. Namun, Sidang tetap dilanjutkan untuk memilih keanggotaan BK dari sisa wakil rakyat yang bertahan mengikuti sidang paripurna.

”Saat itu Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma yang memimpin sidang,” kata Hamid, Selasa (8/5). ”Saat itu bapak Abrori Mannan terpilih sebagai ketua BK,” tuturnya.

Baca Juga :  Batu Bara Bikin Harga Listrik Indonesia Murah

Namun, sejak terpilih hingga sekarang Abrori Mannan beserta anggota BK lainnya belum mendapat surat keputusan (SK) dari ketua DPRD Sumenep. Padahal, menurut Hamid, ketua DPRD saat itu terlibat langsung dalam pemilihan. Kendati sebagian anggota dewan WO, pemilihan tetap berlanjut karena masih dinilai sesuai dengan tata tertib (tatib) DPRD.

Hamid menduga, Herman Dali Kusuma bermain dalam polemik itu. Keputusan sidang paripurna yang dia pimpin justru tidak ditaati. ”Sesuai aturan dan tata tertib DPRD, mestinya sudah ada SK,” paparnya.

Sementara itu, Herman mengakui belum mengeluarkan SK untuk BK DPRD. Alasannya, terjadi pelanggaran tatib terkait prosedur pemilihan BK. Meski dia yang memimpin sidang, menurut Herman, SK tidak bisa dikeluarkan.

”Belum ada SK karena secara tatib, menurut saya, utusan fraksi satu-satu. Sementara dari PKB dua,” kata Herman. ”Saya tidak mau melahrikan kelompok orang yang sakit hati karena husnulkhatimahnya saya harus harum dan bermakna,” tegasnya.

Baca Juga :  Herman Masuk Bursa Ketua DPRD Lagi

Ditanya bagaimana kalau ada pelanggaran etik di DPRD? Menurut dia, akan diambil alih oleh pimpinan. Sebab, tutur dia, keberadaan BK DPRD Sumenep masuk kategori kedaluwarsa.

Pernyataan ketua dewan itu dibantah oleh Abdul Hamid Ali Munir. Dia menerangkan, BK DPRD Sumenep tidak kedaluwarsa. Demikian juga BK DPRD tidak kosong. Sekarang tinggal menunggu ketegasan pimpinan DPRD untuk mengeluarkan SK.

Terkait dua anggota Fraksi PKB di BK, kata dia, hal itu terjadi karena ada sebab akibat. Yaitu, sebagian fraksi WO. Maka, forum menyepakati memilih anggota BK dari yang bertahan. Saat itu forum menyepakati untuk memilih dua anggota Fraksi PKB masuk struktur BK.

”Kenapa memilih mengirim dua anggota? Karena sebagian fraksi WO. Maka, siapa saja yang ada di dalam forum dipilih sebagai anggota BK. Jadi, tidak serta-merta,” tegasnya.

”Yang melanggar aturan itu siapa? Dia yang memimpin rapat. Itu paripurna, yang memimpin rapat Herman. Dan divideo itu. Jangan sampai ini masuk ranah hukum,” pungkasnya.

SUMENEP – Kepatuhan DPRD Sumenep dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD patut dipertanyakan. Sebab, sampai saat ini DPRD Sumenep tidak dilengkapi badan kehormatan (BK).

Padahal, pasal 375 UU 17/2014 tegas menyatakan ada tujuh alat kelengkapan yang mesti dipenuhi PDRD. Yakni, pimpinan DPRD, badan musyawarah, komisi, badan legislasi daerah, badan anggaran, BK, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. BK DPRD Sumenep kosong sejak pertengahan 2017.

Kekosongan BK ini menuai sorotan Fraksi PKB. Ketua Fraksi PKB DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir mengatakan, keanggotaan BK sebenarnya sudah ada. Ketua BK DPRD Sumenep juga telah terpilih pada Mei 2017.


Hanya, saat itu terjadi polemik antaranggota DPRD Sumenep. Sebagian fraksi memilih walkout (WO) dari sidang. Namun, Sidang tetap dilanjutkan untuk memilih keanggotaan BK dari sisa wakil rakyat yang bertahan mengikuti sidang paripurna.

”Saat itu Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma yang memimpin sidang,” kata Hamid, Selasa (8/5). ”Saat itu bapak Abrori Mannan terpilih sebagai ketua BK,” tuturnya.

Baca Juga :  Dituduh Terlibat Kampanye, Panwaslu Sumenep Semprit Ketua DPRD

Namun, sejak terpilih hingga sekarang Abrori Mannan beserta anggota BK lainnya belum mendapat surat keputusan (SK) dari ketua DPRD Sumenep. Padahal, menurut Hamid, ketua DPRD saat itu terlibat langsung dalam pemilihan. Kendati sebagian anggota dewan WO, pemilihan tetap berlanjut karena masih dinilai sesuai dengan tata tertib (tatib) DPRD.

Hamid menduga, Herman Dali Kusuma bermain dalam polemik itu. Keputusan sidang paripurna yang dia pimpin justru tidak ditaati. ”Sesuai aturan dan tata tertib DPRD, mestinya sudah ada SK,” paparnya.

Sementara itu, Herman mengakui belum mengeluarkan SK untuk BK DPRD. Alasannya, terjadi pelanggaran tatib terkait prosedur pemilihan BK. Meski dia yang memimpin sidang, menurut Herman, SK tidak bisa dikeluarkan.

”Belum ada SK karena secara tatib, menurut saya, utusan fraksi satu-satu. Sementara dari PKB dua,” kata Herman. ”Saya tidak mau melahrikan kelompok orang yang sakit hati karena husnulkhatimahnya saya harus harum dan bermakna,” tegasnya.

Baca Juga :  Batu Bara Bikin Harga Listrik Indonesia Murah

Ditanya bagaimana kalau ada pelanggaran etik di DPRD? Menurut dia, akan diambil alih oleh pimpinan. Sebab, tutur dia, keberadaan BK DPRD Sumenep masuk kategori kedaluwarsa.

Pernyataan ketua dewan itu dibantah oleh Abdul Hamid Ali Munir. Dia menerangkan, BK DPRD Sumenep tidak kedaluwarsa. Demikian juga BK DPRD tidak kosong. Sekarang tinggal menunggu ketegasan pimpinan DPRD untuk mengeluarkan SK.

Terkait dua anggota Fraksi PKB di BK, kata dia, hal itu terjadi karena ada sebab akibat. Yaitu, sebagian fraksi WO. Maka, forum menyepakati memilih anggota BK dari yang bertahan. Saat itu forum menyepakati untuk memilih dua anggota Fraksi PKB masuk struktur BK.

”Kenapa memilih mengirim dua anggota? Karena sebagian fraksi WO. Maka, siapa saja yang ada di dalam forum dipilih sebagai anggota BK. Jadi, tidak serta-merta,” tegasnya.

”Yang melanggar aturan itu siapa? Dia yang memimpin rapat. Itu paripurna, yang memimpin rapat Herman. Dan divideo itu. Jangan sampai ini masuk ranah hukum,” pungkasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/